UTS EKONOMI PENDIDIKAN 2009

UTS EKONOMI PENDIDIKAN 2009

UHAR SUHARSAPUTRA

1.JELASKAN MAKNA EKONOMI PENDIDIKAN DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN BANGSA

2.JELASKAN PENDEKATAN-PENDEKATAN DALAM EKONOMI PENDIDIKAN SERTA HUBUNGANNYA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN

25 Tanggapan ke “UTS EKONOMI PENDIDIKAN 2009”

  1. Maman C. Affandie Berkata:
    Mei 28, 2009 pukul 10:18 am | Balas

    JAWABAN UTS 2
    MATA KULIAH : EKONOMI DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
    DOSEN : DR. UHAR SUHARSAPUTRA

    DISUSUN OLEH : MAMAN C. AFFANDIE
    NIM : 2008316102
    ANGKATAN/KELAS/SEMESTER : V/A/2/2008-2009
    PROGRAM PASCA SARJANA UNIKU KUNINGAN

    Assalamu’alaikum wr. wb.
    1. KONSEP DASAR EKONOMI PENDIDIKAN
    Menurut Elchanan Cohn (1997:2) : The economics of education is the study of how man and society choose, with or without the use of money, to employ scarce productive resources to produce various types of training the development of knowledge, skill, mind, character, and so forth especially by formal schooling-over time,and to distribute them, now and in the future, among various people and groups in society.

    Diterjemahkan oleh Nanang Fattah dalam bukunya “Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan” (2001:18) :
    Ekonomi pendidikan adalah suatu studi tentang bagaimana manusia, baik secara perorangan maupun di dalam kelompok masyarakatnya membuat keputusan dalam rangka mendayagunakan sumber-sumber daya yang terbatasagar dapat menghasilkan berbagai bentuk pendidikan dan latihan , pengembangan ilmu pengetahuan dan ketrampilan, pendapat sikap dan nilai-nilai khususnya melalui pendidikan formal, serta bagaimana mendiskusikannya secara merata (equal) dan adil (equality) di antara berbagai kelompok masyarakat.

    Pada awalnya, pendidikan dalam pandangan tradisional menganggap bahwa pembangunan di sektor pendidikan hanya membuang-buang uang yang tidak bermanfaat, akibatnya alokasi untuk sektor pendidikan pun biasanya hanya sisa setelah yang lain.

    Seperti pada saat orde baru, pembangunan pendidikan hanya pada bidang sarana dan prasarana (terutama bangunan) dengan inpres-nya, sedangkan kehidupan para guru kurang mendapat perhatian, mereka hanya dininabobokan dengan julukan “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa”, sehingga tanpa adanya kesejahteraan yang memadai para guru tak bisa mengembangkan diri dalam berbagai bidang.

    Pada saat ini cara pandang ini sudah mulai tergeser dengan ditemukan- nya pemikiran dan bukti ilmiah akan peran dan fungsi vital pendidikan dalam memahami dan memposisikan manusia sebagai kekuatan utama, bahkan merupakan prasyarat bagi kemajuan pembangunan dalam berbagai sektor (www.uharsputra.wordpress.com) tanggal 25 Mei 2009.

    Konsep pendidikan saat ini berkembang dengan pesat dimana pendidikan merupakan sebuah investasi (education as investment) yang diyakini oleh setiap negara bahwa sektor pendidikan merupakan prasyarat kunci bagi pertumbuhan sektor-sektor pembangunan yang lain.

    Indonesia mulai menerapkan konsep “human capital investment” sejak masa orde baru dengan kebijakan yang dikeluarkan langsung oleh presiden RI – saat itu Soeharto – dengan INPRES-nya. Pada dekade 1980 sampai dengan 1990-an, menurut World Bank saat itu pemerintah terlalu besar memberikan subsidi bagi pendidikan tinggi.

    Dalam Renstra Depdiknas 2005 – 2009 bahwa peningkatan peran pendidikan ditekankan pada : 1) Perluasan dan pemerataan pendidikan; 2) Mutu dan relevansi pendidikan; 3) Governance dan akuntabilitas. Selain itu ketika melihat Malaysia di bawah kepemimpinan PM Mahathir Mohamad berhasil di bidang pendidikan dengan investasi yang cukup tinggi (28%), Indonesia mengikutinya dengan mengamandemen UUD 45 dengan menetapkan anggaran pendidikan 20% dari APBN (pasal 31 ayat 4). Disusul dengan kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam :
    > UU Sisdiknas
    > UU Guru dan Dosen
    > UU BHP
    disertai PP, Keppres, Permendiknas, yang didalamnya termasuk tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan dengan melalui portofolio, PLPG, dan Diklat Profesi. Semuanya merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

    Dalam bidang pemerataan pendidikan, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan melalui : 1) program BOS; 2) program pendidikan gratis; dan lain-lain.

    2. Pendekatan-pendekatan dalam Ekonomi Pendidikan dan Hubungannya dengan Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Pendidikan.

    > Pendekatan-pendekatan dalam Ekonomi Pendidikan
    Nanang Fattah (2001:26) mengemukakan bahwa pendekatan dalam pembiayaan pendidikan ada dua, yaitu :
    a) Pendekatan Makro, yang mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana kemudian dibagi jumlah murid. Faktor utama yang menentukan dalam perhitungan biaya satuan dalam sistem pendidikan adalah kebijakan dalam pengalokasian anggaran pendidikan di setiap negara. Indonesia memiliki satuan biaya di atas rata-rata bersama dengan Korea dan Malaysia. Satuan biaya pendidikan di setiap negara sangat bervariasi. Variasi/keragaman dalam besarnya satuan biaya disebabkan perbedaan cara penyelanggaraan pendidikan.
    Karakteristik pendidikan yang mempengaruhi biaya meliputi :
    > skala gaji guru dan jam terbang mengajar
    > penataran dan latihan pra jabatan
    > pengelompokkan siswa di sekolah dan di dalam kelas
    > penggunaan metode dan bahan pengajaran
    > sistem evaluasi, dan
    > supervisi pendidikan

    Kebijakan-kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan biaya pedidikan :

    dari karakteristik pendidikan tersebut pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut, seperti :
    > untuk gaji guru, pemerintah mengeluarkan UU Guru dan Dosen yang berimplikasi pada peningkatan gaji guru dengan tunjangan sertifikasi.
    > mengirim guru untuk diklat, PLPG, dan lain-lain
    > mengeluarkan kebijakan tentang dana BOS
    > mengeluarkan kebijakan tentang sekolah gratis
    > mengeluarkan kebijakan tentang pelaksanaan UN dan UASBN.

    b) Pendekatan Mikro yang mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidikan yang digunakan oleh murid. Pendekatan mikro ini menganalisis biaya pendidikan berdasarkan pengeluaran total (total cost) dan jumlah biaya satuan (unit cost) menurut jenis dan tingkat pendidikan. Biaya total merupakan gabungan biaya-biaya per komponen input pendidikan di tiap sekolah. Satuan biaya pendidikan merupakan biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk melaksanakan pendidikan di sekolah per murid per tahun anggaran. Satuan biaya ini merupakan fungsi dari besarnya pengeluaran sekolah serta banyaknya murid sekolah. Untuk perhitungan satuan biaya pendidikan digunakan formula sebagai berikut :

    Sb(s,t)=f[K(s,t) dan M(s,t)]

    Keterangan :
    Sb = Satuan biaya per murid per tahun
    K = Jumlah seluruh pengeluaran
    M = Jumlah murid
    s = Sekolah tertentu
    t = Tahun tertentu

    Dalam hal pendekatan mikro ini pemerintah mengeluarkan kebijakan- kebijakan yang berupa :
    > program dana BOS
    > program dana JPS Bidang Pendidikan
    > program e-book (buku gratis).

    Terima kasih.

    Wassalamu’alaikum wr. wb.

    • prono widiyanto Berkata:
      Juni 8, 2009 pukul 7:40 am | Balas

      TUGAS MATA KULIAH
      Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan
      Dr.Uhar Suharsaputra,M.Pd

      Oleh:
      Prono Widiyanto
      NIM : 2008136116
      UNIVERSITAS KUNINGAN
      2009

      1. Makna Ekonomi Pendidikan dalam Konteks Pembangunan Bangsa
      Dalam Program Pembangunan Nasional ( PROPENAS ) 2000- 2004, terdapat rancangan prioritas pembangunan Nasional yang meliputi 5 ( lima ) program yang meliputi:

      a. Membangun sistem politik yang demokratis serta mempertahankan
      persatuan dan kesatuan,
      b. Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih,
      c. Mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan
      pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan yang berdasarkan sistem
      ekonomi kerakyatan,
      d. Membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan
      beragama, dan ketahanan budaya,
      e. Meningkatkan Pembangunan Daerah.

      Melihat kepada prioritas pembangunan nasional tersebut kita akui akan urgensinya, namun demikian terdapat suatu inkonsistensi antara prioritas pembangunan nasional dengan visi dan misi yang telah dikemukakan di dalam GBHN 1999 – 2000. di dalam visi maupun misi ditekankan pada pentingnya pengembangan pribadi manusia Indonesia yang akan membangun suatu masyarakat baru Indonesia. Pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas tidak diprioritaskan di dalam program pembangunan nasional.Hal ini akan tampak jelas di dalam alokasi dana seperti yang akan kita lihat dalam APBN 2001.
      Di dalam PROPENAS untuk bidang Pendidikan, terdapat arah pembangunan dengaan program – program sebagai berikut.
      1. perluasan dan pemerataan pendidikan dengan adanya dana yang mencukupi,
      2. meningkatkan kemampuan dan mutu hidup para pendidik,
      3. membenahi kuirikulum,
      4. memberdayakan lembaga pendidikan,
      5. meningkatkan manajemen pendidikan, termasuk upaya desentralisasi dan
      otonomi pendidikan.
      Dengan melihat program PROPENAS untuk bidang pendidikan, tampak bahwa program yang ada cukup memadai, namun terdapat beberapa hal yang perlu dipertanyakan.
      Apakah perluasan dan pemerataan pendidikan dapat diwujudkan apabila tidak didukung oleh dana yang mencukupi ?
      Pelaksanaan wajar 9 tahun di dalam kemampuan dana yang kurang, patut dipertanyakan. Wajar 9 tahun tidak perlu dipaksa – paksa, sebab yang sangat mendesak adalah meningkatkan mutu pendidikanya. Dalam hal ini program pemerataan pendidikan bukan hanya berarti memberikan kesempatanyang lebih luas kepada semua anak yang ada di smua daerah, tetapi juga pemerataan kualitas pendidikan. Hal ini kurang dilaksanakan pada masa pemerintahan orde baru.
      Masalah penting lainnya dalam program pembenahan pendidikan ialah meningkatkan manajemen pendidikan terrmasuk upaya desentralisasi dan otonomi pendidikan.Oleh karena pelaksanaan otonomi pendidikan masih dalam tahap – tahap awal, maka usaha –usaha yang intensif perlu dilakukan agar dalam pelaksanaannya tidak timbul kesan bahwa yang memegang peranan penting adalah pemerintah pusat sedangkan persiapan pada kemampuan daerah untuk pelaksanaan program ini tidak atau kurang diperhatikan. Hal ini akan menyebabkan gagalnya usaha otonomi pendidikan bahkan dapat merupakan suatu bencana bagi pendidikan nasional.
      Prioritas utama dari kelima program ini justru terletak pada masalah manajemen pendidikan yang meliputi pengurangan kekuasaan pusat terhadap daerah untuk semua tingkat pendidikan, memberdayakan provinsi dan kabupaten untuk mengelola pendidikannya sendiri. Peran pendidikan pusat terbatas pada upaya mengayomi dan mengarahkan bukan memerintah.prinsip ” tut wuri handayani ” dalam manajemen pendidikan nasional perlu diterapkan.
      Jika kita lihat dengan seksama program pembangunan dalam PROPENAS untuk bidang pendidikan tampak dengan jelas bahwa program – program konservatifyang kurang tajam bahkan masih mengacu pada masa orde baru.
      Program – program disusun berdasarkan tingkat pendidikan sehingga kurang melihat kegiatan – kegiatan yang perlu diprioritaskan dalam membenahi sistem pendidikan nasional seperti yang dikehendaki oleh GBHN. Program – program tersebut antara lain program – program manajemen di dalam pembenahan organisasi departemen agar supaya bebas dari KKN dan juga agar lebih efisien.
      Dalam APBN 2001 pada dasarnya merupakan penjabaran dari PROPENAS yaitu berupa kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2001.
      Jika kita cermati, dalam APBN 2001 dapat diidentifikasikan 8 ( delapan ) kegiatan pokok dalam bidang pendidikan, yaitu:
      1. Pelaksanaan Wajar 9 tahun,
      2. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan,
      3. Pendidikan alternatif,
      4. Bea siswa,
      5. Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ),
      6. Peningkatan profesionalisme guru,
      7. Pembenahan kurikulum,
      8. Pelaksanaan demokrasi dan desentralisasi melalui komite sekolah atau dewan sekolah.
      Kita mengetahui bahwa alokasi dana pendidikan yang direncanakan untuk tahun 2001 kurang dari memadai meskipun alokasi dana rutin pendidikan adalah yang tertinggi dibanding semua sektor. Rendahnya alokasi dana untuk pendidikan dapat dimengerti karena adanya krisis ekonomi dan kekurangan dana pemerintah.
      2. Pendekatan – pendekatan dalam ekonomi pendidikan serta hubungannya dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.
      Dengan melihat uraian di atas, kita menyadari bahwa pengelolaan pendidikan membutuhkan alokasi dana yang cukup besar. Namun demikian, pengalokasian dana yang besar tersebut merupakan investasi bangsa untuk masa depan yang lebih baik.
      Dengan pendidikan yang baik akan dapat meningkatkan sumberdaya manusia yang lebih berkualitas, semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang, maka dia akan memperoleh pengetahuan, ketrampilan serta pekerjaan dan penghasilan yang lebih layak. Sumberdaya manusia yang lebih berkualitas akan dapat menghasilkan pembangunan manusia Indonesia yang lebih berkualitas juga yang pada akhirnya dapat meningkatkan derajat dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia.
      Dalam upaya investasi pendidikan tersebut, pemerintah telah berupaya melakukan beberapa pembenahan seperti yang tertuang dalam Arah Kebijakan Pembenahan Pendidikan Nasional seperti yang tertuang dalam tabel berikut.

      Agenda reformasi
      ( visi ) GBHN 1999 – 2004
      ( misi ) PROPENAS
      ( program ) APBN 2001
      ( Kegiatan
      tahunan
      1.Pendidikan yang bermakna bagi pengembangan pribadi dan watak bagi hidup kebersamaan dan toleransi

      2. Masyarakat yang demokratis, damai, berkeadilan, berdaya saing

      Sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis, bermutu dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia. 1.perluasan dan pemerataan pendidikan dengan adanya dana yang mencukupi.

      2. meningkatkan kemampuan dan mutu hidup para pendidik.

      3. membenahi kurikulum.

      4. memberdayakan lembaga pendidikan

      5. meningkatkan manajemen pendidikan, termasuk upaya desentralisasi dan otonomi pendidikan. 1. WAJAR 9 tahun
      2. Sarana dan Prasarana
      3. pendidikan alternatif
      4. beasiswa
      5. anak usis dini
      6. profesionalisme guru
      7. kurikulum
      8. demokratisasi dan desentralisasi melalui komite sekolah.

      Dengan melihat uraian di atas, kita dapat melihat betapa pemerintah sudah berupaya meningkatkan pelayanan dalam bidang pendidikan yang hendaknya dari tahun ke tahun ada peningkatan standar pelayanan yang lebih maksimal. Kita juga dapat mengamati dan merasakan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah sudah semakin meningkat.

      Peningkatan itu dapat kita lihat dalam alokasi anggaran pendidikan yang semakin meningkat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, perbaikan dan pengadaan ruang kelas baru, adanya program Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ), Program sertifikasi guru, penetapan persyaratan minimal untuk kualifikasi guru, penetapan standar kelulusan siswa serta sistem rekruitmen tenaga pendidik dan kependidikan.
      Belakangan, mulai Januari 2009 kita sudah melihat alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 % seperti yang diharapkan.
      Sebagai bukti bahwa pemerintah sudah benar – benar berupaya maksimal, berikut kami paparkan tabel pengeluaran Pembangunan dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2000 tentang APBN tahun Anggaran 2000.
      Pengeluaran Pembangunan
      ( dalam jutaan rupiah )
      Sektor Dana
      1. Industri 1.532.838
      2. Pertanian, Perhubungan dan Perikanan 3.113.680
      3. Pengairan 3.122.828
      4. Tenaga Kerja 185.186
      5. Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan, dan
      Koperasi Koperasi 4.799.077,900
      6. Transportasi, Meteorologi, dan Geofisika 4.787.171
      7. Pertambangan dan Energi 2.467.198
      8. Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi 1.146.873
      9. Pembangunan Daerah dan Transmigrasi 3.213.232
      10. Lingkungan Hidup dan Tata Ruang 696.365
      11.Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap 9.700.639
      Tuhan Yang Maha Esa
      12. Kependudukan dan Keluarga Sejahtera 228.736
      13. Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Pembangunan, Perempuan,
      Anak dan Remaja. 3.770.989,500
      14. Perumahan dan Pemukiman 753.644
      15. Agama 64.500
      16. Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi 651.565
      17. Hukum 311.720
      18. Aparatur Negara dan Pengawasan 847.125,500
      19. Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan 225.869
      20. Pertahanan dan Keamanan 2.368.146
      JUMLAH 43.987.382,900

      Melihat rincian anggaran pengeluaran pembangunan di atas, jika kita lihat pada sektor pendidikan yang memperoleh anggaran sebesar Rp 9.700.639.000 dari total anggaran pembangunan sebesar Rp 43.987.382,900, kalau kita hitung prosentasenya sudah melampaui 20 % atau tepatnya 22, sekian prosen, yamng berarti sudah merealisasikan program secara tepat. Lalu kenapa sekarang meributkan soal anggaran pendidikan sebesar 20 % dari total dana pada anggaran Pengeluaran pendidikan.
      Undang – Undang Dasar 1945mengamanatkan bahwa tiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan pada saat sekarang ini pemerintah sudah mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk program BOS, BEA SISWA serta masih banyak program yang lain . dengan demikian, pemerintah sudah berusaha secara maksimal dan sungguh – sungguh dalam investasi pendidikan dan akan menuai hasilnya beberapa periode yang akan datang.

  2. Lulus Rachman Hakim Berkata:
    Juni 3, 2009 pukul 5:44 am | Balas

    UTS EKONOMI PENDIDIKAN

    NAMA : LULUS RACHMAN HAKIM
    NIM : 2008136100
    KELAS : A / angkatan 5
    PASCASARJANA UNIVERSITAS KUNINGAN

    1. Ekonomi pendidikan merupakan bagian yang terpenting dari ilmu ekonomi yang tidak terpisahkan dari ilmu ekonomi sumber daya manusia untuk pembangunan bangsa (nasional). Sebagai landasan konseptual tentang ilmu ekonomi pendidikan yang dikemukan oleh Elchanan Cohn (1979) : ekonomi pendidikan adalah suatu studi tentang bagaimana manusia, baik secara perorangan maupun di dalam kelompok masyarakatnya membuat keputusan dalam rangka mendayagunakan sumber-sumber daya yang terbatas agar dapat menghasilkan berbagai bentuk pendidikan dan latihan, pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan, pendapat, sikap dan nilai-nilai khususnya melalui pendidikan formal, serta bagaimana mendiskusikannya secara merata (equal) dan adil (equality) diantara berbagai kelompok masyarakat.
    Pendidikan dipandang sebagai alat vital dalam memajukan dan membuat sesuatu bangsa menjadi modern, mempunyai ketangguhan dalam menghadapi permasalahan kehidupannya. Pendidikan merupakan faktor yang dapat menentukan kualitas hidup atau meningkatkan standar hidup suatu bangsa. Peningkatan standar hidup suatu bangsa merupakan tujuan utama ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan barang dan jasa dalam mencapai kepuasan hidup.
    Nilai modal manusia (human capital) suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh jumlah populasi penduduk atau tenaga kerja kasar (labour intensif) tetapi sangat ditentukan oleh tenaga kerja intelektual (brain intensif). Adam Smith (1952) pakar ekonomi klasik mengakui bahwa pendidikan dan latihan akan dapat meningkatkan pengetahuan dan keahlian yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas kerja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa.
    Pada saat ini cara pandang mengenai pendidikan sudah mulai tergeser dengan pemikiran dan bukti ilmiah akan peran dan fungsi vital pendidikan dalam memahami dan memposisikan manusia sebagai kualitas utama yang merupakan prasyarat bagi kemajuan pembangunan bangsa dalam berbagai sektor.

    2. Dalam menentukan biaya satuan pendidikan terdapat dua pendekatan makro dan mikro. Pendekatan makro didasarkan pada perhitungan keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana kemudian dibagi jumlah murid, sedangkan pendekatan mikro didasarkan pada perhitungan biaya pengeluaran per komponen pendidikan yang digunakan oleh siswa.
    Pendidikan dapat memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi karena pendidikan akan melahirkan tenaga kerja yang produktif karena memiliki kompetensi, pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Tenaga kerja terdidik dengan kualitas yang memadai merupakan faktor determinan bagi peningkatan kapasitas produksi sehingga memberikan stimulasi bagi pertumbuhan ekonomi. Ekonomi pendidikan terletak pada sumbangannya dalam menyediakan atau memasok tenaga-tenaga kerja terdidik, terampil, berpengetahuan dan berkompetensi tinggi sehingga lebih produktif.
    Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan merupakan faktor utama mencapai kemakmuran suatu negara, sebagaimana diatur secara tegas dalam pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, ayat (2) menegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, ayat (3) menetapkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Sedangkat ayat (4) menugaskan negara untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Aturan yang termuat dalam ayat (4) tersebut menunjukkan betapa pentingnya prioritas pendidikan di bumi nusantara ini. Sebanyak 20% atau seperlima anggaran pemerintah pusat dan seperlima anggaran pemerintah daerah harus dialokasikan untuk menyelenggarakan pendidikan.
    Dengan demikian jelaslah bahwa negara kita menempatkan pendidikan pada perioritas pertama dengan mengalokasikan anggaran dari semua sektor. Pendidikan merupakan sektor yang memamng perlu diperioritaskan negara karena menyentuh langsung hak masyarakat dan sangat terkait erat dengan pembangunan sumber daya manusia masa depan.

  3. TRI SULASTRI Berkata:
    Juni 5, 2009 pukul 2:46 am | Balas

    Nama : Tri Sulastri
    NIM : 2008136126
    Mata Kuliah : Ekonomi dan Pembiayaan pendidikan
    Dosen : DR. Uhar Suharsaputra, M.Pd.
    Angkatan : V
    Kelas : A
    PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KUNINGAN

    1. Makna Ekonomi pendidikan dalam konteks pembangunan bangsa.
    Ekonomi pendidikan merupakan bagian yang terpenting dari ilmu ekonomi yang merupakan hal yang tak terpisahkan ilmu ekonomi sumber daya manusia (SDM) untuk pembangunan nasional. Ekonomi pendidikan adalah suatu studi tentang bagaimana manusia, baik secara perorangan manpun di dalam kelompok masyarakat membuat keputusan dalam rangka mendayagunakan sumber-sumber daya yang terbatas agar dapat menghasilkan berbagai bentuk pendidikan dan latihan, pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan, pendapat, sikap dan nilai-nilai khususnya melalui pendidikan formal serta bagaimana mendiskusikannya secara merata dan adil di antara berbagai kelompok masyarakat.
    Ilmu ekonomi pendidikan tumbuh dan berkembang oleh prespektif investasi sumber daya manusia (human capital). Investasi sumber daya manusia (SDM) sangat penting kaitannya antara pendidikan, produktivitas kerja dan pertumbuhan ekonomi. Konsep ekonomi adalah bagaimana mengalokasikan sumber-sumber yang terbatas untuk mencapai tujuan yang beraneka ragam dengan pertimbangan ekonomis didasarkan pada kemampuan anggaran dan skala prioritas.
    Transaktor ekonomi yang berhubungan dengan pendidikan dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu:
    a. Golongan produsen
    Para produsen pendidikan terdiri dari pendidikan, pengelola pendidikan, badan/lembaga pemerintah dan swasta, keluarga yang membantu anak-anak di rumah.
    b. Golongan konsumen
    Para konsumen pendidikan terdiri dari keluarga atau orang tua siswa, siswa itu sendiri, lembaga-lembaga pemerintah atau swasta dan masyarakat secara umum.
    Menurut Moch. Idochi Anwar tentang perspektif pendidikan ekonomi sebagai berikut:
    a. Ilmu ekonomi berasumsi bahwa manusia adalah makhluk ekonomi yang bertujuan memberi kepuasan sebesar-besarnya dan manusia dikategorikan makhluk hedonis yang berusaha mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya.
    b. Ilmu pendidikan berasumsi manusia sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial dan makhluk etis.
    M.J. Langeveld melihat bahwa manusia sebagai makhluk yang dapat dididik (animal educandum), mkhluk yang dapat mendidik (animal educabit) dan makhluk yang tertuju kepada pendidikan (antropus normative)
    Pengembangan mutu sumber daya manusia (SDM) dalam konteks pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah upaya meningkatkan kepastian produksi suatu Negara dengan jalan meningkatkan mutu masukan yang dimilikinya. Di dalam situasi pendidikan ekonomi, pada mulanya diawali dengan adanya proses sosialisasi antara pendidik (sumber belajar ekonomi) dengan anak didik (sasaran didik ekonomi).
    Implikasi pengembangan ilmu pendidikan ekonomi menuntut para pengembang dan pembina yang professional dalam ilmu ekonomi dan juga ilmu pendidikan yang mengintegrasikan dalam ilmu pendidikan ekonomi. Dari strategi dan pengembangan ilmu pendidikan ekonomi dalam proses belajar mengajar memiliki kecenderungan dinamis dan strategis. Karena bidang ekonomi yang merupakan jantungnya pembangunan bangsa merupakan suatu masalah bidang kajian dalam membentuk, mengembangkan dan membangun wawasan pseserta didik mengenai ilmu ekonomi sehingga menjadi pelaku ekonomi berwawasan budaya bangsa.

    2. Pendekatan-pendekatan dalam ekonomi pendidikan serta hubungannya dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan
    Upaya untuk mengembangkan suatu sistem pendidikan yang berporos pada asas-asas pemerataan, relevansi, mutu, efisiensi dan efektivitas dikaitkan dengan tujuan dan cita-cita pendidikan di Indonesia. Salah satu dimensi ekonomi pendidikan memperhitungkan human investment dan human capital
    Dari segi teori ekonomi pendidikan ada beberapa pendekatan dalam bidang ekonomi pendidikan, yaitu:
    a. Pendekatan human investment
    Hubungan dengan biaya dan manfaat, pendidikan dapat dipandang sebagai salah satu bentuk human investment yaitu proses pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan yang merupakan suatu investasi. Investasi pendidikan dianggap telah menjelaskan faktor-faktor pendidikan yang menerangkan peningkatan pendapatan bagi perorangan maupun masyarakat. Pendidikan dalam operasionalnya tidak dapat lepas dari masalah biaya. Biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan pendidikan atau membeli pendidikan bagi anaknya harus dipandang sebagai investasi.
    b. Pendekatan human capital
    Aspek pembiayaan dipandang sebagian dari investasi pendidikan yang menentukan taraf produktivitas individu maupun kelompok. Taraf produktivitas mempengaruhi taraf perolehan (earning) seseorang atau kelompok yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kecepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

    Gambar 1. Pendekatan Human Capital dalan pendidikan

    Tingkat pengeluaran biaya pendidikan merupakan indikator upaya keuangan Negara untuk investasi (human investment) dan sumber daya manusia (human capital) dan menunjukkan skala priorotas di antara sektor-sektor dalam pengalokasian keuangan Negara.
    Dengan ikut campurnya para ekonom mengkaji dunia pendidikan melahirkan berbagai pandangan serta berlakunya konsep-konsep ekonomi dalam bidang pendidikan, antara lain:
    a. Pendidikan sebagai benda ekonomi
    Dalam kedudukannya sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dan mempertahankan eksistensinya sebagai manusia, maka selalu membutuhkan pendidikan. Karena pendidikan merupakan alat pemuas kebutuhan manusia yang dapat disebut sebagai benda ekonomi. Sebagai alat pemuas kebutuhan, maka pendidikan akan terdapat beberapa hal seperti:
    1) Demand (permintaan) dan needs (kebutuhan)
    Pendidikan merupakan barang prestise di mana orang-orang yang berpendidikan rendah atau rendah pendidikannya memiliki prestise yang rendah juga. Karena itu kenaikan biaya pendidikan tidak akan menurunkan permintaan akan pendidikan dan konsep kebutuhan selalu dipandang dari segi subyektif manusia, yaitu nilai yang diberikan seseorang terhadap benda yang dapat memenuhi kebutuhannya.
    2) Konsumen pendidikan
    Hasil pendidikan yang berwujud perubahan pengetahuan, keterampilan serta keahlian dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda-beda. Kelompok masyarakat yang merupakan konsumen pendidikan.
    3) Pendidikan sebagai pelayanan umum
    Banyak Negara yang menganut paham bahwa pelayanan pendidikan merupakan pelayanan bersifat umum. Undang-ungang Dasar RI 1945 pasal 31 yang menyatakan bahwa:
    Ayat (1) Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran.
    Ayat (2) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-undang Dasar 1945.
    Memberi arti bahwa setiap warga Negara berhak atas pelayanan pendidikan. Karena itu pemerintah selalu menganggarkan untuk biaya pendidikan.
    b. Pendidikan sebagai bentuk modal yang produktif
    Bahwa pendidikan merupakan kebutuhan primer manusia dan investasi manusia. Sebagai investasi, maka pendidikan memberikan pengaruh pada produktivitas suatu Negara. Pandangan Schultz A. Von Thunen menganalisis biaya pendidikan sebagai bentuk modal yang produktif.
    c. Kategori biaya pendidikan
    Sekolah sebagai sistem sosial merupakan suatu sistem yang sangat kompleks. Produsen pendidikan akan melihat konsep biaya dari sejumlah pengeluaran sebagai biaya pendidikan dan besar kecilnya dipengaruhi oleh lingkungan.

    Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan
    a. Untuk biaya pendidikan yang secara konvensional terdiri dari biaya pelayanan guru, pengelola dan tenaga administrasif.
    b. Untuk biaya sarana dan fasilitas belajar.
    c. Untuk pengembangan dan pendayagunaan IPTEK bagi tenaga kependidikan untuk menjadi sumber penggerak bagi perluasan motivasi lapangan kerja.
    d. Untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam bidang pendidikan melalui pendidikan dan latihan.

  4. YEYEN SURYANI Berkata:
    Juni 6, 2009 pukul 7:43 am | Balas

    UTS EKONOMI PENDIDIKAN
    NAMA : YEYEN SURYANI
    NIM : 2008136133
    KELAS : A / angkatan 5
    PASCASARJANA UNIVERSITAS KUNINGAN
    1. Jelaskan makna ekonomi pendidikan dalam konteks pembangunan bangsa!
    Salah satu faktor utama yang sering mengganggu keberadaan peran pendidikan sebagai agen pembangunan adalah peningkatan biaya bagi pendidikan. Menurut PH Commbs (1968), pengalaman di banyak Negara sedang berkembang terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berkurangnya pendidikan para siswa antara lain (1) kelambatan antara tingkat inflasi dengan kenaikan gaji para guru, (2) menggunakan guru-guru yang tidak kualified dengan gaji yang rendah, (3) peningkatan rasio antara murid dan guru, (4) menggunakan double shift system
    Johns dan Morphet (1970) mengemukakan bahwa pendidikan itu mempunyai peranan vital terhadap ekonomi dan Negara modern. Bahkan dikemukakannya bahwa hasil penelitian akhir-akhir ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan a major contributor terhadap pertumbuhan ekonomi
    Rendahnya biaya pendidikan di Negara-negara berkembang sangat mempengaruhi kualitas pendidikannya dan hal inilah yang membedakan kualitas pendidikan antara Negara berkembang dengan Negara maju. Misalnya studi Comber, Keeves, dan Thorndike (1973) yang menyimpulkan bahwa kemampuan standard test di Negara maju lebih baik daripada di Negara berkembang (International Association For Evalution Of Educational Achievement). Kualitas pendidikan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya biaya pendidikan
    Elchanan Cohn (1979) mengemukakan ekonomi pendidikan pada dasarnya berkenaan dengan produktivitas pendidikan, distribusi pendidikan bagi kelompok dan individu, dan persoalan berapa banyak biaya yang seyogyanya dikeluarkan untuk pendidikan dan jenis pendidikan apa yang dipilih oleh masyarakat. Pendidikan melibatkan banyak orang dan uang, baik dilihat dari jumlah siswa maupun tenaga kerja yang terlibat, demikian juga dilihat dari jumlah anggarannya.
    Ekonomi pendidikan merupakan bagian yang terpenting dari ilmu ekonomi yang merupakan hal yang tak terpisah dari ilmu ekonomi sumber daya manusia untuk pembangunan nasional. Sebagai landasan konseptual tentang ilmu ekonomi pendidikan berikut ini diuraikan definisi yang dikemukakan oleh Elchanan Cohn (1979) sebagai berikut: “Ekonomi pendidikan adalah suatu studi tentang bagaimana manusia, baik secara perorangan maupun di dalam kelompok masyarakatnya membuat keputusan dalam rangka mendayagunakan sumber-sumber daya yang terbatas agar dapat menghasilkan berbagai bentuk pendidikan dan latihan, pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan, pendapat, sikap dan nilai-nilai khususnya melalui pendidikan formal, serta bagaimana mendiskusikannya secara merata (equal) dan adil (equality) di antara berbagai kelompok masyarakat”.
    Ilmu ekonomi pendidikan tumbuh dan berkembang oleh prespektif investasi sumber daya manusia (human capital). Konsep investasi SDM ini menganggap penting kaitannya antara pendidikan, produktivitas kerja dan pertumbuhan ekonomi. Teori human capital menganggap bahwa tenaga kerja merupakan pemegang capital (capital holder) yang tercermin dalam keterampilan, pengetahuan, dan produktivitas kerjanya. Jika tenaga kerja merupakan pemegang capital, orang dapat melakukan investasi untuk dirinya dalam rangka memilih profesi atau pekerjaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
    Investasi sebagai suatu konsep umum dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah barang ataupun jasa di kemudian hari dengan mengorbankan nilai konsumsi sekarang (Cohn, 1979, Psacharopoulos, 1988). Investasi dalam bidang SDM memiliki prinsip yang tidak berbeda dengan konsep investasi manusia juga bisa dianggap sebagai suatu entitas yang nilainya bisa berkembang di kemudian hari melalui suatu proses pengembangan nilai seperti peningkatan sikap.
    Perilaku, wawasan, keahlian, dan keterampilan manusia dengan nilai-nilai tersebut merupakan subjek dari konsepsi SDM atau Human Capital. Pengembangan SDM tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan dan latihan pada berbagai jenjang dan jalur. SDM ini bernilai jika kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan hidup dan sektor pembangunan yang memberikan keuntungan, baik kepada individu maupun kepada masyarakat (F. Harbison C. Meyers, 1964).
    Pusat perhatian mendasar dari konsep ekonomi adalah bagaimana mengalokasikan sumber-sumber yang terbatas untuk mencapai tujuan yang beraneka ragam mungkin tak terhingga jumlahnya. Pertimbangan ekonomis didasarkan pada kemampuan anggaran, sedangkan pertimbangan politis didasarkan pada tujuan masyarakat secara menyeluruh. Namun demikian, skala prioritas adalah pertumbuhan ekonomi dan keadilan yang biasanya merupakan prioritas tertinggi, khususnya di Negara yang sedang berkembang misalnya Negara Indonesia. Bank dunia sejak tahun 1960-an menentukan empat kriteria untuk investasi SDM dalam memberikan bantuannya terhadap Negara-negara dunia ketiga di Asia, Afrika, dan Amerika Latin dalam pengembangan SDM, yaitu (1) kebutuhan tenaga kerja yang terampil dalam lapangan kejuruan dan teknologi, (2) perluasan pendidikan dasar dan ini dinilai memiliki tingkat balik (rate of return) yang lebih tinggi sehubungan dengan rendahnya biaya, (3) pengembangan sektor pedesaan sehingga memperlihatkan peranan pendidikan massal untuk meningkatkan produktivitas sektor pedesaan, serta (4) keadilan dan pemerataan yang menunjukkan pentingnya distribusi kesempatan pendidikan dan bentuk-bentuk pengembangan SDM lainnya, baik secara geografis, sosial maupun secara ekonomis. (Wardiman Djojonegoro, Ace Suryadi, 1995)
    Perhatian terhadap kriteria pemerataan kesempatan pendidikan telah berkembang teramat pesat sejak Bank Dunia terlibat di dalam investasi pendidikan di Negara-negara berkembang. Di Indonesia sejak tahun 1978, dilakukan penghapusan SPP untuk SD untuk menjamin pemerataan kesempatan pedidikan dasar. Namun demikian, investasi dalam pemerataan pendidikan sebagai investasi SDM, terdapat beberapa aspek yang perlu dikaji dan diperhitungkan sebagai kriteria keberhasilan, yaitu (1) nilai balik ekonomis langsung dari suatu investasi, yaitu perimbangan antara biaya kesempatan (opportunity cost) dan keuntungan masa depan yang diharapkan melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja, (2) nilai balik ekonomis tidak langsung, yaitu keuntungan eksternal yang mempengaruhi pendapatan anggota-anggota masyarakat lain, (3) keuntungan fiskal, yaitu peningkatan penerimaan Negara dari sektor pajak yang diakibatkan oleh meningkatnya penghasilan tenaga kerja terdidik, (4) pemenuhan kebutuhan tenaga kerja terampil dan terlatih, (5) permintaan masyarakat akan pendidikan, (6) efisiensi internal dari lembaga pendidikan itu sendiri, yaitu hubungan antara input dan output yang diukur dengan indikator-indikator pemborosan, pengulangan, putus sekolah, dan efektivitas biaya, (7) terciptanya distribusi kesempatan pendidikan yang semakin merata untuk semua penduduk usia sekolah, (8) dampak positif dari pemerataan kesempatan pendidikan terhadap distribusi pendapatan dan kontribusi pendidikan terhadap pengurangan angka kemiskinan, (9) kaitan antara investasi di sektor pendidikan dan investasi di sektor lain, di antaranya kesehatan, industri, pertanian.
    Investasi SDM diperkuat oleh beberapa hasil penelitian yang telah membuktikan pentingnya pendidikan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Sumbangan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi semakin kuat setelah memperhitungkan efek interaksi antara pendidikan dengan bentuk investasi fisik lainnya (T.W. Schultz, 1961; Harbison, 1964; Hicks, 1980 Psacharopoulos, 1984). Pendekatan di dalam analisis hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi menggunakan beberapa model, baik yang langsung maupun tidak langsung menghubungkan indikator pendidikan dan indikator ekonomi, seperti model fungsi produksi, analisis cost-benefit, cost-effectiveness.
    Dalam Renstra Depdiknas 2005 – 2009 bahwa peningkatan peran pendidikan ditekankan pada : 1) Perluasan dan pemerataan pendidikan; 2) Mutu dan relevansi pendidikan; 3) Governance dan akuntabilitas. Indonesia dengan mengamandemen UUD 45 dengan menetapkan anggaran pendidikan 20% dari APBN (pasal 31 ayat 4). Disusul dengan kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam :
    > UU Sisdiknas
    > UU Guru dan Dosen
    > UU BHP
    disertai PP, Keppres, Permendiknas, yang didalamnya termasuk tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan dengan melalui portofolio, PLPG, dan Diklat Profesi. Semuanya merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

    2. Jelaskan pendekatan-pendekatan dalam ekonomi pendidikan serta hubungannya dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan!

    Tiga pendekatan dalam ekonomi pendidikan:
    • Pendidikan sebagai penyebab dan ekonomi sebagai akibat
    • Ekonomi sebagai penyebab dan pendidikan sebagai akibat
    • Interaktif simultan

    PENDEKATAN 1
    Pendidikan sebagai penyebab dan ekonomi sebagai akibat

    Dari segi teori ekonomi pendidikan, khususnya pendekatan human capital, aspek pembiayaan dipandang sebagai bagian dari investasi pendidikan yang menentukan taraf produktivitas individu maupun kelompok. Pada gilirannya taraf produktivitas ini mempengaruhi taraf perolehan (earning) seseorang atau kelompok yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kecepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Pemikiran ini dikonseptualisasikan oleh Elchanan Cohn (1979) dalam suatu model sebagai berikut:

    Investment in Education – Higher Productivity – Higher Earning

    Model pemikiran di atas mengisyaratkan bahwa ketidakefisienan pengelolaan sumber-sumber biaya dan pemanfaatannya selaku investasi dalam sistem pendidikan dapat memberikan dampak negatif terhadap jumlah dan mutu produk pendidikan dan keadaan ini memberikan peluang cukup besar munculnya nilai balik (value of return) ekonomis yang rendah. Ketidak-efisienan serta ketidak-efektifan ini, karena ketidak-tepatan dalam penggunaan dana yang dapat mencakup dalam pengelolaan biaya dari beberapa komponen utama sistem pendidikan antara lain guru, murid, kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan.
    Berdasarkan pendekatan human capital yang mengkonstantasi hubungan linier antara investment of education dengan higher productivity dan higher earning. Dalam pengertian, manusia sebagai modal dasar yang diinvestasikan dalam pendidikan akan menghasilkan manusia terdidik yang produktif, dan meningkatnya penghasilan sebagai akibat dari kualitas kinerja yang ditampilkan oleh manusia terdidik tersebut.
    1) Pendidikan sebagai human investment/human capital
    2) Pendidikan sebagai industri jasa
    3) Penyerap tenaga kerja/pendapatan meningkat
    4) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja makin produktif

    PENDEKATAN 2
    Ekonomi sebagai penyebab dan pendidikan sebagai akibat

    1) anggaran pendidikan: di dalam anggaran pendidikan harus adanya ketersediaan, kecukupan dan efektivitas/efisiensi
    2) permintaan masyarakat akan pendidikan; dipengaruhi oleh biaya langsung, biaya tidak langsung, opportunity cost dan expectation
    3) mengurangi opportunity cost masyarakat
    4) kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan: kebijakan-kebijakan ekonomi harus mendorong earning

    PENDEKATAN 3
    Interaktif simultan antara pendidikan dan ekonomi

    Pendidikan dan ekonomi merupakan dua faktor penting dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan merupakan suatu sarana yang dapat membina dan melatih manusia untuk lebih mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, pendidikan dapat membentuk human capital yang berkualitas yang dapat berperan lebih besar dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi
    Kehidupan ekonomi mempunyai peran penting bagi perkembangan pendidikan masyarakat baik dilihat secara individual maupun secara sosial. Dengan kehidupan ekonomi yang meningkat maka permintaan akan pendidikan/persekolahanpun akan meningkat dan dengan peningkatan tersebut maka kualitas human capital akan semakin baik dan berperan lebih banyak dalam proses kehidupan masyarakat.
    Antara pendidikan dan ekonomi terdapat hubungan yang bersifat timbal balik, pendidikan yang meningkat akan menopang kehidupan ekonomi semakin meningkat, dan keadaan ekonomi yang baik akan mendorong perkembangan pendidikan. Hal ini berarti bahwa pendidikan dan ekonomi merupakan faktor yang sama pentingnya dalam konteks pembangunan bangsa dalam berbagai bidangnya.
    Keterkaitan antara pendidikan dan ekonomi menunjukkan suatu yang bersifat interaktif, dimana dalam prosesnya akan terus terjadi interaksi antara keduanya dengan interaksi yang saling mendorong dan mengembangkan masing-masing bidang dalam suatu proses pembangunan di bidang pendidikan dan di bidang ekonomi.
    Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan:
    • Pemerintah mengeluarkan UU Guru dan Dosen yang berimplikasi pada peningkatan gaji guru dengan adanya tunjangan sertifikasi
    • Pemerintah menetapkan anggaran pendidikan sebesar 20%
    • Guru dikirim untuk mengikuti diklat, PLPG, dan lain-lain
    • Kebijakan tentang dana BOS
    • Kebijakan tentang sekolah gratis
    • Kebijakan tentang pelaksanaan UN dan UASBN

  5. UU MUHTAROM Berkata:
    Juni 6, 2009 pukul 3:56 pm | Balas

    MATA KULIAH : EKONOMI DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
    DOSEN : DR. UHAR SUHARSAPUTRA
    DISUSUN OLEH : UU MUHTAROM
    NIM : 2008316131
    ANGKATAN/KELAS/SEMESTER : V/A/2/2008-2009
    PROGRAM PASCA SARJANA UNIKU KUNINGAN

    1. KONSEP DASAR EKONOMI PENDIDIKAN

    Elchanan Cohn dalam bukunya yang berjudul The Economics of education memberikan beberapa pengertian tentang Ekonomi, Pendidikan dan Ekonomi pendidikan sebagai berikut :

    Economic defined: As Professor Samuelson (1961) has pointed out, there is no single definition of economics. How ever, he developed “ an informative introductory description” as follows: “ Economics is the study of how men and society choose, with or without the use of money, to employ scarce productive resources to produce various commodities over time and distribute them for consumption, now and in the future, among various people and groups in society”.

    Terjemahan secara bebas adalah :
    Ekonomi adalah studi tentang bagaimana manusia dan masyarakat memilih, dengan atau tanpa penggunaan uang, untuk mempekerjakan kelangkaan sumber daya produktif untuk memproduksi berbagai komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikan mereka konsumsi, sekarang dan di masa depan, di antara berbagai kelompok masyarakat dan dalam masyarakat

    Education defined : “ The process of training and developing the knowledge, skill, mind, character, etc., especially by formal schooling”
    Proses pelatihan dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, pikiran, karakter, dll, terutama oleh sekolah formal

    The economics of education is the study of how man and society choose, with or without the use of money, to employ scarce productive resources to produce various types of training the development of knowledge, skill, mind, character, and so forth especially by formal schooling-over time,and to distribute them, now and in the future, among various people and groups in society.

    Diterjemahkan oleh Nanang Fattah dalam bukunya “Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan” (2001:18) :

    Ekonomi pendidikan adalah suatu studi tentang bagaimana manusia, baik secara perorangan maupun di dalam kelompok masyarakatnya membuat keputusan dalam rangka mendayagunakan sumber-sumber daya yang terbatas agar dapat menghasilkan berbagai bentuk pendidikan dan latihan , pengembangan ilmu pengetahuan dan ketrampilan, pendapat sikap dan nilai-nilai khususnya melalui pendidikan formal, serta bagaimana mendiskusikannya secara merata (equal) dan adil (equality) di antara berbagai kelompok masyarakat.
    Berdasarkan konsep dasar di atas, kita melihat betapa pentingnya kita memperlakukan segala sumber daya yang kita miliki yang keberadaannya sangat terbatas untuk mencapai suatu tujuan pendidikan secara optimal.

    Memang pada awalnya dan sampai sekarangpun ada pandangan yang berbeda tentang investasi pada pendidikan ini, ada yang memandang dengan sebelah mata, ada pula yang melihatnya secara mendalam. Tidak hanya kelompok besar atau biasa disebut pemerintah, dikalangan masyarakat kecil pun pandangan tentang ekonomi pendidikan ini masih dapat kita lihat perbedaan. Hal ini biasa disebabkan oleh lingkungan dan budaya sekitar. Seperti halnya dibeberapa daerah, seperti jawa tengah misalnya. Banyak sekali masyarakat yang beranggapan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang, dan sering mengabaikan unsur materi. Hal ini berbeda dengan lingkungan jawa barat. Investasi pendidikan seolah merupakan penghamburan biaya, namun demikian dewasa ini anggapan seperti itu sedikit demi sedikit mulai bergeser seperti yang ditulis oleh DR Uhar Suharsaputra “Pada saat ini cara pandang ini sudah mulai tergeser dengan ditemukan- nya pemikiran dan bukti ilmiah akan peran dan fungsi vital pendidikan dalam memahami dan memposisikan manusia sebagai kekuatan utama, bahkan merupakan prasyarat bagi kemajuan pembangunan dalam berbagai sektor” (www.uharsputra.wordpress.com) tanggal 25 Mei 2009.

    Ekonomi pendidikan mengingatkan kepada kita untuk mengoptimalkan sumber daya kita yang sangat terbatas dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan merupakan suatu investasi jangka menengah dan jangka panjang demi menghasilkan suatu generasi yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Investasi ini akan sangat dirasakan baik secara langsung oleh pribadi, dan secara tidak langsung oleh masyarakat dan bangsa dimasa yang akan datang.

    2. Pendekatan-pendekatan dalam Ekonomi Pendidikan dan Hubungannya dengan Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Pendidikan.
    Pendekatan-pendekatan dalam Ekonomi Pendidikan
    Nanang Fattah (2001:26) mengemukakan bahwa pendekatan dalam pembiayaan pendidikan ada dua, yaitu : Pendekatan Makro, dan Pendekatan secara Mikro
    Pendekatan makro didasarkan pada perhitungan keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana kemudian dibagi jumlah murid, sedangkan pendekatan mikro didasarkan pada perhitungan biaya pengeluaran per komponen pendidikan yang digunakan oleh siswa.
    Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan merupakan faktor utama mencapai kemakmuran suatu negara, sebagaimana diatur secara tegas dalam pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, ayat (2) menegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, ayat (3) menetapkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Sedangkat ayat (4) menugaskan negara untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Aturan yang termuat dalam ayat (4) tersebut menunjukkan betapa pentingnya prioritas pendidikan di bumi nusantara ini. Sebanyak 20% atau seperlima anggaran pemerintah pusat dan seperlima anggaran pemerintah daerah harus dialokasikan untuk menyelenggarakan pendidikan.
    Pendekatan Mikro yang mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidikan yang digunakan oleh murid. Pendekatan mikro ini menganalisis biaya pendidikan berdasarkan pengeluaran total (total cost) dan jumlah biaya satuan (unit cost) menurut jenis dan tingkat pendidikan. Biaya total merupakan gabungan biaya-biaya per komponen input pendidikan di tiap sekolah. Satuan biaya pendidikan merupakan biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk melaksanakan pendidikan di sekolah per murid per tahun anggaran. Satuan biaya ini merupakan fungsi dari besarnya pengeluaran sekolah serta banyaknya

  6. Lita Jonatas Berkata:
    Juni 6, 2009 pukul 4:19 pm | Balas

    JAWABAN UJIAN TENGAH SEMESTER

    Mata Kuliah : Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan
    Nama : Lita Jonatas
    NIM : 2008316009
    Angkatan/ Kelas/ Semester : V/A/2
    PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KUNINGAN

    SOAL 1 : MAKNA EKONOMI PENDIDIKAN DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN BANGSA :
    John & Morphet (1975) mengungkapkan bahwa topik bahasan utama dalam ilmu ekonomi adalah alokasi sumber daya dan kelangkaan (scarcity). Sementara itu pendidikan didefinisikan sebagai “ proses pelatihan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, keterampilan, pemikiran, karakter dll., terutama di sekolah/pendidikan formal”. seperti dikutip Cohn (1979) dari Webster New World Dictionary (1962).
    Dari kedua konsep tersebut Cohn (p.2) menyatakan definisi dari ekonomi pendidikan sebagai berikut :
    “The economics of education is the study of how men and society choose, with or without the use of money, to employ scarce productive resources to produce various types of training, the development of knowledge, skill, mind, character, and so forth_ especially by formal schooling – over time and distribute them, now and in the future, among various people and groups in society.”
    Yang terjemahannya kurang lebih “Ekonomi pendidikan adalah suatu studi tentang bagaimana seseorang dan masyarakat memilih, dengan atau tanpa menggunakan uang, untuk mendayagunakan sumber-sumber daya yang terbatas/langka untuk memproduksi/menghasilkan berbagai bentuk pelatihan, pengembangan ilmu pengetahuan, keterampilan, pemikiran, karakter / sikap dan nilai-nilai khususnya melalui pendidikan formal, sepanjang waktu dan mendistribusikannya, baik sekarang maupun dimasa yang akan datang diantara semua orang dan kelompok masyarakat.”
    Dari definisi diatas, pada dasarnya ada beberapa hal yang menjadi perhatian studi ekonomi pendidikan yaitu :
    1. Proses pendidikan (the process by which education is produces)
    2. Distribusi pendidikan diantara kelompok dan individu yang bersaing (the distribution of education among competing groups and individual)
    3. Berapa besar pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat (atau individu) pada aktivitas pendidikan (how much should be spent by society ( or any of its component individuals) on educational activities)
    4. Jenis aktivitas/kegiatan pendidikan apa yang harus dipilih ( what types of educational activities shold be selected)

    Selain itu, Cohn mengelompokan isu-isu utama dalam ekonomi pendidikan kedalam 5 kategori utama, yaitu :
    1. Identifikasi dan pengukuran nilai ekonomi dari pendidikan (identification and measurement of economics value of education)
    2. Alokasi sumber daya dalam pendidikan (the allocation of resources in education)
    3. Gaji Guru ( teacher’s salaries)
    4. Pembiayaan pendidikan (the finance of education), dan
    5. Perencanaan pendidikan (educational planning)

    Berbicara mengenai nilai ekonomi dari pendidikan, memang tidak mudah untuk menentukan berapa besar kontribusi dari sektor pendidikan terhadap kemajuan suatu bangsa, tetapi keyakinan masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan anggapan bahwa pendidikan adalah sebuah investasi terlihat sudah semakin berkembang. Dengan semakin berkembangnya studi ekonomi pendidikan diharapkan juga individu dan masyarakat semakin menyadari besarnya nilai ekonomi dari pendidikan ini.
    “Perkembangan tersebut telah mempengaruhi pola pemikiran berbagai pihak, termasuk pemerintah, perencana, lembaga-lembaga internasional, para peneliti dan pemikir modern lainnya, serta para pelaksana dalam pembangunan sektor pendidikan dan pengembangan SDM. Di negara-negara maju, pendidikan selain sebagai aspek konsumtif juga diyakini sebagai investasi modal manusia (human capital investement) dan menjadi “leading sektor” atau salah satu sektor utama. Oleh karena perhatian pemerintahnya terhadap pembangunan sektor ini sungguh-sungguh, misalnya komitment politik anggaran sektor pendidikan tidak kalah dengan sektor lainnya, sehingga keberhasilan investasi pendidikan berkorelasi dengan kemajuan pembangunan makronya.” (www.uharsputra.wordpress.com)

    Dari uraian diatas, jelas bahwa ekonomi pendidikan merupakan suatu studi yang penting dalam konteks pembangunan bangsa. Secara mikro, dengan memahami ekonomi pendidikan seseorang (individu) atau kelompok masyarakat diharapkan dapat memahami betul arti penting dari pendidikan, mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk berinvestasi dalam pendidikan dengan efektif dan efisien, memilih dan menganalisis kegiatan pendidikan mana yang akan diambil, serta merencanakan pendidikan yang akan ditempuh di masa sekarang atau masa yang akan datang. Sedangkan secara makro diharapkan dengan ekonomi pendidikan maka perencanaan pendidikan , pembiayaan pendidikan dan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam bidang pendidikan di sebuah negara, dapat dianalisis dengan baik sehingga mencapai efisiensi dan hasil yang optimum. Jadi jelas bahwa ekonomi pendidikan memiliki makna penting dalam konteks pembangunan sebuah bangsa.

    SOAL 2 :
    PENDEKATAN-PENDEKATAN DALAM EKONOMI PENDIDIKAN SERTA HUBUNGANNYA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN

    Ada 3 pendekatan dalam ekonomi pendidikan, yaitu :
    1. Pendidikan sebagai penyebab dan ekonomi sebagai akibat
    2. Ekonomi sebagai penyebab dan pendidikan sebagai akibat
    3. Interaktif simultan

    Pendekatan 1 : pendidikan sebagai penyebab dan ekonomi sebagai akibat
    Pada pendekatan ini “ pendidikan merupakan suatu sarana yang dapat membina dan melatih manusia untuk lebih mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, pendidikan dapat membentuk human capital yang berkualitas yang dapat berperan lebih besar dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi” (Uhar Suharsaputra). Jadi pada pendekatan ini pendidikan diharapkan mampu menghasilkan human capital / human investment yang berkualitas sehingga dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.

    Konsep tentang investasi sumber daya manusia yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi telah dipikirkan sejak sebelum abad ke-19 yang menekankan pentingnya investasi keterampilan manusia. Pemikiran ini dikembangkan oleh Schultz (1960) yang memperhatikan bahwa pembangunan sektor pendidikan dengan manusia sebagai fokus intinya telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi dari tenaga kerja. (www.uharsputra.wordpress.com)
    Pemahaman mengenai nilai manusia dengan menggunakan pendekatan The cost of production approach (Kiker, 1966) dalam Cohn (1979) mengasumsikan bahwa nilai dari manusia adalah sama dengan nilai sumber daya yang dikeluarkan dalam “produksi”-nya, seperti : perawatan pada saat sebelum dan sesudah melahirkan, biaya makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dll. Mulai dari kelahiran sampai dengan usia pada saat evaluasi dilakukan. Engel (1883) dalam Cohn(1979) mengasumsikan biaya “produksi” ini meningkat setiap tahunnya dengan jumlah yang sama.

    Jika dilihat dari pendekatan ini nilai manusia akan meningkat seiring dengan pengeluaran yang dilakukannya, diantaranya adalah pengeluaran untuk pendidikan. Jika pengeluaran pendidikan (investasi dalam pendidikan) meningkat maka nilai manusia tersebut juga akan meningkat, atau dengan kata lain meningkatnya investasi dalam pendidikan akan menyebabkan produktivitas manusia (etos kerja) semakin meningkat dan pada akhirnya pendapatanya pun akan meningkat.

    Investment in education —- higher productivity —- higher earning

    “Asumsi dasar dalam menilai kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kesenjangan adalah pendidikan meningkatkan produktivitas pekerja. Jika produktivitas pekerja meningkat, pertumbuhan ekonomi akan meningkat.” (www.uharsputra.wordpress.com)

    Selain teori human capital, teori lain yang mendasari pendekatan ini adalah teori Screening. Teori ini menjelaskan bahwa investasi dalam pendidikan akan meningkatkan ijasah yang dimiliki oleh seseorang sehingga akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.

    Investmen in education —– high credential —- high earning

    Asumsi kedua pada pendekatan ini pendidikan sebagai industri jasa. Seperti dikemukakan oleh John dan Morphet (1975; 90) “ Education is indeed a growth industry” . Jelas bahwa sektor pendidikan merupakan sebuah industri yang terus mengalami perkembangan, hal ini dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor pendidikan baik pendidikan formal, informal maupun nonformal. Mulai dari jumlah guru, staf tata usaha, penjaga, pegawai dinas pendidikan, serta masyarakat yang memiliki usaha di bidang pendidikan atau bidang yang terkait dengan pendidikan. Di sisi lain pendidikan juga menyediakan tenaga kerja dan memproduksi jasa yang dibutuhkan dalam perekonomian.

    Selain itu, ada 3 pendekatan untuk melihat manfaat dari pendidikan (Cohn, p.36), yaitu :
    1) The simple correlational approach (pendekatan korelasional)
    Pendekatan ini berusaha melihat korelasi antara pengeluaran dalam pendidikan dengan pendapatan yang diterima. Beberapa studi menunjukan adanya hubungan antara pendidikan dan pendapatan. Studi lain dalam pendekatan ini menjelaskan pengaruh pendidikan karyawan/ pekerja terhadap profitabilitas dan produktivitas perusahaan. Beberapa upaya untuk mengukur pengaruh kualitas pekerja (pendidikan) terhasap produktivitas menunjukan adanya hubungan yang positif antara pendidikan dengan produktivitas.
    2) The residual approach (pendekatan residual)
    Pendekatan ini melihat bahwa ada bagian dalam pertumbuhan ekonomi yang tidak bisa dijelaskan oleh peranan faktor input klasik seperti : tanah (land), tenaga kerja (labor) dan modal (capital). Satu penjelasan yang mungkin dalam fenomena ini bahwa input tenaga kerja yang diperhitungkan hanya kuantitasnya saja dan bukan kualitasnya.
    Yang dimaksud dengan kualitas tenaga kerja disini termasuk didalamnya adalah pendidikan dan faktor lainnya.
    3) The return to education approach
    Pada pendekatan ini seseorang dapat menghitung differensiasi pendapatan dihubungkan dengan tingkat pendidikannya.
    Berdasarkan pendekatan ini, kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah kebijakan yang dapat mendorong setiap individu dalam masyarakat untuk memperoleh pendidikan, salah satunya adalah kebijakan wajib belajar 9 tahun (wajar dikdas), karena jelas berdasarkan pendekatan ini pendidikan akan mendorong terjadinya peningkatan perekonomian sebuah negara

    Pendekatan 2 : Ekonomi sebagai penyebab dan pendidikan sebagai akibat
    Dalam pendekatan ini ekonomi dianggap sebagai variabel penyebab sedangkan pendidikan sebagai akibat, artinya jika perekonomian individu / masyarakat meningkat maka diharapkan tingkat pendidikannya juga akan mengalami peningkatan.
    “Kehidupan ekonomi mempunyai peran penting bagi perkembangan pendidikan masyarakat baik dilihat secara individual maupun secara sosial, dengan kehidupan ekonomi yang meningkat maka permintaan pendidikan / persekolahan pun akan meningkat dan dengan peningkatan tersebut maka kualitas human capital akan semakin baik dan berperan lebih banyak dalam proses kehidupan masyarakat” (Uhar Suharsaputra)

    Ada 4 hal yang menjadi perhatian utama dalam pendekatan ini yaitu :
    1.) Anggaran pendidikan
    Hal yang harus menjadi perhatian dalam anggaran pendidikan tidak hanya terfokus pada besarnya alokasi anggaran, ketersediaan dana, dan kecukupannya, tetapi juga harus memperhatikan aspek efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran. Selain itu dalam hal implementasi kebijakan harus dilakukan pengawasan yang ketat, sehinggan efisiensi dan efektifitas anggaran dapat tercapai. Jelas bahwa anggaran ini harus dialokasikan untuk meningkatkan kualitas proses pendidikan. “ Di beberapa negara Asia yang sedang berkembang meski kebanyakan guru dibayar terlalu murah, dari hasil studi ADB menyatakan bahwa tambahan anggaran untuk peralatan dan gedung memberikan hasil lebih besar terhadap peningkatan mutu pendidikan.” (www.uharsputra.wordpress.com)
    2.) Permintaan masyarakat akan pendidikan
    Hal ini akan berkaitan erat dengan ekspektasi masyarakat terhadap tingkat pengembalian (rate of return) dari pendidikan. Tidak sedikit anggota masyarakat yang memiliki pandangan apriori terhadap dunia pendidikan sehingga mereka tidak terdorong untuk memperoleh pendidikan, bahkan lebih memilih untuk bekerja agar memperoleh penghasilan.
    3.) Mengurangi opportunity cost masyarakat
    Masalah pengurangan opportunity cost, jelas menuntut peran pemerintah yang sangat besar, diharapkan pemerintah melaksanakan kebijakan-kebijakan ekonomi yang sifatnya dapat mengurangi opportunity cost dalam pendidikan
    4.) Kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan
    Kesejahteraandianggap oleh sebagian pemegang kebijakan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Semakin meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan diyakini dapat meningkatkan kualitas pendidikan.
    Berdasarkan pendekatan ini, kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah kebijakan yang mendorong peningkatan kemampuan ekonomi individu / masyarakat sehingga mereka terdorong untuk memperoleh pendidikan. Kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya :
    1. Peningakatan alokasi anggaran disertai dengan pengawasan yang ketat dalam realisasinya.
    2. Peningkatan gaji dan tunjangan profesi guru
    3. Pemberian subsidi kepadakeluarga yang memiliki anak usia sekolah.
    4. Peningkatan sarana dan prasarana belajar.
    5. Pemberian bantuan operasional sekolah, agar biaya pendidikan dapat menjadi lebih murah atau bahkan gratis.

    Pendekatan 3 : Interaktif Simultan
    Pada pendekatan tidak ditentukan variabel mana yang menjadi penyebab dan variabel mana yang menjadi akibat, yang jelas diantara keduanya (ekonomi dan pendidikan) terdapat hubungan yang sifatnya timbal balik.
    “antara pendidikan dan ekonomi terdapat hubungan yang sifatnya timbal balik, pendidikan yang meningkat akan menopang kehidupan ekonomi semakin meningkat, dan keadaan ekonomi yang baik akan mendorong perkembangan pendidikan. Hal ini berarti bahwa pendidikan dan ekonomi merupakan faktor yang sama pentingnya dalam konteks pembangunan bangsa dalam berbagai bidangnya. Keterkaitan antara pendidikan dan ekonomi menunjukan suatu yang sifatnya interaktif, dimana dalam prosesnya akan terus terjadi interaksi anatar keduanya dengan interaksi yang saling mendorong dan mengembangkan masing-masing bidang dalam suatu proses pembangunan di bidang pendidikan dan di bidang ekonomi” (Uhar Suharsaputra)

    Berdasarkan pendekatan ini, kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah kebijakan yang sifatnya mendorong peningkatan kemampuan ekonomi individu / masyarakat juga kebijakan yang mendorong individu / masyarakat untuk memperoleh pedidikan yaitu :
    1. Peningakatan alokasi anggaran disertai dengan pengawasan yang ketat dalam realisasinya.
    2. Peningkatan gaji dan tunjangan profesi guru
    3. Pemberian subsidi kepadakeluarga yang memiliki anak usia sekolah.
    4. Peningkatan sarana dan prasarana belajar.
    5. Pemberian bantuan operasional sekolah (BOS) , agar biaya pendidikan dapat menjadi lebih murah atau bahkan gratis.
    6. wajib belajar 9 tahun (wajar dikdas).

  7. N DEWI SRI SENTRAWATI Berkata:
    Juni 8, 2009 pukul 12:28 pm | Balas

    JAWABAN UTS
    Nama : N. DEWI SRI SENTRAWATI
    N I M : 2008136108
    Mata Kuliah : Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan
    Dosen : DR. Uhar Suharsaputra, M.Pd.
    Angkatan/Kls : V / A
    PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS KUNINGAN

    1. Makna Ekonomi Pendidikan dalam konteks Pembangunan Bangsa
    Pendidikan adalah faktor penentu kemajuan bangsa dimasa depan.
    Jika kita berhasil membangun dasar pendidikan nasional dengan
    baik, maka diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap
    kemjuan di bidang-bidang yang lain. Oleh karena itu pendidikan
    merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan
    masyarakat, baik dalam pembiayaan maupun tenaga dan fasilitas
    yang memicu pertumbuhan ekonomi.
    Ekonomi pendidikan merupakan bagian terpenting dari ilmu ekonomi
    yang merupakan hal yang tak terpisahkan dari ilmu ekonomi sumber
    daya manusia untuk pembangunan nasional. Menurut ElchamanCohn
    ( Nanang Fattah : 18) Ekonomi pendidikan adalah suatu studi
    tentang bagaimana manusia, baik secara perorangan maupun di
    dalam kelompok masyarakatnya membuat keputusan dalam rangka
    mendayagunakan sumber-sumber daya yang terbatas agar dapat
    menghasilkan berbagai bentuk pendidikan dan latihan,
    pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan, pendapatan,
    sikap dan nilai-nilai khususnya melalui pendidikan formal, serta
    bagaimana mendiskusikannya secara merata (Equal) dan adil
    (Equality) diantara berbagai kelompok masyarakat.
    Nilai ekonomi pendidikan terletak pada sumbangannya dalam
    menyediakan atau memasok tenaga kerja terdidik, terampil,
    berpengatahuan dan berkompetensi tinggi sehingga lebih produktif.
    Selain itu pendidikan dapat mengembangkan visi dan wawasan
    tentang kehidupan yang maju dimasa depan serta menanamkan
    sikap mental dan etos kerja tinggi. Kedua hal tersebut akan
    melahirkan energi yang dapat mendorong dan menggerakan kerja-
    kerja produktif untuk mencapai kemajuan dimasa depan. Tenaga
    kerja terdidik akan lebih signifikan bila disertai penguasaan teknologi
    untuk mencapai keunggulan kompetitip (Competitive Advantage)
    sehingga dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.
    Dengan teknologi akan mendorong proses transformasi ekonomi
    yang amat mendasar yang bertumpu pada kekuatan, industri,
    perdagangan, dan jasa.
    Investasi bidang pendidikan mempunyai makna positip untuk
    mendorong pembangunan ekonomi suatu negara, oleh karena itu
    dalam konteks Indonesia agenda pendidikan amat strategis dimasa
    depan yaitu mengupayakan agar alokasi anggaran pendidikan dapat
    ditingkatkan bahkan harus lebih tinggi dibanding sektor
    pembangunan yang lain. Selama ini alokasi anggaran pendidikan
    dibawah 10% dari APBN, tetapi menyadari makna penting strategi
    pendidikan, mulai anggaran 1998/1999 anggaran pendidikan
    dinaikan relatif tinggi yang dimaksudkan untuk :
    (1) Peningkatan mutu, berkaitan dengan ketersediaan sarana yang
    baik (laboratorium, peralatan, perpustakaan, buku dll) dan
    tersedianya tenaga pengajar (guru) yang berkualitas. (2) Peme-
    rataan pendidikan, bertujuan memperluas akses agar seluruh
    masyarakat dapat memperoleh kesempatanh pendidikan, contohnya
    dengan program wajar pendidikan dasar sembilan tahun.

    2. Pendekatan dalam ekonomi pendidikan serta hubungannya dengan
    kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.
    Ada 3 pendekatan, yaitu :
    1.Pendidikan sebagai penyebab dan ekonomi sebagai akibat
    PENDIDIKAN ………………. EKONOMI
    Terdiri dari :
    a. Pendidikan sebagai human investment/human capital, aspek
    pembiayaan dipandang sebagai bagian dari investasi pendidikan
    yang menentukan taraf produktivitas individu maupun
    kelompok yang akan mempengaruhi taraf perolehan (earning)
    seseorang atau kelompok yang pada akhirnya berkontribusi
    terhadap kecepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.
    Terdapat 2 teori yaitu : (1) teori human capital, dan (2) teori
    screening.
    b. Pendidikan sebagai industri jasa, lembaga pendidikan dipandang
    sebagai produsen jasa pendidikan yang menghasilkan keahlian,
    keterampilan, ilmu pengetahuan, karakter dan nilai-nilai yang
    dimiliki oleh seorang lulusan. Kegiatan pendidikan sebenarnya
    dapat dipandang sebagai pelayanan/services terhadap siswa
    atau peserta didik selama belajar.
    c. Penyerapan tenaga kerja/pendapatan meningkat, terdapat
    pengaruh positif pendidikan terhadap distribusi pendapatan dan
    kontribusi pendidikan terhadap pengurangan angka kemiskinan.
    d. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja makin produktif,
    potensi yang terkandung dalam sumber daya manusia
    memberikan pengaruh terhadap kapasitas kemampuan
    manusia untuk melaksanakan pekerjaan yang produktif.
    2. Ekonomi sebagai penyebabdan pendidikan sebagai akibat
    EKONOMI ………………… PENDIDIKAN
    Terdiri dari :
    a. Anggaran pendidikan, mencakup ketersediaan anggaran,
    kecukupan anggaran (relative sesuai dengan standar), dan
    efektivitas/efisiensi (semua meningkat sesuai dengan anggaran
    pendidikan).
    b. Permintaan masyarakat akan pendidikan, dipengaruhi oleh
    biaya langsung/biaya tak langsung dan expectation (harapan)
    c. Mengurangi opportunity cost masyarakat, masih perlu
    dipertanyakan apakah biaya tersebut perlu diperhitungkan.
    d. Kesejahteraan tenaga pendidikan dan kependidikan, peran
    tenaga pendidik dan kependidikan dirasakan semakin penting,
    oleh karena itu berbagai reformasi pendidikan untuk
    meningkatkan mutu akan kurang mencapai sasarannya jika
    tanpa menyentuh tenaga pendidik dan kependidikan.
    3. Interaktif simultan
    Pendidikan dan ekonomi merupakan dua factor penting dalam
    kehidupan suatu bangsa, pendidikan merupakan suatu sarana
    yang dapat membina dan melatih manusia untuk lebih mampu
    berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, pendidikan
    membentuk human capital yang berkualitas yang berperan lebih
    besar dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
    terutama dalam bidang ekonomi. Kehidupan ekonomi mempunyai
    peran penting bagi perkembangan pendidikan masyarakat baik
    secara individual maupun social, dengan kehidupan ekonomi
    meningkat maka permintaan pendidikan akan meningkat dan
    dengan peningkatan tersebut kualitas human capital semakin baik
    dan berperan lebih banyak dalam proses kehidupan masyarakat.
    Antara pendidikan dan ekonomi terdapat hubungan timbal balik,
    pendidikan meningkat akan menopang kehidupan ekonomi yang
    semakin meningkat, dan keadaan ekonomi yang baik akan
    mendorong perkembangan pendidikan. Dari hal ini berarti
    pendidikan merupakan factor yang sama pentingnya dalam
    konteks pembangunan. Keterkaitan antara pendidikan dan
    ekonomi akan terjadi terus interaksi yang saling mendorong dan
    mengembangkan masing-masing bidang dalam suatu proses
    pembangunan di bidang pendidikan dan di bidang ekonomi.
    Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan :
    1. Pasal 31 ayat (1) UUD 45 Setiap warga negara berhak
    mendapatkan pendidikan, Ayat (2)Setiap warga Negara wajib
    mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib
    membiayainya, Ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan
    menyelenggarakan suatu system pendidikan nasional, Ayat (4)
    Menugaskan Negara untuk memprioritaskan anggaran
    pendidikan sekurang-kurangnya 20%dari APBN serta APBD
    untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan
    nasional.
    2. Untuk tahun 2010 Depdiknas membuat Rancangan Kegiatan
    Prioritas mencakup peningkatan kualitas dikdas 9 tahun yang
    merata, peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan
    menengah dan tinggi, peningkatan kualitas dan relevansi
    pendidikan non formal serta peningkatan profesionalisme dan
    kesejahteraan pendidik.

  8. LA ODE A. SYAHBUDIN Berkata:
    Juni 9, 2009 pukul 1:34 pm | Balas

    Jawaban UTS Mata Kuliah Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan
    Dosen : DR. UHAR SUHARSAPUTRA, M.Pd

    Nama Mahasiswa : La Ode Ahmad Syahbudin
    N I M / Angkatan : 2008136097
    Program Pascasarjana UNIKU

    1. MAKNA EKONOMI PENDIDIKAN DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN BANGSA.

    Elchanan Cohn (1979) mengemukakan ekonomi pendidikan pada dasarnya berkenaan dengan produktivitas pendidikan, distribusi pendidikan bagi kelompok dan individu, dan persoalan berapa banyak biaya yang seyogyanya dikeluarkan untuk pendidikan dan jenis pendidikan apa yang dipilih oleh masyarakat. Pendidikan melibatkan banyak orang dan uang, baik dilihat dari jumlah siswa maupun tenaga kerja yang terlibat, demikian juga dilihat dari jumlah anggarannya.

    Ekonomi pendidikan merupakan bagian yang terpenting dari ilmu ekonomi yang merupakan hal yang tak terpisah dari ilmu ekonomi sumber daya manusia untuk pembangunan nasional. Sebagai landasan konseptual tentang ilmu ekonomi pendidikan berikut ini diuraikan definisi yang dikemukakan oleh Elchanan Cohn (1979) sebagai berikut: “Ekonomi pendidikan adalah suatu studi tentang bagaimana manusia, baik secara perorangan maupun di dalam kelompok masyarakatnya membuat keputusan dalam rangka mendayagunakan sumber-sumber daya yang terbatas agar dapat menghasilkan berbagai bentuk pendidikan dan latihan, pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan, pendapat, sikap dan nilai-nilai khususnya melalui pendidikan formal, serta bagaimana mendiskusikannya secara merata (equal) dan adil (equality) di antara berbagai kelompok masyarakat”.

    Ilmu ekonomi pendidikan tumbuh dan berkembang oleh prespektif investasi sumber daya manusia (human capital). Konsep investasi SDM ini menganggap penting kaitannya antara pendidikan, produktivitas kerja dan pertumbuhan ekonomi. Teori human capital menganggap bahwa tenaga kerja merupakan pemegang capital (capital holder) yang tercermin dalam keterampilan, pengetahuan, dan produktivitas kerjanya. Jika tenaga kerja merupakan pemegang capital, orang dapat melakukan investasi untuk dirinya dalam rangka memilih profesi atau pekerjaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
    Investasi sebagai suatu konsep umum dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah barang ataupun jasa di kemudian hari dengan mengorbankan nilai konsumsi sekarang (Cohn, 1979, Psacharopoulos, 1988
    Kesempatan pendidikan telah berkembang teramat pesat sejak Bank Dunia terlibat di dalam investasi pendidikan di Negara-negara berkembang. Di Indonesia sejak tahun 1978, dilakukan penghapusan SPP untuk SD untuk menjamin pemerataan kesempatan pedidikan dasar.

    Namun demikian, investasi dalam pemerataan pendidikan sebagai investasi SDM, terdapat beberapa aspek yang perlu dikaji dan diperhitungkan sebagai kriteria keberhasilan, yaitu : (1) Nilai balik ekonomis langsung dari suatu investasi, yaitu perimbangan antara biaya kesempatan (opportunity cost) dan keuntungan masa depan yang diharapkan melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja, (2) Nilai balik ekonomis tidak langsung, yaitu keuntungan eksternal yang mempengaruhi pendapatan anggota-anggota masyarakat lain, (3)Keuntungan fiskal, yaitu peningkatan penerimaan Negara dari sektor pajak yang diakibatkan oleh meningkatnya penghasilan tenaga kerja terdidik, (4) Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja terampil dan terlatih, (5) Permintaan masyarakat akan pendidikan, (6) Efisiensi internal dari lembaga pendidikan itu sendiri, yaitu hubungan antara input dan output yang diukur dengan indikator-indikator pemborosan, pengulangan, putus sekolah, dan efektivitas biaya, (7) Terciptanya distribusi kesempatan pendidikan yang semakin merata untuk semua penduduk usia sekolah, (8) Dampak positif dari pemerataan kesempatan pendidikan terhadap distribusi pendapatan dan kontribusi pendidikan terhadap pengurangan angka kemiskinan, (9) Kaitan antara investasi di sektor pendidikan dan investasi di sektor lain, di antaranya kesehatan, industri dan pertanian.
    Investasi SDM diperkuat oleh beberapa hasil penelitian yang telah membuktikan pentingnya pendidikan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Sumbangan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi semakin kuat setelah memperhitungkan efek interaksi antara pendidikan dengan bentuk investasi fisik lainnya (T.W. Schultz, 1961; Harbison, 1964; Hicks, 1980 Psacharopoulos, 1984). Pendekatan di dalam analisis hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi menggunakan beberapa model, baik yang langsung maupun tidak langsung menghubungkan indikator pendidikan dan indikator ekonomi, seperti model fungsi produksi, analisis cost-benefit, cost-effectiveness.

    Dalam Renstra Depdiknas 2005 – 2009 bahwa peningkatan peran pendidikan ditekankan pada : 1) Perluasan dan pemerataan pendidikan; 2) Mutu dan relevansi pendidikan; 3) Governance dan akuntabilitas. Indonesia dengan mengamandemen UUD 45 dengan menetapkan anggaran pendidikan 20% dari APBN (pasal 31 ayat 4). Disusul dengan kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam :
    > UU Sisdiknas
    > UU Guru dan Dosen
    > UU BHP
    disertai PP, Keppres, Permendiknas, yang didalamnya termasuk tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan dengan melalui portofolio, PLPG, dan Diklat Profesi. Semuanya merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

    2. PENDEKATAN PENDEKATAN DALAM EKONOMI PENDIDIKAN SERTA HUBUNGANNYA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN
    Pendekatan-pendekatan dalam Ekonomi Pendidikan menurut Nanang Fattah (2001:26) bahwa pendekatan dalam pembiayaan pendidikan ada dua, yaitu :
    a) Pendekatan Makro, yang mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana kemudian dibagi jumlah murid. Faktor utama yang menentukan dalam perhitungan biaya satuan dalam sistem pendidikan adalah kebijakan dalam pengalokasian anggaran pendidikan di setiap negara. Indonesia memiliki satuan biaya di atas rata-rata bersama dengan Korea dan Malaysia. Satuan biaya pendidikan di setiap negara sangat bervariasi. Variasi/keragaman dalam besarnya satuan biaya disebabkan perbedaan cara penyelanggaraan pendidikan.
    Karakteristik pendidikan yang mempengaruhi biaya meliputi :
    > skala gaji guru dan jam terbang mengajar
    > penataran dan latihan pra jabatan
    > pengelompokkan siswa di sekolah dan di dalam kelas
    > penggunaan metode dan bahan pengajaran
    > sistem evaluasi, dan
    > supervisi pendidikan
    Kebijakan-kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan biaya pedidikan : – untuk gaji guru, pemerintah mengeluarkan UU Guru dan Dosen yang berimplikasi pada peningkatan gaji guru dengan tunjangan sertifikasi. – mengirim guru untuk diklat, PLPG, dan lain-lain
    - mengeluarkan kebijakan tentang dana BOS
    - mengeluarkan kebijakan tentang sekolah gratis
    - mengeluarkan kebijakan tentang pelaksanaan UN dan UASBN.
    b) Pendekatan Mikro yang mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidikan yang digunakan oleh murid. Pendekatan mikro ini menganalisis biaya pendidikan berdasarkan pengeluaran total (total cost) dan jumlah biaya satuan (unit cost) menurut jenis dan tingkat pendidikan. Biaya total merupakan gabungan biaya-biaya per komponen input pendidikan di tiap sekolah. Satuan biaya pendidikan merupakan biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk melaksanakan pendidikan di sekolah per murid per tahun anggaran. Satuan biaya ini merupakan fungsi dari besarnya pengeluaran sekolah serta banyaknya murid sekolah. Untuk perhitungan satuan biaya pendidikan digunakan formula sebagai berikut :

    Sb(s,t)=f[K(s,t) dan M(s,t)]
    Keterangan :
    Sb = Satuan biaya per murid per tahun
    K = Jumlah seluruh pengeluaran
    M = Jumlah murid
    s = Sekolah tertentu
    t = Tahun tertentu
    Dalam hal pendekatan mikro ini pemerintah mengeluarkan kebijakan- kebijakan yang berupa :
    > program dana BOS
    > program dana JPS Bidang Pendidikan
    > program e-book (buku gratis).
    TERIMA KASIH

  9. TUSDI Berkata:
    Juni 10, 2009 pukul 7:46 am | Balas

    UTS EKONOMI PENDIDIKAN 2009
    DOSEN : Dr. UHAR SUHARSAPUTRA M.S.

    1. Jelaskan makna Ekonomi Pendidikan dalam konteks Pembangunan Bangsa!
    2. Jelaskan Pendekatan-pendekatan dalam Ekonomi Pendidikan serta hubungannya dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan!

    TUSDI MENJAWAB :
    NIM : 2008136127

    1. Konsep Dasar Ekonomi Pendidikan
    Dalam buku Nanang Fatah tentang Ekonomi dan Pembiayan Pendidikan (2001:18) bahwa Ekhanan Cohn (1997:2) mengatakan The economics of education is the studi of how man society choose, with or without the us of money, to employe scarce productive recourcess to produce various types of training the development of knowledge, skill, mind, character, and so forth especially by formal schooling overtime and to distribute them, now and in the future, among various people and group in society.
    Ekonomi pendidikan adalah suatu studi tentang bagaimana manusia, baik secara perorangan maupun di dalam kelompok masyarakatnya membuat keputusan dalam rangka mendayagunakan sumber-sumber daya yang terbatas agar dapat menghasilkan berbagai bentuk pendidikan dan latihan, pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan, pendapat sikap dan nilai-nilai khususnya pendidikan formal, serta bagaimana mendiskusikannya secara merata (equal) dan adil (equality) di antara berbagai kelompok masyarakat.

    Persoalan pokok pendidikan sejak tahun 1970-an awal Pelita I ada empat pokok yang berkaitan dengan pendidikan nasional di Indonesia, yakni:
    1) Permasalahan pendidikan yang berhubungan dengan pemerataan pendidikan.
    2) Permasalahan pendidikan yang berhubungan dengan relevansi pendidikan.
    3) Permasalahan pendidikan yang berhubungan dengan mutu pendidikan.
    4) Permasalahan pendidikan yang berhubungan dengan efisiensi dan efektifitas pendidikan.
    Keempat permasalahan pokok pendidikan ini dipakai sebagai acuan utama dalam upaya perbaikan, pembaharuan dan pengembangan pendidikan di Indonesia baik dalam pemikiran, penelitian, maupun dalam penentuan kebijakan dasar, strategi arah pengembangan dan pembangunan sistem pendidikan formal, melalui pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi.
    Upaya untuk pengembangan suatu sistem pendidikan yang berporos pada asas-asas pemerataan, relevansi, mutu, efisiensi dan efektifitas dikaitkan dengan tujuan dan cita-cita pendidikan di Indonesia dalam kenyataannya menghadapi seperangkat masalah yang perlu direnungkan, dikaji, dibahas baik dari segi pemikiran teoritis maupun pengamatan empiris.

    Pada saat ini konsep pendidikan berkembang sangat pesat di mana pendidikan merupakan sebuah investasi (education as invesment) yang diyakini oleh setiap negara bahwa sektor pendidikan masyarakat prasyarat kunci bagi pertumbuhan sektor pembangunan.
    Indonesia mulai menerapkan konsep “Human Capital Invesment” sejak masa orde baru dengan kebijakan yang dikeluarkan langsung oleh presiden RI -saat itu Soeharto- dengan impresnya pada dekade 1980-an. Menurut World Bank saat pemerintah terlalu besar memberikan subsidi terhadap pendidikan tinggi dalam Renstra Departemen Pendidikan Nasional 2005-2009 bahwa peningkatan peran pendidikan ditekankan pada:
    1) Perluasan dan pemerataan pendidikan.
    2) Mutu dan relevansi pendidikan.
    3) Govermance dan akuntabilitas.
    Selain itu, melihat pemerintahan Malaysia (PM Mahathir Muhamad) berhasil di bidang pendidikan dengan investasi yang cukup tinggi (±28%), Indonesia mengikutinya dengan mengamandemen UUD 1945 dengan menetapkan anggaran pendidikan 20% dari APBN (pasal 31 ayat 4) ditambah dengan kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam :
    a. UU Sisdiknas
    b. UU Guru dan Dosen
    c. UU BHP
    disertai Peratuaran Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Kepres), Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) yang di dalamnya termasuk tentang sertifikasi guru dalam jabatan dengan melalui fortopolio, PLPG dan diklat profesi, semuanya merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dalam bidang pemerataan pendidikan, pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui :
    a. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS),
    b. Program pendidikan gratis, dan lain sebagainya.

    2. Pendekatan dalam bidang Ekonomi Pendidikan
    Ada tiga macam pendekatan dalam bidang Ekonomi Pendidikan:
    a. Pendekatan pendidikan sebagai penyebab dan ekonomi sebagai akibat. Bahwa pendidikan sebagai human invesment atau human capital, pendidikan sebagai industri jasa, penyerap tenaga kerja yang akan berakibat pendapatan meningkat dan peningkatan kompetensi tenaga kerja makin produktif.
    b. Ekonomi sebagai penyebab dan pendidikan sebagai akibat. Maju mundurnya pendidikan disebabkan karena kemajuan ekonomi baik secara makro maupun ekonomi secara mikro atau perorangan. Hal ini jelas bila kita lihat apabila seseorang memiliki ekonomi yang tinggi, memiliki kemampuan membiayai pendidikan sampai jenjang pendidikan yang tinggi pula.
    c. Interaktif simultan bahwa pendidikan dan ekonomi merupakan dua faktor penting dalam kehidupan suatu bangsa. Pendidikan merupakan suatu sarana yang dapat membina dan melatih manusia untuk lebih mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, pendidikan dapat membentuk human capital yang berkualitas yang dapat berperan lebih besar dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi.

    Kehidupan ekonomi mempunyai peran penting bagi perkembangan pendidikan masyarakat dilihat secara individual maupun secara sosial, dengan kehidupan ekonomi yang meningkat, maka permintaan akan pendidikan atau persekolahan pun akan meningkat dan dengan peningkatan tersebut, maka kualitas human capital akan semakin baik dan berperan lebih banyak pada proses kehidupan masyarakat antara pendidikan dan ekonomi terdapat hubungan yang bersifat timbal balik, pendidikan yang meningkat akan menopang kehidupan ekonomi semakin meningkat, dan keadaan ekonomi yang baik akan mendorong perkembangan pendidikan. Hal ini berarti bahwa pendidikan dan ekonomi merupakan faktor yang sama pentingnya dalam konteks pembangunan bangsa.
    Kaitannya antara pendidikan dan ekonomi menunjukkan suatu yang bersifat ineraktif, di mana dalam prosesnya akan terus terjadi interaksi antara keduanya.

  10. Pardiyatno Berkata:
    Juni 10, 2009 pukul 9:25 am | Balas

    JAWABAN UJIAN TENGAH SEMESTER

    Nama : PARDIYATNO
    NIM : 2008136115
    Mata Kuliah : Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan
    Dosen : Dr. Uhar Suharsaputra, M.Pd
    Angkatan/ Kelas/ Semester : V/A/2
    PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS KUNINGAN

    JAWABAN SOAL NO 1 :
    MAKNA EKONOMI PENDIDIKAN DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN BANGSA ADALAH :
    Pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam peningkatan sumber daya manusia. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Hal ini bukan saja karena pendidikan akan berpengaruh terhadap produktifitas, tetapi juga akan berpengaruh terhadap fertilitas masyarakat. Pendidikan menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap menghadapi perubahan lingkungan kerja oleh karena itu, tidaklah heran apabila negara yang memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat.
    Menurut Elchanan Chon (1999:2) mendefinisikan ekonomi pendidikan sebagai berikut :
    “The economics of education is the study of how men and society choose, with or without the use of money, to employ scarce productive resources to produce various types of training, the development of knowledge, skill, mind, character, and so forth especially by formal schooling over time and distribute them, now and in the future, among various people and groups in society.”
    Sementara itu Nanang Fatah (2001:17) dalam bukunya “Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan mendefisikan yang dikemukan oleh Elchanan Cohn sebagai berikut : “ Ekonomi Pendidikan adalah suatu studi tentang bagaimana manusia, baik secara perorangan maupun di dalam kelompok masyarakat membuat keputusan dalam rangka mendayagunakan sumber-sumber daya yang terbatas agar dapat menghasilkan berbagai bentuk pendidikan dan latihan, pembangunan ilmu pengetahuan dan keterampilan, pendapat, sikap dan nilai-nilai khususnya melului pendidikan formal, serta bagaimana mendiskusikannya secara merata (equal) dan adil (equality) di antara berbagai kelompok masyarakat”.
    Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa “Ekonomi pendidikan adalah suatu studi tentang bagaimana seseorang dan masyarakat memilih, dengan atau tanpa menggunakan uang, untuk mendayagunakan sumber-sumber daya yang terbatas/langka untuk memproduksi/menghasilkan berbagai bentuk pelatihan, pengembangan ilmu pengetahuan, keterampilan, pemikiran, karakter / sikap dan nilai-nilai khususnya melalui pendidikan formal, sepanjang waktu dan mendistribusikannya, baik sekarang maupun dimasa yang akan datang diantara semua orang dan kelompok masyarakat.”
    Ilmu ekonomi pendidikan tumbuh dan berkembang oleh prespektif investasi sumber daya manusia (human capital). Konsep investasi sumber daya manusia ini menganggap penting kaitannya antara pendidikan, produktifitas kerja dan pertumbuhan ekonomi. Teori human capital menganggap bahwa tenaga kerja merupakan pemegang kapital (capital holder) yang tercermin dalam keterampilan, pengetahuan, dan produktifitas kerjanya. Jika tenaga kerja merupakan pemegang kapital, orang dapat melakukan investasi untuk dirinya dalam rangka memilih profesi atau pekerjaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
    Investasi sebagai suatu konsep umum dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah barang ataupun jasa dikemudian hari dengan mengorbankan nilai konsumsi sekarang ( Cohn, 1979, Psacharopoulus, 1988 ).Investasi dalam bidang sumber daya manusia memiliki prinsip yang tidak berbeda dengan konsep investasi manusia juga bisa dianggap sebagai suatu entitas yang nilainya bisa berkembang di kemudian hari melalui suatu proses pengembangan nilai seperti peningkatan sikap.
    Perilaku, wawasan, keahlian, dan keterampilan manusia dengan nilai-nilai tersebut merupakan subjek dari konsepsi sumber daya manusia (Human Capital). Pengembangan sumber daya manusia tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan dan latihan pada berbagai jenjang dan jalur. Sumber daya ini bernilai jika kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan hidup dan sektor pembangunan yang memberikan keuntungan, baik kepada individu maupun kepada masyarakat (F.Harbison C. Meyers, 1964).
    Dari definisi diatas, pada dasarnya ada beberapa hal yang menjadi perhatian studi ekonomi pendidikan yaitu :
    1. Proses pendidikan (the process by which education is produces).
    2. Distribusi pendidikan diantara kelompok dan individu yang bersaing (the distribution of education among competing groups and individual).
    3. Berapa besar pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat (atau individu) pada aktivitas pendidikan (how much should be spent by society ( or any of its component individuals) on educational activities).
    4. Jenis aktivitas/kegiatan pendidikan apa yang harus dipilih ( what types of educational activities shold be selected).
    Selain itu, Cohn mengelompokan isu-isu utama dalam ekonomi pendidikan kedalam 5 kategori utama, yaitu :
    1. Identifikasi dan pengukuran nilai ekonomi dari pendidikan (identification and measurement of economics value of education).
    2. Alokasi sumber daya dalam pendidikan (the allocation of resources in education)
    3. Gaji Guru ( teacher’s salaries).
    4. Pembiayaan pendidikan (the finance of education), dan
    5. Perencanaan pendidikan (educational planning).

    Pada umumnya, pendidikan diakui sebagai suatu investasi sumber daya manusia. Pendidikan memberikan sumbangan terhadap pembangunan sosial ekonomi melalui cara-cara meningkatkan pengetahuan, kecakapan, sikap, dan produktivitas. Bagi masyarakat secara umum, pendidikan bermanfaat untuk teknologi demi kemajuan dibidang sosial dan berbagai bidang, maka pembangunan pendidikan seyogianya harus menjadi perhatian utama bagi semua kehidupan bangsa.

    Jika menempatkan posisi pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dalam konteks masyarakat madani, diperlukan keberanian investasi yang besar untuk memperkuat sistem pendidikan nasional. Di samping itu, diperlukan juga adanmya upaya yang sangat serius dalam memperkuat pendidikan sebagai jalan utama kekuatan dengan yang bukan saja sebagai peran konstitusional, akan tetapi menjadi jawaban terhadap tantangan nyata perkembangan masyarakat dalam kondisi internal menjadi percaturan global.

    Berdasarkan studi yang dilakukan Bank Dunia, menunjukkan bahwa investasi pendidikan sebagai kegiatan inti pengembangan SDM terbukti telah memiliki, sumbangan yang sangat signifikan terhadap tingkat keuntungan ekonomi (MC Machon dan Boediono, 1992). Berdasarkan temuan studi tersebut, bahwa keuntungan ekonomi (rate of return) investasi pendidikan ternyata lebih tinggi daripada investasi fisik dengan perbandingan rata-rata 15,3 % dan 9,1 %. Ini berarti bahwa investasi dalam pendidikan merupakan upaya yang menguntungkan, baik secara sosial maupun ekonomis. Namun demikian, kenyataan membuktikan bahwa pemerintah masih harus diyakinkan dan didorong untuk meningkatkan anggaran belanja untuk membiayai pembangunan dibidang pendidikan.

    Dari pengalaman masa lalu negara maju, kontribusi SDM dalam peningkatan produktivitas nasional sangat menonjol atau paling tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya, kontribusi tenaga kerja di Korea dan Amerika Serikat paling tinggi (40 % dan 32 %), Jepang (21%) (Wardiman,1994). Pertumbuhan ekonomi dalam kaitannya delapan negara yang dijuluki “High Performing Asian Economies” (Jepang, Korsel, Taiwan, China, Hongkong, Singapura, Malaysia, dan thailand). Secara khusus laporan itu mencatat bahwa investasi pendidikan rata-rata selama tahun 1995 melebihi 15% dari PDB. Sementara itu, Indonesia pada saat itu tidak melebihi rata-rata 9%.
    “Perkembangan tersebut telah mempengaruhi pola pemikiran berbagai pihak, termasuk pemerintah, perencana, lembaga-lembaga internasional, para peneliti dan pemikir modern lainnya, serta para pelaksana dalam pembangunan sektor pendidikan dan pengembangan SDM. Di negara-negara maju, pendidikan selain sebagai aspek konsumtif juga diyakini sebagai investasi modal manusia (human capital investement) dan menjadi “leading sektor” atau salah satu sektor utama. Oleh karena perhatian pemerintahnya terhadap pembangunan sektor ini sungguh-sungguh, misalnya komitment politik anggaran sektor pendidikan tidak kalah dengan sektor lainnya, sehingga keberhasilan investasi pendidikan berkorelasi dengan kemajuan pembangunan makronya.” (www.uharsputra.wordpress.com).
    Makna ekonomi pendidikan dalam konteks pembangunan bangsa adalah pendidikam dapat dipandang sebagai salah satu bentuk investasi (Human Invesmant). Pidato Theodore, W. Schultz pada tahun1960 yang berjudul Ivesment in Human Capital di hadapan para ahli ekonomi dan pejabat yang tergabung dalam Amerika Economic Association merupakan peletak dasar teori human capital. Pesan utama dari pidato tersebut sangat sederhana, yaitu proses pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan bukan mrupakan suatu bentuk konsumsi semata-mata, akan tetapi merupakan suatu investasi. Pada tahun 1966, Bowman memperkenalkan suatu konsepsi Revolusi Investasi Manusia di dalam Pemikiran ekonomi yang diikutu oleh Denison danBecker (1968) dalam pengujian terhadap teori human capital tersebut. Teori human capital telah mampu mempengaruhi para ilmuwan dan mengambilkeputusan perencanaan dan pelaksanaaan dalam pembinaan sumber daya manusia serta mendorong pertumbuhan permintaan pendidikan di negara-negara berkembang pada masa pasca penjajahan.
    Nilai modal manusia (human capital) suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh jumlah populasi penduduk atau tenaga kerja kasar (labour intensif), tetapi sangat ditentukan oleh tenaga kerja intelektual (brain intensif). Adam Smith (1952), pakar ekonomi klasik mengakui bahwa pendidikan dan latihan akan dapat meningkatkan produkticvitas kerja. Ia mengataka bahwa kesejahteraan dan kekayaan suatu bangsa bergantung pada keunggulan inteligensia dan intelektual.

    JAWABAN SOAL NO 2 :
    PENDEKATAN-PENDEKATAN DALAM EKONOMI PENDIDIKAN SERTA HUBUNGANYA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN ?
    Pendidikan mempunyai misi pembangunan. Mula-mula membangun manusianya, selanjutnya manusia yang sudah terbentuk oleh pendidikan manjadi sumber daya pembangunan. Pembangunan yang dimaksud baik yang bersasaran lingkungan fisik maupun yang bersasaran lingkungan sosial yaitu manusia itu sendiri.
    Pentingnya pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Sumbangan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi semakin kuat setelah memperhitungkan efek interaksi antara pendidikan dengan bentuk investasi fisik lainnya (T.W. Schultz, 1961, Harbison, 1964, Hicks, 1980, Psacharopoulos,1984). Pendekatan di dalam analisis hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi menggunakan beberapa model, baik yang secara langsung maupun tidak langsung menghubungkan indikator pendidikan dan indikator ekonomi, seperti model fungsi produksi, analisis cost-benefit, cost-effectiveness.
    Dalam ekonomi pendidikan ada 3 pendekatan, yaitu :
    1. Pendekatan pendidikan sebagai penyebab dan ekonomi sebagai akibat
    “ Pendidikan merupakan suatu sarana yang dapat membina dan melatih manusia untuk lebih mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, pendidikan dapat membentuk human capital yang berkualitas yang dapat berperan lebih besar dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi” (Uhar Suharsaputra). Jadi pada pendekatan ini pendidikan diharapkan mampu menghasilkan human capital / human investment yang berkualitas sehingga dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.
    Konsep tentang investasi sumber daya manusia yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi telah dipikirkan sejak sebelum abad ke-19 yang menekankan pentingnya investasi keterampilan manusia. Pemikiran ini dikembangkan oleh Schultz (1960) yang memperhatikan bahwa pembangunan sektor pendidikan dengan manusia sebagai fokus intinya telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi dari tenaga kerja. (www.uharsputra.wordpress.com)
    Pemahaman mengenai nilai manusia dengan menggunakan pendekatan The cost of production approach (Kiker, 1966) dalam Cohn (1979) mengasumsikan bahwa nilai dari manusia adalah sama dengan nilai sumber daya yang dikeluarkan dalam “produksi”-nya, seperti : perawatan pada saat sebelum dan sesudah melahirkan, biaya makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dll. Mulai dari kelahiran sampai dengan usia pada saat evaluasi dilakukan. Engel (1883) dalam Cohn(1979) mengasumsikan biaya “produksi” ini meningkat setiap tahunnya dengan jumlah yang sama.
    Pendekatan ini melihat nilai manusia akan meningkat seiring dengan pengeluaran yang dilakukannya, diantaranya adalah pengeluaran untuk pendidikan. Apabila pengeluaran pendidikan (investasi dalam pendidikan) meningkat maka nilai manusia tersebut juga akan meningkat, atau dengan kata lain meningkatnya investasi dalam pendidikan akan menyebabkan produktivitas manusia (etos kerja) semakin meningkat dan pada akhirnya pendapatanya pun akan meningkat.
    Investment in education higher productivity higher earning
    “Asumsi dasar dalam menilai kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kesenjangan adalah pendidikan meningkatkan produktivitas pekerja. Jika produktivitas pekerja meningkat, pertumbuhan ekonomi akan meningkat.” (www.uharsputra.wordpress.com)
    Selain teori human capital, teori lain yang mendasari pendekatan ini adalah teori Screening. Teori ini menjelaskan bahwa investasi dalam pendidikan akan meningkatkan ijasah yang dimiliki oleh seseorang sehingga akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.
    Investmen in education high credential high earning
    Asumsi kedua pada pendekatan ini pendidikan sebagai industri jasa. Seperti dikemukakan oleh John dan Morphet (1975; 90) “ Education is indeed a growth industry” . Jelas bahwa sektor pendidikan merupakan sebuah industri yang terus mengalami perkembangan, hal ini dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor pendidikan baik pendidikan formal, informal maupun nonformal. Mulai dari jumlah guru, staf tata usaha, penjaga, pegawai dinas pendidikan, serta masyarakat yang memiliki usaha di bidang pendidikan atau bidang yang terkait dengan pendidikan. Di sisi lain pendidikan juga menyediakan tenaga kerja dan memproduksi jasa yang dibutuhkan dalam perekonomian.
    Dari perspektif benefit pendidikan Cohn (1979) memperinci empat nilai ekonomi pendidikan yaitu :
    a. Pendekatan Human Capital yang mengmengkonstansikan hubungan linier antara invesment of education dengan higher productivity dan higher earning. Dalam pengertian, manusia sebagai modal dasar yang diinvestasikan dalam pendidikan akan menghasilkan manusia terdidik yang produktif, dan meningkatkan penghasilan sebagai akibat dari kualitas kinerja yang ditampilkan oleh manusia terdidik tersebut.
    b. Pendekatan radikal yang menyatakan bahwa pendidikan yang lebih baik diperuntukkan bagi tingkatan ekonomi tinggi. Tingkatan pendidikan sebagai penentu masa depan manusia harus mendukung seluruh lapissan masyarakat sesuai dengan kemampuan akademik dan sosial mereka.
    c. Pendekatan taxonomy of education benefit diperlihatkan bahwa peningkatan kapasitas penghasilan manusia terdidik berhubungan nyata dengan tingkat pendidikan, aktualisasi pendidikan pada level tertentu menggambarkan keterkaitan antara private dengan social benefit pendidikan.
    d. Pendekatan intergeneration effect atau peningkatan pendidikan, lebih tinggi terjadi pada generasi muda dibanding generasi terdahulu.
    Berdasarkan pendekatan ini, kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah kebijakan yang dapat mendorong setiap individu dalam masyarakat untuk memperoleh pendidikan, salah satunya adalah kebijakan wajib belajar 9 tahun (wajar dikdas), karena jelas berdasarkan pendekatan ini pendidikan akan mendorong terjadinya peningkatan perekonomian sebuah negara.
    2. Pendekatan ekonomi sebagai penyebab dan pendidikan sebagai akibat
    Ekonomi dianggap sebagai variabel penyebab sedangkan pendidikan sebagai akibat, artinya jika perekonomian individu / masyarakat meningkat maka diharapkan tingkat pendidikannya juga akan mengalami peningkatan. “Kehidupan ekonomi mempunyai peran penting bagi perkembangan pendidikan masyarakat baik dilihat secara individual maupun secara sosial, dengan kehidupan ekonomi yang meningkat maka permintaan pendidikan / persekolahan pun akan meningkat dan dengan peningkatan tersebut maka kualitas human capital akan semakin baik dan berperan lebih banyak dalam proses kehidupan masyarakat” (Uhar Suharsaputra)
    Yang menjadi perhatian utama pendekatan ini adalah :
    a. Anggaran pendidikan
    Hal yang harus menjadi perhatian dalam anggaran pendidikan tidak hanya terfokus pada besarnya alokasi anggaran, ketersediaan dana, dan kecukupannya, tetapi juga harus memperhatikan aspek efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran. Selain itu dalam hal implementasi kebijakan harus dilakukan pengawasan yang ketat, sehinggan efisiensi dan efektifitas anggaran dapat tercapai. Jelas bahwa anggaran ini harus dialokasikan untuk meningkatkan kualitas proses pendidikan. “ Di beberapa negara Asia yang sedang berkembang meski kebanyakan guru dibayar terlalu murah, dari hasil studi ADB menyatakan bahwa tambahan anggaran untuk peralatan dan gedung memberikan hasil lebih besar terhadap peningkatan mutu pendidikan.” (www.uharsputra.wordpress.com)
    b. Permintaan masyarakat akan pendidikan
    Hal ini akan berkaitan erat dengan ekspektasi masyarakat terhadap tingkat pengembalian (rate of return) dari pendidikan. Tidak sedikit anggota masyarakat yang memiliki pandangan apriori terhadap dunia pendidikan sehingga mereka tidak terdorong untuk memperoleh pendidikan, bahkan lebih memilih untuk bekerja agar memperoleh penghasilan.
    c. Mengurangi opportunity cost masyarakat
    Masalah pengurangan opportunity cost, jelas menuntut peran pemerintah yang sangat besar, diharapkan pemerintah melaksanakan kebijakan-kebijakan ekonomi yang sifatnya dapat mengurangi opportunity cost dalam pendidikan
    d. Kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan
    Kesejahteraan dianggap oleh sebagian pemegang kebijakan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Semakin meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan diyakini dapat meningkatkan kualitas pendidikan.
    Berdasarkan pendekatan ini, kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah kebijakan yang mendorong peningkatan kemampuan ekonomi individu / masyarakat sehingga mereka terdorong untuk memperoleh pendidikan. Kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya :
    a. Peningakatan alokasi anggaran disertai dengan pengawasan yang ketat dalam realisasinya.
    b. Peningkatan gaji dan tunjangan profesi guru.
    c. Pemberian subsidi kepada keluarga yang memiliki anak usia sekolah.
    d. Peningkatan sarana dan prasarana belajar.
    e. Pemberian bantuan operasional sekolah, agar biaya pendidikan dapat menjadi lebih murah atau bahkan gratis.

    3. Pendekatan Interaktif Simultan
    Pada pendekatan tidak ditentukan variabel mana yang menjadi penyebab dan variabel mana yang menjadi akibat, yang jelas diantara keduanya (ekonomi dan pendidikan) terdapat hubungan yang sifatnya timbal balik. “Antara pendidikan dan ekonomi terdapat hubungan yang sifatnya timbal balik, pendidikan yang meningkat akan menopang kehidupan ekonomi semakin meningkat, dan keadaan ekonomi yang baik akan mendorong perkembangan pendidikan. Hal ini berarti bahwa pendidikan dan ekonomi merupakan faktor yang sama pentingnya dalam konteks pembangunan bangsa dalam berbagai bidangnya. Keterkaitan antara pendidikan dan ekonomi menunjukan suatu yang sifatnya interaktif, dimana dalam prosesnya akan terus terjadi interaksi anatar keduanya dengan interaksi yang saling mendorong dan mengembangkan masing-masing bidang dalam suatu proses pembangunan di bidang pendidikan dan di bidang ekonomi” (Uhar Suharsaputra)
    Skema pendekatan ini dapat dilihat pada bagan berikut :

    Berdasarkan pendekatan ini, kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah kebijakan yang sifatnya mendorong peningkatan kemampuan ekonomi individu / masyarakat juga kebijakan yang mendorong individu / masyarakat untuk memperoleh pedidikan yaitu :
    a. Peningakatan alokasi anggaran disertai dengan pengawasan yang ketat dalam realisasinya.
    b. Peningkatan gaji dan tunjangan profesi guru
    c. Pemberian subsidi kepadakeluarga yang memiliki anak usia sekolah.
    d. Peningkatan sarana dan prasarana belajar.
    e. Pemberian bantuan operasional sekolah (BOS) , agar biaya pendidikan dapat menjadi lebih murah atau bahkan gratis.
    f. wajib belajar 9 tahun (wajar dikdas).
    Pendidikan sebagai upaya yang bulat dan menyeluruh hasilnya tidak segera dapat dilihat. Ada jarak penantian yang cukup panjang antara dimulainya proses usaha dengan tercapainya hasil. Namun demikian, jika ditilik secara seksama tidaklah dapat dipungkiri bahwa andil yang diberikan oleh pendidikan pada pembangunan sungguh-sungguh sangat basar. Jika pembangunan dipandang sebagai sistem makro maka pendidikan merupakan sebuah komponen atau bagian dari pembagunan.
    Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat pada beberapa segi :
    1. Segi Sasaran Pendidikan
    Pendidikan adalah usaha sadar yang ditujukan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan utuh serta bemoral tinggi. Jadi tujuancitra manusia penddikan adalah terwujudnya citra manusia yang dapat menjadi umber daya pembangunan manusiawi.
    Prof. Dr. Slamet Iman Santoso menyatakan bahwa tujuan pendidikan menghasilkan manusia yang baik. Manusia yang baik di manapun ia berada akan memperbaiki lingkungan.
    2. Segi lingkungan pendidikan
    Klasifikasi ini menunjukkan peran pendidikan dalam berbagai lingkungan atau sistem. Lingkungan keluarga (pendidikan informal), lingkungan masyarakat (pendidikan nonformal), ataupun dalam sistem pendidikan pra-jabatan dan dalam jabatan.
    a. Lingkungan Keluarga
    Di dalam lingkungan keluarga anak dilatih berbagai kebiasaan yang baik (habit formation) tentang hal-hal yang berhubungan dengan kecekatan, kesopanan, dan moral. Di samping itu, kepada mereka ditanamkan keyakinan-keyakinan yang penting utamanya hal-hal yang bersifat religius. Hal-hal tersebut sangat tepat dilakukan pada masa kanak-kanak sebelum perkembangan ratio mendominasi perilakunya. Kebiasaan baik dan keyakinan-keyakinan penting yang mendarah daging merupakan landasan yang sangat diperlukan untuk pembangunan.
    b. Lingkungan sekolah
    Di lingkungan sekolah (pendidikan formal), peserta didik dibimbing untuk memperluas bekal yang telah diperoleh dari lingkungan kerja keluarganya berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap bekal dasar, lanjutan (dari SD dan sekolah lanjutan) ataupun bekal kerja yang langsung dapat digunakan secara aplikatif (Sekolah Menengah Kejuruan dan Perguruan Tinggi). Kedua macam bekal tersebut dipersiapkan secara formal dan berguna sebagai sarana penunjang pembangunan di berbagai bidang.
    c. Lingkungan Masyarakat
    Di linkungan masyarakat (pendidikan Nonformal), peserta didik memperoleh bekal praktis untuk berbagai jenis pekrjaan, khususnya mereka yang tidak sempat melanjutkan proses belajarnya melalui jalur formal. Pada masyarakat kita (sebagai masyarakat yang sedang berkembang), sistem pendidikan nonformal mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini bertalian erat dengan semakin berkembangnya sektor swasta yang menunjang pembangunan. Di segi lain, hal tersebut dapat diartikan bernilai positif karena dapat mengkompensasikan ketrbatasan lapangan kerja formal di lembaga-lembaga pemerintah. Di samping itu juga dapat memperbesar jumlah angkatan kerja tingkat rendah dan menengah yang sangat diperlukan untuk memelihara proporsi yang selaras antara pekerja rendah, menengah, dan tinggi. Hal demikian dapat dipandang sebagai upaya untuk menciptakan kestabilan nasional.
    3. Segi jenjang pendidikan
    Jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi memberikan bekal kepada para peserta didik secara berkesinambungan. Pendidikan dasar merupakan basic education yang memberikan bekal dasar bagi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Artinya pendidikan tinggi berkualitas, jika pendidikan dasarnya berkualitas. Dengan basic education pada pendidikan dasar juga diartikan bahwa pendidikan dasar memberikan bekal dasar kepada warga negara yang tidak sempat melanjutkan pendidikan untuk dapat melibatkan diri ke dalam gerak pembangunan.
    Pendidikan pada tingklat menengah memberikan dua macam bekal yaitu membekali peserta didik yang ingin melanjutkan ke pendidikan tinggi (SMA) dan bekal kerja bagi peserta didik yang tidak melanjutkan sekolah . pendidikan tinggi (PT) memberikan bekal kerja keahlian menurut bidang tertentu.
    4. Segi pembiayaan kerja atau sektor kehidupan
    Pembidangan kerja menurut sektor kehidupan meliputi antara lain : bidang ekonomi, hukum, sosial politik, keuangan, perhubungan, dan komunikasi, pertanian, pertambangan, pertahanan, dan lain-lain. Pembangunan sektor kehidupan tersebut dapat diartikan sebagai aktivitas, pembinaan, pengembangan, dan pengisian bidang-bidang kerja tersebut agar dapat memenuhi hajat hidup warga negara sebagai suatu bangsa sehingga tetap jaya dalam kancah kehidupan antara bangsa-bangsa di dunia.
    Pembinaan dan pengembangan bidang-bidang tersebut hanya mungkin dikerjakan jika diisi orang-orang yang memilikikemampuan seperti yang dibutuhkan. Orang-orang dimaksud hanya tersedia jika pendidikan berbuat untuk itu.

  11. KASPIN Berkata:
    Juni 12, 2009 pukul 3:15 am | Balas

    PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
    PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KUNINGAN
    JENIS KEGIATAN : UTS (UJIAN TENGAH SEMESTER)

    Nama : KASPIN
    NIM : 2008136095
    Mata Kuliah : Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan
    Dosen : Dr. Uhar Suharsaputra, M. Pd.

    1. Jelaskan makna ekonomi pendidikan dalam kontak pembangunan bangsa!
    Jawab:
    Ekonomi pendidikan merupakan bagian yang terpenting dari ilmu ekonomi. Menurut Elchanan Cohn yang dikutip oleh Dr. Nanang Fattah (Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, 2001 : 18), Ekonomi pendidikan adalah suatu studi tentang bagaimana manusia, baik secara perorangan maupun di dalam kelompok masyarakat membuat keputusan dalam rangka mendayagunakan sumber – sumber daya yang terbatas agar menghasilkan berbagai bentuk pendidikan dan latihan, pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan, pendapat, sikap dan nilai – nilai khususnya melalui pendidikan formal, serta bagaimana mendiskusikannya secara merata (equal) dan adil (equality) di antara berbagai kelompok masyarakat.
    Ilmu ekonomi pendidikan tumbuh dan berkembang oleh perspektif investasi sumber daya manusia (human capital), yaitu menganggap penting kaitannya antara pendidikan, produktivitas kerja dan pertumbuhan ekonomi. Teori human capital menganggap bahwa tenaga kerja merupakan pemegang kapital (capital holder) yang tercermin dalam keterampilan, pengetahuan, dan produktivitas kerjanya. Jika tenaga kerja merupakan pemegang kapital, orang dapat melakukan investasi untuk dirinya dalam rangka memilih profesi atau pekerjaan yang dapat memungkinkan kesejahteraan hidupnya. Investasi sebagai suatu konsep umum dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah barang atau jasa di kemudian hari dengan mengorbankan nilai konsumsi sekarang. Investasi dalam bidang SDM memiliki prinsip yang tidak berbeda dengan konsep investasi manusia juga bisa dianggap suatu entitas yang nilainya bisa berkembang di kemudian hari melalui suatu proses pengembangan nilai seperti peningkatan sikap, perilaku, wawasan, keahlian, dan keterampilan manusia dengan nilai – nilai tersebut merupakan subjek dari konsepsi SDM atau human capital.
    Teori human capital telah mampu mempengaruhi para ilmuwan dan mengambil keputusan perencanaan dan pelaksanaaan dalam pembinaan sumber daya manusia serta mendorong pertumbuhan permintaan pendidikan di negara-negara berkembang pada masa pasca penjajahan.
    Nilai modal manusia (human capital) suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh jumlah populasi penduduk atau tenaga kerja kasar (labour intensif), tetapi sangat ditentukan oleh tenaga kerja intelektual (brain intensif). Adam Smith (1952), pakar ekonomi klasik mengakui bahwa pendidikan dan latihan akan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Ia mengatakan bahwa kesejahteraan dan kekayaan suatu bangsa bergantung pada keunggulan inteligensia dan intelektual.
    Pengembangan SDM tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan pada berbagai jenjang dan jalur. SDM ini bernilai jika kemampuan, keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan hidup dan sektor pembangunan yang memberikan keuntungan, baik kepada individu maupun kepada masyarakat.
    Pusat perhatian mendasar dari konsep ekonomi adalah bagaimana mengalokasikan sumber – sumber yang terbatas untuk mencapai tujuan yang beraneka ragam mungkin tak terhingga jumlahnya. Pertimbangan ekonomis didasarkan pada kemampuan anggaran, sedangkan pertimbangan politis didasarkan pada tujuan masyarakat secara menyeluruh. Namun demikian, skala prioritas adalah pertumbuhan ekonomi dan keadilan yang biasanya merupakan prioritas tertinggi, khususnya di negara yang sedang berkembang.
    Menurut Dr. Nanang Fattah (dalam buku ekonomi dan pembiayaan pendidikan : 1), pendidikan merupakan alat vital dalam memajukan dan membuat suatu bangsa menjadi modern, mempunyai ketangguhan dalam menghadapi permasalahan kehidupannya. Dengan demikian pendidikan dipandang sebagai faktor yang paling menentukan kualitas hidup atau meningkatkan standar hidup suatu bangsa. Begitu pentingnya pendidikan dalam menentukan kualitas hidup suatu bangsa membuat pendidikan menjadi center / sektor yang selalu di sorot masyarakat dan pemerintah. Ada pergeseran persepsi mengenai pendidikan. Sebelumnya pendidikan merupakan bagian dari “public service” atau jasa layanan umum dari negara kepada masyarakat yang tidak diperhitungkan untung dan ruginya, “return” dan “cost benefit” dari biaya yang dikeluarkan tersebut. Sehingga pendidikan tidak menarik lagi untuk terus ditingkatkan ke arah lebih baik dan dianggap tidak signifikan bagi pembangunan bila anggaran pendidikan terus diperbesar. Namun persepsi tersebut sekarang harus di ubah, sehingga menjadikan pendidikan itu merupakan sektor jasa yang investatif – produktif dan menjadi tujuan bagi pembangunan suatu bangsa.
    Di negara – negara yang sudah maju, pendidikan selain sebagai aspek konsumtif juga dianggap sebagai investatif “human investment” dan menjadi “leading sector” atau salah satu sektor yang diutamakan. Oleh karena itu, anggaran pendidikan tidak kalah besarnya dari sektor lainnya, sehingga keberhasilan investasi pendidikan berkorelasi bagi kemajuan pembangunannya.
    Dengan asumsi bahwa sumber – sumber yang ada itu terbatas dan langka “scarsity”, maka sumber – sumber tersebut harus digunakan dengan efektif dan efisien. Maka besar kecilnya pemanfaatan sumber – sumber tesebut harus diperhitungkan dan dimanfaatkan sebaik – baiknya bagi pencapaian tujuan.

    2. Jelaskan pendekatan – pendekatan dalam ekonomi pendidikan serta hubungannya dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan!
    Jawab:
    Pendidikan dan ekonomi merupakan dua faktor penting dalam kehidupan suatu bangsa. Pendidikan merupakan suatu sarana yang dapat membina dan melatih manusia untuk lebih mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan dapat membentuk human capital yang berkualitas yang dapat berperan lebih besar dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi. Kehidupan ekonomi mempunyai peran penting bagi perkembangan pendidikan masyarakat baik dilihat secara individu maupun secara sosial. Dengan kehidupan ekonomi yang meningkat maka permintaan akan pendidikan persekolahan pun akan meningkat dan dengan peningkatan tersebut maka kualitas human capital akan semakin baik dan berperan lebih banyak dalam proses kehidupan masyarakat. Dalam bidang pendidikan, produsen terdiri dari Pemerintah Departemen Pendidikan Nasional yang menangani sekolah – sekolah atau lembaga pendidikan negeri, badan swasta atau yayasan – yayasan pendidikan, atau lembaga – lembaga pendidikan non formal (pendidikan luar sekolah). Sedangkan para konsumennya adalah peserta didik atau keluarga, pemerintah, dan masyarakat yang menjadi pembeli atau pamakai jasa tersebut.
    Antara pendidikan dan ekonomi terdapat hubungan yang bersifat timbal balik, pendidikan yang meningkatkan menopang kehidupan ekonomi semakin meningkat, dan keadaan ekonomi yang baik akan mendorong perkembangan pendidikan.
    Dalam penyelenggaraan pendidikan, ada beberapa pendekatan biaya, yaitu pendekatan mikro dan pendekatan makro.
    Pendekatan makro mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana kemudian dibagi jumlah murid. Faktor utama yang menentukan dalam perhitungan biaya satuan dalam sistem pendidikan adalah kebijakan dalam pengalokasian anggaran pendidikan di setiap negara. Pola alokasi biaya pendidikan terutama yang bersumber dari pemerintah meningkatkan pengaruh berdasarkan struktur piramida karakteristik. Pola ini memberikan tinjauan kasar tentang prioritas biaya yang bersumber dari pemerintah.
    Pendekatan mikro mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidikan yang digunakan oleh murid. Pendekatan mikro menganalisi biaya pendidikan berdasarkan pengeluaran total (total cost) dan jumlah biaya satuan (unit cost) menurut jenis dan tingkat pendidikan. Biaya total merupakan gabungan biaya – biaya perkomponen input pendidikan di tiap sekolah. Satuan biaya pendidikan merupakan biaya rata – rata yang dikeluarkan untuk melaksanakan pendidikan di sekolah per murid per tahun anggaran. Satuan biaya ini merupakan fungsi dari besarnya pengeluaran sekolah serta banyaknya murid sekolah. Dengan demikian, satuan biaya ini dapat diketahui dengan jalan membagi seluruh jumlah pengeluaran sekolah setiap tahun dengan jumlah murid sekolah pada tahun yang bersangkutan. Dalam skala ekonomi mikro atau lembaga pendidikan/sekolah khususnya, tidak ada hubungan yang erat antara biaya bagi produsen lembaga pendidikan dengan biaya bagi konsumen atau keluarga. Hal ini disebabkan lembaga pendidikan secara umum tidak langsung menanggung seluruh biaya pendidikan, karena sarana pendidikan dan gaji guru biasanya ditanggung oleh pemerintah, terkecuali lembaga pendidikan yang dikelola swasta/masyarakat. Oleh karena itu, lebih baik kita menganggap keluarga sebagai suatu kesatuan dan pemerintah sebagai transaktor tunggal dalam penyelenggaraan pendidikan, sejauh anggaran pendidikan dibiayai (dibantu) oleh keluarga, masyarakat lewat pembayaran pajak dan uang sekolah. Tentu saja dengan asumsi bahwa pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan bersifat pelayanan umum.
    Pendekatan di dalam analisis hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi menggunakan beberapa model, yaitu :
    a. Pendekatan pendidikan sebagai penyebab dan ekonomi sebagai akibat
    “ Pendidikan merupakan suatu sarana yang dapat membina dan melatih manusia untuk lebih mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, pendidikan dapat membentuk human capital yang berkualitas yang dapat berperan lebih besar dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi” (Uhar Suharsaputra).
    Dari perspektif benefit pendidikan Cohn (1979) memperinci empat nilai ekonomi pendidikan yaitu :
    1) Pendekatan Human Capital yang mengkonstansikan hubungan linier antara invesment of education dengan higher productivity dan higher earning.
    Pada pendekatan ini pendidikan diharapkan mampu menghasilkan human capital / human investment yang berkualitas sehingga dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.
    Konsep tentang investasi sumber daya manusia yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi telah dipikirkan sejak sebelum abad ke-19 yang menekankan pentingnya investasi keterampilan manusia. Pemikiran ini dikembangkan oleh Schultz (1960) yang memperhatikan bahwa pembangunan sektor pendidikan dengan manusia sebagai fokus intinya telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi dari tenaga kerja. (www.uharsputra.wordpress.com)
    Pemahaman mengenai nilai manusia dengan menggunakan pendekatan The cost of production approach (Kiker, 1966) dalam Cohn (1979) mengasumsikan bahwa nilai dari manusia adalah sama dengan nilai sumber daya yang dikeluarkan dalam “produksi”-nya, seperti : perawatan pada saat sebelum dan sesudah melahirkan, biaya makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dll. Mulai dari kelahiran sampai dengan usia pada saat evaluasi dilakukan. Engel (1883) dalam Cohn(1979) mengasumsikan biaya “produksi” ini meningkat setiap tahunnya dengan jumlah yang sama.
    Pendekatan ini melihat nilai manusia akan meningkat seiring dengan pengeluaran yang dilakukannya, diantaranya adalah pengeluaran untuk pendidikan. Apabila pengeluaran pendidikan (investasi dalam pendidikan) meningkat maka nilai manusia tersebut juga akan meningkat, atau dengan kata lain meningkatnya investasi dalam pendidikan akan menyebabkan produktivitas manusia (etos kerja) semakin meningkat dan pada akhirnya pendapatanya pun akan meningkat.
    Asumsi dasar dalam menilai kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kesenjangan adalah pendidikan meningkatkan produktivitas pekerja. “Investment in education higher productivity higher earning. Jika produktivitas pekerja meningkat, pertumbuhan ekonomi akan meningkat.” (www.uharsputra.wordpress.com)
    Asumsi kedua pada pendekatan ini pendidikan sebagai industri jasa. Seperti dikemukakan oleh John dan Morphet (1975; 90) “ Education is indeed a growth industry” . Jelas bahwa sektor pendidikan merupakan sebuah industri yang terus mengalami perkembangan, hal ini dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor pendidikan baik pendidikan formal, informal maupun nonformal. Mulai dari jumlah guru, staf tata usaha, penjaga, pegawai dinas pendidikan, serta masyarakat yang memiliki usaha di bidang pendidikan atau bidang yang terkait dengan pendidikan. Di sisi lain pendidikan juga menyediakan tenaga kerja dan memproduksi jasa yang dibutuhkan dalam perekonomian.
    Dalam pengertian, manusia sebagai modal dasar yang diinvestasikan dalam pendidikan akan menghasilkan manusia terdidik yang produktif, dan meningkatkan penghasilan sebagai akibat dari kualitas kinerja yang ditampilkan oleh manusia terdidik tersebut.
    2) Pendekatan radikal yang menyatakan bahwa pendidikan yang lebih baik diperuntukkan bagi tingkatan ekonomi tinggi. Tingkatan pendidikan sebagai penentu masa depan manusia harus mendukung seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kemampuan akademik dan sosial mereka.
    3) Pendekatan taxonomy of education benefit diperlihatkan bahwa peningkatan kapasitas penghasilan manusia terdidik berhubungan nyata dengan tingkat pendidikan, aktualisasi pendidikan pada level tertentu menggambarkan keterkaitan antara private dengan social benefit pendidikan. Pendekatan ini menjelaskan bahwa investasi dalam pendidikan akan meningkatkan ijasah yang dimiliki oleh seseorang sehingga akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. “Investment in education high credential high earning”.
    4) Pendekatan intergeneration effect atau peningkatan pendidikan, lebih tinggi terjadi pada generasi muda dibanding generasi terdahulu.
    Berdasarkan pendekatan ini, kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah kebijakan yang dapat mendorong setiap individu dalam masyarakat untuk memperoleh pendidikan, salah satunya adalah kebijakan wajib belajar 9 tahun (wajar dikdas), karena jelas berdasarkan pendekatan ini pendidikan akan mendorong terjadinya peningkatan perekonomian sebuah negara.
    b. Pendekatan ekonomi sebagai penyebab dan pendidikan sebagai akibat
    Ekonomi dianggap sebagai variabel penyebab sedangkan pendidikan sebagai akibat, artinya jika perekonomian individu / masyarakat meningkat maka diharapkan tingkat pendidikannya juga akan mengalami peningkatan. “Kehidupan ekonomi mempunyai peran penting bagi perkembangan pendidikan masyarakat baik dilihat secara individual maupun secara sosial, dengan kehidupan ekonomi yang meningkat maka permintaan pendidikan / persekolahan pun akan meningkat dan dengan peningkatan tersebut maka kualitas human capital akan semakin baik dan berperan lebih banyak dalam proses kehidupan masyarakat” (Uhar Suharsaputra)
    Yang menjadi perhatian utama pendekatan ini adalah :
    1) Anggaran pendidikan
    Hal yang harus menjadi perhatian dalam anggaran pendidikan tidak hanya terfokus pada besarnya alokasi anggaran, ketersediaan dana, dan kecukupannya, tetapi juga harus memperhatikan aspek efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran. Selain itu dalam hal implementasi kebijakan harus dilakukan pengawasan yang ketat, sehinggan efisiensi dan efektifitas anggaran dapat tercapai. Jelas bahwa anggaran ini harus dialokasikan untuk meningkatkan kualitas proses pendidikan. “ Di beberapa negara Asia yang sedang berkembang meski kebanyakan guru dibayar terlalu murah, dari hasil studi ADB menyatakan bahwa tambahan anggaran untuk peralatan dan gedung memberikan hasil lebih besar terhadap peningkatan mutu pendidikan.” (www.uharsputra.wordpress.com).
    2) Permintaan masyarakat akan pendidikan
    Hal ini akan berkaitan erat dengan ekspektasi masyarakat terhadap tingkat pengembalian (rate of return) dari pendidikan. Tidak sedikit anggota masyarakat yang memiliki pandangan apriori terhadap dunia pendidikan sehingga mereka tidak terdorong untuk memperoleh pendidikan, bahkan lebih memilih untuk bekerja agar memperoleh penghasilan.
    3) Mengurangi opportunity cost masyarakat
    Masalah pengurangan opportunity cost menuntut peran pemerintah yang sangat besar, diharapkan pemerintah melaksanakan kebijakan-kebijakan ekonomi yang sifatnya dapat mengurangi opportunity cost dalam pendidikan.
    4) Kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan
    Kesejahteraan dianggap oleh sebagian pemegang kebijakan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Semakin meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan diyakini dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Berdasarkan pendekatan ini, kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah kebijakan yang mendorong peningkatan kemampuan ekonomi individu / masyarakat sehingga mereka terdorong untuk memperoleh pendidikan. Kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah peningakatan alokasi anggaran disertai dengan pengawasan yang ketat dalam realisasinya, peningkatan gaji dan tunjangan profesi guru, pemberian subsidi kepada keluarga yang memiliki anak usia sekolah, peningkatan sarana dan prasarana belajar, dan pemberian bantuan operasional sekolah, agar biaya pendidikan dapat menjadi lebih murah atau bahkan gratis.
    c. Pendekatan Interaktif Simultan
    Pada pendekatan ini tidak ditentukan variabel mana yang menjadi penyebab dan variabel mana yang menjadi akibat, yang jelas diantara keduanya (ekonomi dan pendidikan) terdapat hubungan yang sifatnya timbal balik. “Antara pendidikan dan ekonomi terdapat hubungan yang sifatnya timbal balik, pendidikan yang meningkat akan menopang kehidupan ekonomi semakin meningkat, dan keadaan ekonomi yang baik akan mendorong perkembangan pendidikan. Hal ini berarti bahwa pendidikan dan ekonomi merupakan faktor yang sama pentingnya dalam konteks pembangunan bangsa dalam berbagai bidangnya. Keterkaitan antara pendidikan dan ekonomi menunjukan suatu yang sifatnya interaktif, dimana dalam prosesnya akan terus terjadi interaksi anatar keduanya dengan interaksi yang saling mendorong dan mengembangkan masing-masing bidang dalam suatu proses pembangunan di bidang pendidikan dan di bidang ekonomi” (Uhar Suharsaputra)

  12. miftony Berkata:
    Juni 12, 2009 pukul 3:20 am | Balas

    PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN
    PASCA SARJANA UNIVERSITAS KUNINGAN
    Kampus : Jl. Cut Nyak Dhien No. 36-A Cijoho, Kuningan
    Assalamu alaikum Wr. Wb.
    JAWABAN UTS SEMESTER 2
    MATA KULIAH : EKONOMI DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
    DOSEN : DR. UHAR SUHARSAPUTRA
    DISUSUN OLEH : MIFTONI
    NIM : 2008136103
    ANGKATAN : V (2008-2009)
    KELAS : A
    1. Makna Ekonomi Pendidikan dalam Konteks Pembangunan Bangsa
    KONSEP DASAR EKONOMI PENDIDIKAN
    Ekonomi pendidikan adalah suatu studi tentang bagaimana manusia, baik secara perseorangan maupun di dalam kelompok masyarakatnya membuat keputusan dalam rangka mendayagunakan sumber-sumber daya yang terbatas agae dapat menghasilkan berbagi bentuk pendidikan dan latihan, pengembangan ilmu pengetahuan dan ketrampilan, pendapat sikap dan nilai-nilai khususnya melalui pendidikan formal, serta bagaimana mendiskusikannya secara merata (equal) dan adil(equality) di antara berbagai kelompok masyarakat. Dari terjemahan Nanang Fattah dalam bukunya ”Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan”(2006:18). Sebagai landasan konseptual tentang ilmu ekonomi pendidikan dikemukakan oleh Elchanan Cohn (1979). Webster New World Dictionary (1962). Menyatakan bahwa arti dari ekonomi pendidikan sebagai berikut:”The economics of education is the study of how men and society choose, with or without the use of money, to employ scarce productive resources to produce various types of training, the development of knowledge, skill, mind, character, and so forth especially by formal schooling over time and distribute them, now and in the future, among various people and groups in society.” Yang artinya bahwa ” Ekonomi pendidikan sebagai suatu studi tentang bagaimana seseorang dan kelompok masyarakat memilih, dengan atau tanpa menggunakan uang sebagai alat tukar, untuk mendayagunakan sumber-sumber daya yang terbatas untuk menghasilkan bentuk-bentuk pelatihan, pengembangan ilmu pengetahuan, keterampilan, pemikiran, sikap dan nilai-nilai baik melalui pendidikan formal, sepanjang waktu yang ada, baik sekarang maupun waktu yang akan datang kepada semua orang atau kelompok masyarakat.”
    Dewasa ini cara pandang ini sudah mulai bergeser dengan ditemukannya pemikiran dan bukti ilmiah akan peran dan fungsi vital pendidikan dalam memahami dan memposisikan manusia sebagai kekuatan utama, bahkan merupakan prasyarat bagi kemajuan pembangunan dalam berbagai sektor (www.uharsputra.wordpress.com) tanggal 25 Mei 2009. Konsep ekonomi adalah bagaimana mengalokasikan sumber-sumber yang terbatas untuk mencapai tujuan yang beraneka ragam yang tak terhingga jumlahnya. Pertimbangan ekonomis didasarkan pada kemampuan anggaran, sedang pertimbangan politis didasarkan pada tujuan masyarakat secara menyeluruh.Namun demikian skala prioritas adalah pertumbuhan ekonomi dan keadilan biasanya merupakan prioritas tertinggi di bandingkan dengan pendidikan, khususnya di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Bang Dunia sejak tahun 1960-an memberikan bantuan terhadap negara dunia ketiga di Asia, Afrika, dan Amerika Latin dalam pengembangan SDM, Yaitu (1) kebutuhan tenaga kerja yang terampil dalam lapangan kejuruan dan teknologi, (2) perluasan pendidikan dasar yang dinilai memiliki tingkat balik (rate of return) yang lebih tinggi sehubungan dengan rendahnya biaya, (3) pengembangan sektor pedesaan dengan pendidikan masal untuk meningkatkan produktivitas sektor pedesaan, (4) keadilan dan pemerataan yang menunjukan pentingnya distribusi kesempatan pendidikan dan bentuk pengembanagan SDM lainnya, baik secara geografis, sosial maupun secara ekonomis, (Wardiman Djojonegoro, Ace Suryadi, 1995).
    1
    Di Indonesia sejak tahun 1978, dilakukan penghapusan SPP untuk SD untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dasar dan berkembang dengan sekolah gratis dengan program wajib belajar sembilan tahun (wajar) dengan pendidikan gratis yang dikucurkan anggaran melalui dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) ini dimaksudkan agar pendidikan di Indonesia minimal masyarakat belajar sekurang-kurangnya 9 tahun yaitu SD enam tahun dan SMP tiga tahun.
    Investasi dalam pemerataan pendidikan sebagai investasi SDM ada beberapa aspek sebagai kriteria keberhasilan, yaitu (1) nilai baik ekonomis langsung dari investasi, yaitu perimbanagn antara biaya kesempatan (opportunity cost) dan keuntungan masa depan melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja, (2) nilai balik ekonomis tidak langsung, yaitu keuntungan eksternal yang mempengaruhi pendapatan anggota masyarakat lain, (3) keuntungan fiskal, yaitu peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak yang diakibatkan oleh meningkatnya penghasilan tenaga kerja terdidik, (4) pemenuhan kebutuhan tenaga kerja terampil dan terlatih, (5) permintaan masyarakat akan pendidikan, (6) efisiensi internal dari lembaga pendidikan itu sendiri, yaitu hubungan antara input dan out put yang diukur dengan indikator pemborosan, pengulangan, putus sekolah, dan efektivitas biaya, (7) terciptanya distribusi kesempatan pendidikan yang merata untuk semua penduduk usia sekolah, (8) dampak positif dan pemerataan kesempatan pendidikan terhadap distribusi pendapatan dan distribusi pendidikan terhadap pengurangan angka kemiskinan, (9) investasi di sektor pendidikan dan investasi di sektor lain diantaranya kesehatan, industri dan pertanian. Pentingnya pendidikan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi semakin kuat setelah memperhitungkan efek interaksi antara pendidikan dengan bentuk investasi fisik lainnya (T.W. Scultz, 1961; Harbison, 1964; Hick,1980, Psacharopoulos, 1984). Pendekatan di dalam analisis hubungan antara pendidikan dan petumbuhan ekonomi dengan model yang langsung maupu tidak langsung menghubungkan indikator pendidikan dan indikator ekonomi, seperti model fungsi prodiksi, analisis cost-benefit, cost-effectiveness.
    Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas diprioritaskan dalam program pembangunan nasional.Hal ini tampak bahwa dalam alokasi dana dapat dilihat dalam APBN 2001.Dalam program pembangunan nasional untuk bidang Pendidikan, terdapat arah pembangunan dengan program–program sebagai berikut.: (1) pemerataan dan perluasan pendidikan dengan dana yang tersedia, (2) meningkatkan mutu dan kemampuan para pendidik dantenagakependidikan, (3) kurikulum yang selalu ditinjau ketepatan dari sasaran tujuan SISDIKNAS, (4)memberdayakan lembaga pendidikan baik formal maupun informal, (5) meningkatkan manajemen pendidikan, dari otonomi pendidikan akibat desentralisasi.
    Peningkatan peran pendidikan dalam rencana strategi departemen pendidikan nasional ditekankan pada. : (1) Perluasan dan pemerataan pendidikan, (2) Mutu dan relevansi pendidikan; (3) Governance dan akuntabilitas. Indonesia dengan mengamandemen UUD 45 dengan menetapkan anggaran pendidikan 20% dari APBN (pasal 31 ayat 4). Dengan kebijakan pemerintah yang dijabarkan dalam :
    Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ( UU No. 20 tahun 2003 )
    Undang-Undang Guru dan Dosen ( UU No. 14 tahun 2005 ): mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial sesuai dengan standar nasional pendidikan.
    Undang-Undang BHP disertai Peraturan Pemerintah, Keppres, Permendiknas, termasuk tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan dengan melalui portofolio, PLPG, dan Diklat Profesi. Itu semua adalah kiat pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yang berhubungan dengan ekonomi pendidikan dalam konteks pembangunan bangsa dalam bidang pemerataan pendidikan, pemerintah mengambil kebijakan program Bantuan Operasional Sekolah , program pendidikan sekolah gratis dan bos buku dan lain-lain.
    Menurut Moch. Idochi Anwar tentang perspektif pendidikan ekonomi sebagai berikut:
    a. Ilmu ekonomi berpendapat bahwa manusia sebagai makhluk ekonomi yang bertujuan memberikan kepuasan pada manusia yang besar digolongkan sebagai makhluk hedonis yang berusaha mencari keuntungan maksimal dari pengorbanan yang seminimal mungkin.
    b. Ilmu pendidikan berpendapat bahwa manusia sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial dan makhluk etis.
    2
    Menurut M.J. Langeveld berpendapat bahwa manusia sebagai makhluk yang dapat dididik (animal educandum), dan dapat mendidik (animal educabit) serta makhluk yang memiliki tujuan terhadap pendidikan (antropusnormative). Pengembangan mutu sumber daya manusia (SDM) dalam konteks pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah upaya meningkatkan kepastian produksi suatu negara dengan meningkatkan mutu income yang dimilikinya. Di dalam pendidikan ekonomi, diawali dengan proses sosialisasi antara pendidik (sumber belajar ekonomi) dengan anak didik (sasaran didik pelaku ekonomi). Perkembangan ilmu pendidikan ekonomi menuntut para pengembang untuk profesional dalam mengintegrasikan dalam ilmuannya. Ekonomi atau perekonomian merupakan denyut nadinya suatu bangsa apakah suatu bangsa itu menjadi negara maju atau negara berkembang tergantung pada laju pertumbuhan perekonomian yang dianutnya dalam mengisi pembangunan adanya perekonomian kerakyatan yang mengacu pada rakyat yaitu di bidang pertanian sebagai sasaran utama.
    2. Pendekatan-pendekatan dalam Ekonomi Pendidikan dan Hubungannya dengan Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Pendidikan.
    Di dalam menentukan biaya satuan terdapat dua pendekatan yaitu pendekatan makro dan mikro, dari Nanang Fattah (2006:26) yaitu:
    1) Pendekatan Makro, mendasarkan perhitungan keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana kemudian dibagi jumlah murid. Faktor utama yang menentukan dalam perhitungan biaya satuan dalam sistem pendidikan adalah kebijakan dalam pengalokasian anggaran pendidikan di setiap negara. Pada umumnyanegara-negara di Asia mengalokasikan dana pemerintah untuk pendidikan dasar sebesar 48%, pendidikan menengah 31 %, dan pendidikan tinggi 19%. Satuan biaya pendidikan di setiap negara sangat bervariasi atau beragam dalam besar satuan biaya disebabkan perbedaan cara penyelenggaraan pendidikan. Karakteristik pendidikan yang mempengaruhi biaya meliputi :
    skala gaji guru dan jam terbang mengajar
    penataran dan latihan pra jabatan
    pengelompokkan siswa di sekolah dan di dalam kelas
    penggunaan metode dan bahan pengajaran
    sistem evaluasi, dan
    supervisi pendidikan
    2) Pendekatan Mikro menganalisis biaya pendidikan berdasarkan pengeluaran total (total cost) dan jumlah biaya satuan (unit cost) menurut jenis dan tingkat pendidikan. Biaya total merupakan gabungan biaya-biaya per komponen input pendidikan di tiap sekolah. Satuan biaya pendidikan merupakan biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk melaksanakan pendidikan di sekolah per murid per tahun anggaran. Satuan biaya ini merupakan fungsi dari besarnya pengeluaran sekolah serta banyaknya murid sekolah. Satuan biaya dapat diketahui dengan membagi seluruh jumlah pengeluaran sekolah setiap tahun dengan jumlah murid sekolah pada tahun yang bersangkutan. Untuk perhitungan satuan biaya pendidikan digunakan formula sebagai berikut :
    Sb(s,t)=f[K(s,t) dan M(s,t)]
    Keterangan :
    Sb = satuan biaya per murid per tahun
    K = jumlah seluruh pengeluaran
    M = jumlah murid
    s = sekolah tertentu
    t = tahun tertentu
    Perlu diperhatikan bahwa keuntungan pendidikan tidak selalu dapat diukur dengan standar nilai ekonomi atau uang. hal ini disebabkan manfaat pendidikan, di samping memiliki nilai ekonomis juga memiliki nilai sosial. Ukuran hasil pendidikan digabungkan dengan data biaya pendidikan dapat menjadi ukuran efisiansi eksternal.
    3

    Ada empat kategori yang dijadikan indikator dalam menentukan keberhasilan pendidikan, yaitu :
    dapat tidaknya seorang lulusan melanjutkan kependidikan yang lebih tinggi,
    dapat tidaknya memperoleh pekerjaan,
    besarnya penghasilan (gaji) yang diterima,
    sikap perilaku dalam konteks sosial, budaya, dan politik
    3. Pendekatan pendidikan sebagai penyebab dan ekonomi sebagai akibat, pada pendekatan ini ” Pendidikan merupakan suatu sarana yang dapat membina dan melatih manusia untuk lebih mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, pendidikan dapat membentuk human capital yang berkualitas yang dapat berperan lebih besar dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi”. (Uhar Suharsaputra).
    4. Pendekatan Ekonomi sebagai penyebab dan pendidikan sebagai akibat, pada pendekatan ini ekonomi dianggap sebagai variabel penyebab sedangkan pendidikan sebagai akibat, artinya jika perekonomian individu / masyarakat meningkat maka diharapkan tingkat pendidikannya juga akanmengalamipeningkatan.”Kehidupan ekonomi mempunyai peran penting bagi perkembangan pendidikan masyarakat baik dilihat secara individual maupun secara sosial, dengan kehidupan ekonomi yang meningkat maka permintaan pendidikan / persekolahan pun akan meningkat dan dengan peningkatan tersebut maka kualitas human capital akan semakin baik dan berperan lebih banyak dalam proses kehidupan masyarakat” (Uhar Suharsaputra)
    Yang menjadi perhatian utama dalam pendekatan ini yaitu :
    a Anggaran pendidikan, ” Di beberapa negara Asia yang sedang berkembang meski kebanyakan guru dibayar terlalu murah, dari hasil studi ADB menyatakan bahwa tambahan anggaran untuk peralatan dan gedung memberikan hasil lebih besar terhadap peningkatan mutu pendidikan.” (www.uharsputra.wordpress.com)
    b.Permintaan masyarakat akan pendidikan, ekspektasi masyarakat terhadap tingkat pengembalian (rate of return) dari pendidikan. Tidak banyak anggota masyarakat yang memiliki pandangan apriori terhadap dunia pendidikan sehingga mereka tidak terdorong untuk memperoleh pendidikan,bahkan lebih memilih untuk bekerja agar memperoleh penghasilan.
    c.Mengurangi opportunity cost masyarakat, masalah pengurangan opportunity cots, menuntut peran pemerintah yang sangat besar, diharapkan pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan ekonomi yang mengurangi opportunity cost dalam pendidikan.
    d.Kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan, dianggap oleh sebagian pemegang kebijakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Semakin meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan diyakini dapat meningkatkan kualitas pendidikan.
    Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan :1. Pasal 31 ayat (1) UUD’45 Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, Ayat (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajibmembiayainya, Ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu system pendidikan nasional, Ayat (4) Menugaskan Negara untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.Tahun 2010 yang akan datang Depdiknas membuat Rancangan Kegiatan Prioritas mencakup peningkatan kualitas pendidikan dasar 9 tahun dengan peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah dan tinggi, peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan non formal serta peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan guru dan dosen.
    1. Peningakatan alokasi anggaran disertai dengan pengawasan yang ketat dalam realisasinya.
    2. Peningkatan gaji dan tunjangan profesi guru
    3. Pemberian subsidi kepada keluarga yang memiliki anak usia sekolah.
    4. Peningkatan sarana dan prasarana belajar.
    5. Pemberian bantuan operasional sekolah (BOS), agar biaya pendidikan murah atau gratis.
    4

    4. Pendekatan Desentralisasi dan Sentralisasi, konsep desentralisasi dan sentralisasi mengacu pada sejauh mana wewenangtelah dilimpahkan, wewenang dari satu tingkatan manajemen kepada tingkatan manajemen berikutnya yang berada di bawahnya , atau tetap ditahan pada tingkat puncak (sentralisasi). Manfaat desentralisasi sama dengan m,anfaat delegasi yaitu melepaskan beban manajemen puncak, penyempurnaan pengambilan keputusan, latihan, semangat kerja dan inisiatif yang lebih baik pada tingkatan yang lebih rendah. Berdasarkan PP No. 28 tahun 1990 manajemen pendidikandasar cenderung kearah sentralistik dapat dimengerti karena PP tersebut keluar dari UUSPN No. 2 Tahun 1989 sustu sistem tentunya harus efektif secara teknis harus efisien agar lulusan bermutu tinggi. Pembangunan nasional harus dikembangkan dari asas ekonomi yang mendorong prakarsa, kreativitas yang tumbuh dari bawah, dan sarana untuk mencapai itu dengan pendekatan desentralisasi.Desentralisasi manajemen pendidikan dasar dapat diartikan pengurangan legitimasi pemerintah pusat meskipun tidak seharusnya demikian ( HAR. Tilar, 1991). dalam praktiknya manajemen yang tampak dalam masyarakat di negara kita ialah cenderung kepada sentralisme yang berlebihan dengan berbagai sistem petunjuk, pengarahan, sampai pada restu-restuan. Praktik semacam ini jelas kurang sesuai dengan kondisi perkembangan masyarakat sekarang yang semakin rasional, semakin kompetitif, sehingga pendekatan manajemen yang transparan untuk maju secara fair bagi semua anggota masyarakat.
    Dalam pemikiran sentralisasi dan desentralisasi manajemen pendidikan dasr, HAR Tilar, 1991 ada tujuh unsur yang menjadi poros penentu perumusan strategi manajemen adalah : 1) wawasan nusantara dalam wadah negara kesatuan, (2)asas demokrasi sebagai sendi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, 3) pengembangan kurikulum yang mengacu kepada pembangunan nasional dan persyaratan teknis pendidikan, 4) proses belajar mengajar, 50 efisiensi dari sistem pendidikan, 6) pembiayaan pendidikan dan 7) ketenagaan kependidikan, termasuk tenaga pengelola, guru, pustakawan, teknisi, sumber belajar, laporan, penilik/pengawas, peniliti dan pengembang, penguji. Demikian terima kasih.
    Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

  13. sutarno Berkata:
    Juni 12, 2009 pukul 3:29 am | Balas

    JAWABAN SOAL UTS EKONOMI DAN PEMBIAYAAN

    Nama : SUTARNO
    NIM : 2008136123
    Mata Kuliah : Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan
    Dosen : DR. Uhar Suharsaputra, M.Pd.
    Angkatan : V
    Kelas : A

    1. Makna Ekonomi pendidikan dalam konteks pembangunan bangsa.
    Ilmu ekonomi pendidikan tumbuh dan berkembang oleh prespektif investasi sumber daya manusia (human capital), sangat penting hubungannya dengan pendidikan, produktivitas kerja dan pertumbuhan ekonomi. Konsep ekonomi adalah mengalokasikan sumber-sumber yang terbatas untuk mencapai tujuan yang beraneka ragam dengan pertimbangan ekonomis.

    Ekonomi pendidikan merupakan bagian yang terpenting dari ilmu ekonomi yang merupakan hal yang tak terpisahkan ilmu ekonomi sumber daya manusia (SDM) untuk pembangunan nasional. Ekonomi pendidikan adalah suatu studi tentang bagaimana manusia, baik secara perorangan manpun di dalam kelompok masyarakat membuat keputusan dalam rangka mendayagunakan sumber-sumber daya yang terbatas agar dapat menghasilkan berbagai bentuk pendidikan dan latihan, pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan, pendapat, sikap dan nilai-nilai khususnya melalui pendidikan formal serta bagaimana mendiskusikannya secara merata dan adil di antara berbagai kelompok masyarakat.
    Menurut Moch. Idochi Anwar tentang perspektif pendidikan ekonomi sebagai berikut:
    a. Ilmu ekonomi berasumsi bahwa manusia adalah makhluk ekonomi punya tujuan memberikan kepuasan sebesar keada manusia dikategorikan sebagai makhluk hedonis yang berusaha mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya.
    b. Ilmu pendidikan berasumsi manusia sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial.
    Ekonomi pendidikan merupakan bagian yang terpenting dari ilmu ekonomi yang tidak terpisahkan dari ilmu ekonomi sumber daya manusia untuk pembangunan bangsa (nasional). Sebagai landasan konseptual tentang ilmu ekonomi pendidikan yang dikemukan oleh Elchanan Cohn (1979) : ekonomi pendidikan adalah suatu studi tentang bagaimana manusia, baik secara perorangan maupun di dalam kelompok masyarakatnya membuat keputusan dalam rangka mendayagunakan sumber-sumber daya yang terbatas agar dapat menghasilkan berbagai bentuk pendidikan dan latihan, pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan, pendapat, sikap dan nilai-nilai khususnya melalui pendidikan formal, serta bagaimana mendiskusikannya secara merata (equal) dan adil (equality) diantara berbagai kelompok masyarakat.

    Pendidikan merupakan tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat, baik dalam pembiayaan maupun tenaga dan fasilitas untuk pertumbuhan ekonomi.Ekonomi pendidikan bagian terpenting dari ilmu ekonomi dimana sumberdaya manusia murupakan subjek dalam pembangunan bangsa. Menurut ElchamanCohn(Nanang Fattah : 18) Ekonomi pendidikan adalah suatu studi tentang bagaimana manusia, baik secara perorangan maupun didalam kelompok masyarakatnya membuat keputusan dalam rangka mendayagunakan sumber daya terbatas agar memberikan keuntungan bermacam-macam bentuk pendidikan dan latihan,pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan, pendapatan,sikap nilai melalui pendidikan formal. Nilai ekonomi pendidikan menghasilkan tenaga kerja terdidik, terampil,berpengatahuan dan berkompetensi tinggi sehingga lebih produktif. amat mendasar yang bertumpu pada kekuatan, industri,dan jasa. Agenda pendidikan Indonesia amat strategis dengan masa depan yaitu mengalokasi anggaran pendidikan ditingkatkan dari sektor yang lain. Selama ini alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBN, tetapi menyadari makna penting strategi pendidikan, mulai anggaran 1998/1999 anggaran pendidikan naik dengan tujuan untuk : Peningkatan mutu, berkaitan dengan ketersediaan sarana prasarana yang memadai (laboratorium, peralatan, perpustakaan, buku dll) dan tersedianya tenaga pengajar (guru) yang berkualitas. Pemerataan dalam pembangunan pendidikan, bertujuan memperluas kesempatan agar masyarakat memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan yang wajar, dengan program wajar pendidikan dasar sembilan tahun sebagai prioritas yang mendasar sesuai dengan program pemerintah yang tertuang dalam undang-undang sisdiknas.
    2. Pendekatan-pendekatan dalam ekonomi pendidikan serta hubungannya dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.
    Dari teori ekonomi pendidikan ada beberapa pendekatan dalam bidang ekonomi pendidikan, sebagai untuk mengembangkan suatu sistem pendidikan yang berporos pada asas-asas pemerataan, relevansi, mutu, efisiensi dan efektivitas dikaitkan dengan tujuan dan cita-cita pendidikan di Indonesia. Salah satu dimensi ekonomi pendidikan memperhitungkan human investment dan human capital yaitu:
    a. Pendekatan human investment
    Investasi pendidikan menjelaskan faktor-faktor pendidikan yang menerangkan meningkatan pendapatan bagi perorangan maupun masyarakat. Pendidikan dalam operasionalnya tidak dapat lepas dari masalah biaya. Biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan pendidikan atau membeli pendidikan di pandang sebagai investasi.
    b. Pendekatan human capital
    Pembiayaan dipandang sebagian dari investasi pendidikan yang menentukan taraf produktivitas individu atau kelompok. Produktivitas mempengaruhi taraf pendapatan seseorang atau kelompok terhadap kecepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

    Dari Nanang Fattah (2001:26) mengemukakan bahwa pendekatan dalam pembiayaan pendidikan terbagi atas :
    1) Pendekatan Makro, yaitu dasar perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana kemudian dibagi jumlah murid. Biaya pendidikan di setiap negara sangat bervariasi. Karakteristik pendidikan yang mempengaruhi biaya meliputi :
     skala gaji guru dan jam terbang mengajar
     penataran dan latihan pra jabatan
     pengelompokkan siswa di sekolah dan di dalam kelas
     penggunaan metode dan bahan pengajaran
     sistem evaluasi, dan supervisi
     untuk gaji guru, pemerintah mengeluarkan UU Guru dan Dosen
     mengirim guru untuk diklat, PLPG,
     mengeluarkan kebijakan tentang dana BOS
    2) Pendekatan Mikro berdasarkan perhitungan biaya dengan alokasi pengeluaran per komponen pendidikan yang digunakan oleh murid. Pendekatan mikro menganalisis biaya pendidikan berdasarkan pengeluaran total (total cost) dan jumlah biaya satuan (unit cost) menurut jenis dan tingkat pendidikan. Biaya total merupakan gabungan biaya-biaya per komponen input pendidikan di setiap sekolah. Satuan biaya pendidikan merupakan biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk melaksanakan pendidikan di sekolah per murid per tahun anggaran. Satuan biaya ini merupakan fungsi dari besarnya pengeluaran sekolah serta banyaknya murid sekolah.
    Berdasarkan pendekatan human capital yang menghubungkan linier antara investment of education dengan higher productivity dan higher earning. Dalam pengertian, manusia sebagai modal dasar yang diinvestasikan dalam pendidikan akan menghasilkan manusia terdidik yang produktif, dan meningkatnya penghasilan sebagai akibat dari kualitas kinerja yang ditampilkan oleh manusia yang terdidik meliputi :
    a. Pendidikan sebagai human investment/human capital
    b. Pendidikan sebagai industri jasa
    c. Penyerap tenaga kerja/pendapatan meningkat
    d. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja makin produktif

    -0OO0-

  14. Nur Ahmad Sularso Berkata:
    Juni 12, 2009 pukul 12:13 pm | Balas

    MATA KULIAH : EKONOMI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
    DOSEN : Dr. UHAR SUHARSAPUTRA,M.Pd
    Disusun Oleh :

    NAMA : NUR AHMAD SULARSO
    NIM : 2008136114
    KELAS/ANGKATAN : A / V
    PASCA SARJANA UNIVERSITAS KUNINGAN

    1.Makna Ekonomi pendidikan dalam konteks pembangunan bangsa adalah :
    Dalam pembangunan nasional dari suatu bangsa, ekonomi pendidikan merupakan bagian terpenting dari ilmu ekonomi terutama ekonomi sumber daya manusia. Ekonomi pendidikan adalah suatu studi tentang bagaimana manusia, baik secara perorangan maupun di dalam kelompok masyarakat membuat keputusan dalam mendayagunakan sumber – sumber daya yang terbatas aggar dapat menghasilkan berbagai bentuk pendidikan dan laatihan, pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan ketrampilan, pendapat, sikap dan nilai – nilai khususnya melalui pendidikan formal maupun non formal serta bagaimana mendiskusikannya secarra merata dan adil di antara berbagai kelompok masayarakat.
    Pendidikan dalam pandangan tradisional selama sekian dekade dipahami sebagai bentuk pelayanan sosial yang harus diberikan kepada masyarakat,dalam konteks ini pelayanan pendidikan sebagai bagian dari public service atau jasa layanan umum dari negara kepada masyarakat yang tidak memberikan dampak langsung dari perekonomian masyarakat, sehingga pembangunan pendidikan tidak menarik untuk menjadi tema perhatian,kedudukannya tidak mendapat perhatian menarik dalam gerak langkah pembangunan.
    Pada masa orde baru, pembangunan pendidikan hanya pada bidang saran dan prasarana (terutama bangunan/gedung) dengan instruksi presiden-nya,guru kurang diperhatikan dalam kesejahteraaannya dan hanya diberi julukan pahlawan tanda jasa, tanpa adanya rangsangan untuk pengembangan profesinya yang berakibat pembangunan di segala bidang mengalami krisis berkepanjangan.
    Dalam era globalisasi dunia pendidikan sangat berperan dalam peningkatan kemajuan bangsa yang menuntut adanya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hal ini perlu adanya perbaikan anggaran / biaya pendidikan yang lebih besar untuk peningkatan sumber daya manusia seperti Guru dan Dosen yang merupakan ujung tombak dalam pendidikan dengan melalui peningkatan kesejahteraan/gaji untuk guru dan dosen, sehingga hal ini akan membawa dampak guru dan dosen untuk mengembangkan profesinya dengan baik sejalan perkembangan zaman.
    Menurut Schultz ( 1960 ) Pembangunan sektor pendidikan dengan manusia sebagai fokus intinya telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi negara, melalui peningkatan ketrmpilan dan kemampuan produksi dari tenaga kerja.
    Perkembangan – perkembangan tersebut mempengaruhi pola pemikiran berbaggai pihak, termasuk pemerintah, perencana, lembaga – lembaga internasional, para peneliti dan pemikir modern lainnya, serta para pelakksana dalam pembangunan sektor pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia(SDM ) Dinegara – negara maju, pendidikan selain sebagai aspek konsumtif juga diyakini sebagai investasi modal manusia ( human capital investement ) dan menjadi “leading sektor” atau salah satu sektor utama. Oleh karena perhatian pemerintahnya terhadap pembangunan sektor ini sungguh-sungguh, misalnya komitmen politik anggaran sektor pendidikan tidak kalah dengan sektor lainnya, sehingga keberhasilan ekonomi pendidikan berkorelasi dengan kemajuan pembangunan makronya (ekonomi bangsa )
    Pendidikan tidak semata –mata dihitung sebagai investasi ekonomis tetapi lebih dari itu dimensi sosial, budaya yang berorienttasi pada dimensi kemanusiaan merupakan hal yang lebih penting dari sekedar investasi ekonomi. Oleh karena itu pendidikan harus dilakukan sebab terkait dengan kemnusiaan itu sendiri (human diignity).
    Beberapa peneliti mmeyakinkan kembali secara ilmiah akan pentinya manusia yang terdidik menunjang pertumbuhan ekonomi pendidikan secara langsung bahwa seluruh sektor pembangunan makro lainnya. Pengembangan SDM suatu negara adalah unsur pokok bagi kemakmuran dan pertumbuhan dan untuk penggunaan yang efektif atas sumber daya modal fisiknya. Investasi dalam bentuk modal manusia adalah suatu komponen integral dari semua upaya pembangunan.
    Asumsi dasar dalam menilai kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kesenjangan adalah pendidikan meningkat produktivitas pekerja. Jika produktivitas pekerja meningkat, pertumbuhan ekonomi meningkat dan pembangunan bangsa lebih baik.
    2.Pendekatan – pendekatan dalam ekonomi pendidikan serta hubungannya dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.
    Menurut Nanang Fattah ( 2001 ),mengemukakan bahwa pendekatan dalam pembiayaan pendidikan ada dua ,yaitu :
    a). Pendekatan secara makro, yaitu pendekatan yang mendasarkan pada perhitungan biaya satuan dalam sistem penndidikan
    Faktor utama yang menentukan dalam perhitungan biaya satuan tersebut adalah kebijakan pemerintah dalam pengalokasian anggaran pendidikan di negara itu.Satuan biaya pendidikan di setiap negara bervariasi. Variasi atau keragaman dalam besarnya satuan biaya disebabkan perbedaan cara penyelenggaraan pendidikan. Karaktristik pendidikan yang mempengaruhi biaya meliputi, antara lain :
    1. Skala gaji guru dan jam terbag mangajar,
    2. Pendidikan dan pelatihan pra jabatan,
    3. Pengelompokan siswa di sekolah dan di dalam kelas,
    4. Penggunaan metode dan bahan pengajar,
    5. Sistem evaluasi, dan
    6. Supervisi pendidikan.
    b). Pendekatan secara mikro, yaitu pendekatan yang mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidikan yang digunakan oleh setiap peserta didik.
    Pendekatan mikro menganlisis biaya pendidikan berdasarkan pengeluaran total (total cost) dan jumlah biaya satuan (unit cost) menurut jenis dan tingkat pendidikan.Biaya total merupakan gabungan biaya – biaya per komponen input pendidikan di tiap sekolah. Satuan biaya pendidikan merupakan biaya rata – rata yyang dikeluarkan untuk melaksanakan pendidikan di sekolah per murid per tahun anggaran. Satuan biaya ini merupakan fungsi dari besarnya pengeluaran sekolah serta bayaknya murid sekolah.Dengan demikian, satuan biaya ini dapat diketahui dengan jalan membagi seluruh jumlah pengeluaran sekolah setiap tahun yang bersngkutan. Perhitungan satuan biaya pendidik dapat menggunakan rrumus sebagai berikut :
    Sb(s,t) = f [K(s.t) dan M(s,t)]
    Keterangan :
    Sb = satuan biaya per murid per tahun
    K = jumlah seluruh pengeluaran
    M = jumlah murid
    S = sekolah tertentu
    t = tahun tertentu
    Kebijakan- kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan biaya pendidikan :
    1. Pemerintah mengeluarkan UU Guru dan Dosen, dengan meningkatakan gaji guru melalui sertifikasi.
    2. Menyelenggarakan berbagai Diklat untuk Guru dan Dosen.
    3. Kebijakan Pendidikan Gratis dengan dikeluarkan Dana BOS
    4. Berbagai subsidi peningkatan pendidikan seperti School Grant, BOM,Program BERMUTU, dan lain-lain
    5. Kebijakan pelaksanaan UN untuk Sekolah Menengah dan UASBN untuk Sekolah Dasar.
    6. Bantuan Khusus Siswa Miskin ( BKM )
    7. Dikeluarkannya UU BHP(Badan Hukum Pendidikan).

  15. Muslimah Berkata:
    Juni 12, 2009 pukul 12:20 pm | Balas

    MATA KULIAH : EKONOMI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
    DOSEN : Dr. UHAR SUHARSAPUTRA,M.Pd
    Disusun Oleh :
    NAMA : MUSLIMAH
    NIM : 2008136107
    KELAS/ANGKATAN : A / V
    PASCA SARJANA UNIVERSITAS KUNINGAN
    1).Makna Ekonomi pendidikan dalam konteks pembangunan bangsa adalah :
    Menurut Nanang Fatah dalam bukunya “Ekonomi Pembiayaan Pendidikan”(2001),Ekonomi pendidikan adalah studi tentang bagaimana manusia,baik secara perorangan maupun di dalam kelompok masyarakatnya membuat keputusan dalam rangka mendayagunakan sumber-sumber daya yang terbatas agar dapat menghasilkan berbagai bentuk pendidikan dan latihan ,pengembangan ilmu pengetahuan dan ketrampilan, sikap dan nilai – nilai khususnya melalui pendidikan formal, serta bagaimana mendiskusikannya secara merata (equal) dan adil (equality) di antara berbagai kelompok masyarakat.
    Pendidikan dalam pandangan tradisional selama sekian dekade dipahami sebagai bentuk pelayanan sosial yang harus diberikan kepada masyarakat,dalam konteks ini pelayanan pendidikan sebagai bagian dari public service atau jasa layanan umum dari negara kepada masyarakat yang tidak memberikan dampak langsung dari perekonomian masyarakat, sehingga pembangunan pendidikan tidak menarik untuk menjadi tema perhatian,kedudukannya tidak mendapat perhatian menarik dalam gerak langkah pembangunan.
    Saat orde baru, pembangunan pendidikan hanya pada bidang saran dan prasarana (terutama bangunan/gedung) dengan instruksi presiden-nya,guru kurang diperhatikan dalam kesejahteraaannya dan hanya diberi julukan pahlawan tanda jasa, tanpa adanya rangsangan untuk pengembangan profesinya yang berakibat pembangunan di segala bidang mengalami krisis berkepanjangan.
    Pada zaman sekarang (dalam era globalisasi ) dunia pendidikan sangat berperan dalam peningkatan kemajuan bangsa yang menuntut adanya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hal ini perlu adanya perbaikan anggaran / biaya pendidikan yang lebih besar untuk peningkatan sumber daya manusia seperti Guru dan Dosen yang merupakan ujung tombak dalam pendidikan dengan melalui peningkatan kesejahteraan/gaji untuk guru dan dosen, sehingga hal ini akan membawa dampak guru dan dosen untuk mengembangkan profesinya dengan baik sejalan perkembangan zaman.
    Di negara kita sekarang anggaran pendidikan dialokasikan 20 % dari anggaran nasional,dalam hal ini agar menjadikan pendidikan di Indonesia bisa lebih maju dan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi bangsa menjadi baik.Dalam konteks ini berarti ekonomi pendidikan berperan penting dalam menentukan kemajuan pembangunan bangsa.
    2).Pendekatan – pendekatan dalam ekonomi pendidikan serta hubungannya dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.
    Menurut Nanang Fattah ( 2001 ),Ada dua pendekatan dalam pembiayaan pendidikan ada dua ,yaitu :
    a). Pendekatan secara makro, yaitu pendekatan yang mendasarkan pada perhitungan biaya satuan dalam sistem penndidikan
    Faktor utama yang menentukan dalam perhitungan biaya satuan tersebut adalah kebijakan pemerintah dalam pengalokasian anggaran pendidikan di negara itu.Satuan biaya pendidikan di setiap negara bervariasi. Variasi atau keragaman dalam besarnya satuan biaya disebabkan perbedaan cara penyelenggaraan pendidikan. Karaktristik pendidikan yang mempengaruhi biaya meliputi, antara lain :
    a. Skala gaji guruu dan jam terbag mangajar,
    b. Pendidikan dan pelatihan pra jabatan,
    c. Pengelompokan siswa di sekolah dan di dalam kelas,
    d. Penggunaan metode dan bahan pengajar,
    e. Sistem evaluasi, dan
    f. Supervisi pendidikan.
    b). Pendekatan secara mikro, yaitu pendekatan yang mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidikan yang digunakan oleh setiap peserta didik.
    Pendekatan mikro menganlisis biaya pendidikan berdasarkan pengeluaran total (total cost) dan jumlah biaya satuan (unit cost) menurut jenis dan tingkat pendidikan.Biaya total merupakan gabungan biaya – biaya per komponen input pendidikan di tiap sekolah. Satuan biaya pendidikan merupakan biaya rata – rata yyang dikeluarkan untuk melaksanakan pendidikan di sekolah per murid per tahun anggaran. Satuan biaya ini merupakan fungsi dari besarnya pengeluaran sekolah serta bayaknya murid sekolah.Dengan demikian, satuan biaya ini dapat diketahui dengan jalan membagi seluruh jumlah pengeluaran sekolah setiap tahun yang bersngkutan. Perhitungan satuan biaya pendidik dapat menggunakan rrumus sebagai berikut :
    Sb(s,t) = f [K(s.t) dan M(s,t)]
    Keterangan :
    Sb = satuan biaya per murid per tahun
    K = jumlah seluruh pengeluaran
    M = jumlah murid
    S = sekolah tertentu
    t = tahun tertentu
    Kebijakan- kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan biaya pendidikan :
    a. Kebijakan Pendidikan Gratis dengan dikeluarkan Dana BOS
    b. Berbagai subsidi peningkatan pendidikan seperti School Grant, BOM,Program BERMUTU, dan lain-lain
    c. Kebijakan pelaksanaan UN untuk Sekolah Menengah dan UASBN untuk Sekolah Dasar.
    d. Bantuan Khusus Siswa Miskin ( BKM )
    e. Dikeluarkannya UU BHP (Badan Hukum Pendidikan).
    f. Pemerintah mengeluarkan UU Guru dan Dosen, dengan meningkatakan gaji guru melalui sertifikasi.
    g. Menyelenggarakan berbagai Diklat untuk Guru dan Dosen.

  16. MUNIP AZHARI Berkata:
    Juni 13, 2009 pukul 11:17 am | Balas

    UTS EKONOMI PENDIDIKAN 2009
    1. Jelaskan makna ekonomi pendidikan dalam konteks pembangunan bangsa.
    2. Jelaskan pendekatan-pendekatan dalam ekonomi pendidikan serta hubungannya dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.

    JAWABAN UTS :
    MATA KULIAH : EKONOMIDAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
    DOSEN : DR. UHAR SUHARSAPUTRA, M.PD.

    DI SUSUN OLEH : MUNIF AZHARI
    NIM : 2008136106
    ANGKATAN / KELAS / SEMESTER : V / A / 2 / 2008 – 2009
    PROGRAM PASCA SARJANA UNIKU KUNINGAN

    1. Makna ekonomi pendidikan dalam konteks pembangunan bangsa pengertian yang jelas disampaikan oleh Nanang Fatah dalam bukunya ”EKONOMI DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN”.
    Ekonomi pendidikan adalah suatu studi tentang bagaimana manusia, baik secara perorangan maupun didalam kelompok masyarakatnya membuat keputusan dalam rangka mendayagunakan sumber-sumber daya yang terbatas agar dapat menghasilkan berbagai bentukpendidikan dan latihan, pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan, pendapat sikap dan nilai nilai khususnya melalui pendidikan formal, serta bagaimana mendiskusikannya secara merata (equal) dan adil bagaimana mendiskusikannya secara merata (equal) dan adil (equlity) diantara berbagai kelompok masyarakat.

    Pembangunan pendidikan di era orde baru (rezim orde baru) belum ditempatkan pada prioritas utama baik dalam penglokasian pendanaan, manaupun subjek pendanaan, maupun subjek pendidik/guru yang masih jauh dari kehidupan yang memadai bagi seorang abdi Negara, maupun abdi masyarakat, sehingga sangat kesulitan untuk mengembangkan diri dan mengoptimalkan kualitas pendidikan yang sesunguhnya. Dunia pendidikan baru menyentuh sebatas inprastruktur berupa sarana dan sarana dengan inspresnya.

    Keterpurukan dunia pendidikan semakin jauh dan SDM yang tidak mampu bersaing dengan Negara luar. Munculah pemikiran baru tentang peran dan fungsi urtama pendidikan sebagai motor dan kekuatan utama bahkan prasyarat bagi kemajuan pembangunan dalam berbagai sektor. Konsep pendidikan sekarang ini merupakan sebuah insfestasi (education as investment) yang diyakini oleh berbagai Negara bahwa pendidikan merupakan kunci bagi pertumbuhan berbagai sektor pembangunan yang lainya.

    Dalam renstra Depdiknas 2005-2009, melalui penyempurnaan kurikulum baik MBS, KTSP, peningkatan peran pendidikan lebih di tekankan pada aspek
    1) Perluasan dan pemerataan pendidikan.
    2) Mutu dan relevansi pendidikan
    3) Governance dan akuntabilitas, Indonesia sekarang sudah mengamandemen UUD 1945 dengan menetapkan APBN untuk anggaran pendidikan 20%.
    4) Disusul dengan kebijakan pemerintah yan di tuangkan dalam:
    • UU No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.
    • UU Sisdiknas.
    • UU BHP.

    Bahkan di sertai PP, Kepres, Permendiknas, yang di dalam termasuk tentang sertifikasi guru dalam jabatan melalui portofolio, PLPG, dan Diktat profesi. Semua itu merupakan upaya perintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
    Dalam bidang perluasan dan pemerataan pendidikan khususnya pendidikan dasar program wajib belajar 9 tahun. Pemerintah pemerintah mngeluarkan kebijakan melalui :
    1) Program BOS
    2) Program pendidikan gratis, dan program pendidikan bea siswa BKM.

    2. Pendekatan – pendekatan dalam ekonomi pendidikan dan hubungannya dengan kebijakan perintah dalam bidang pendidikan.
    • Pendekatan –pendekatan ekonomi dalam bidang pendidikan. Nanang Fatah m,engemukakan bahwa pendekatan dalam penmbiayaan pendidikan ada 2 cara:
    1) Pendekatan makro : menentukan skala perbandingan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang di terima dari berbagai sumber dana dibagi jumlah peserta didik. Faktor utama dalam penghitungan biaya satuan pendidikan dalam system pendidikan merupakan sebuah kebijakan pengolakasian anggapan pendidikan pada setiap Negara.

    Satuan biaya pendidikan disetiap Negara bervariasi. Keragaman besarnya satuan biaya disebabkan adanya perbedaan cara/prosedur penyelenggaraan pendidikan.

    Karakteristik pendidikan yang mempengaruhi biaya meliputi.

    a. Skala gaji guru dan jam terbang mengajar
    b. Penataran dan latihan prajabatan
    c. Pengelompokan siswa di sekolah dan didalam kelas
    d. System evaluasi dan
    e. Supervise pendidikan

    Kebijakan pemerintah di Indonesia yang berhubungan dengan biaya pendidikan sekarang ini, pemeritah mengeluarkan kebijakan sebagai berikut :
    - Kepangkatan guru dan dosen melalui angka kredit – sampai ke golongan IV / E
    - Penggajian guru dan dosen, pemerintah mengeluarkan UU Guru dan dosen dengan tunjangan sertifikasi.
    - Mengeluarkan kebijakan tentang standar keberhasilan melalui pelaksanaan UN untuk jenjang SMP/MTS, SMA/SMK/MAN, dan UASBN untuk jenjang SD/MI.
    - Menbiayai pendidikan guru berprestasi melalui beasiswa
    - Mengeluarkan kebijakan tentang BOS
    - Mengeluarkan kebijakan tentang sekolah gratis

    2) Pendekatan mikro, mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran perkomponen pendidikan berdasarkan pengeluaran (total cast) dan jumlah biaya satuan unit cost). Menurut jenis dan tingkat pendidikan. Biaya total merupakan gabungan biaya-biaya perkomponen input pendidikan di tiap sekolah. Satuan biaya pendidikan merupakan biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk melaksanakan pendidikan disekolah permurid pertahun anggaran. Satuan biaya ini merupakan fungsi dari besarnya pengeluaran sekolah serta banyaknya murid sekolah. Untuk perhitungan satuan biaya pendidikan digunakan formula sebagai berikut :

    Sb (s, t) = f [K (s, t) dan M (s, t)

    Keterangan :
    Sb = jumlah biaya permurid pertahun
    K = jumlah seluruh pengeluaran
    M = Jumlah murid
    S = sekolah tertentu
    T = tahun tertentu

    Dalam hal pendekatan mikri ini pemerintah mengeluarkan kebijakan –kebijakan berupa :
    - Program dana BOS untuk SD/MI, SMP/MTs
    - Program dana BICAM untuk SMA/SMK/MAN
    - Program dana JPS bidang pendidikan
    - Program DSX (buku murah)

  17. MUHADI Berkata:
    Juni 14, 2009 pukul 1:14 pm | Balas

    Mata Kuliah : Ekonomi dan Pembiayaan pendidikan
    Dosen : DR. Uhar Suharsaputra, M.Pd.
    Nama Mahasiswa : Muhadi (V/A)
    PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KUNINGAN
    1. Makna Ekonomi pendidikan dalam konteks pembangunan bangsa.
    Ekonomi pendidikan merupakan bagian yang terpenting dari ilmu ekonomi yang merupakan hal yang tak terpisah dari ilmu ekonomi sumber daya manusia untuk pembangunan nasional. Sebagai landasan konseptual tentang ilmu ekonomi pendidikan berikut ini diuraikan definisi yang dikemukakan oleh Elchanan Cohn (1979) sebagai berikut: “Ekonomi pendidikan adalah suatu studi tentang bagaimana manusia, baik secara perorangan maupun di dalam kelompok masyarakatnya membuat keputusan dalam rangka mendayagunakan sumber-sumber daya yang terbatas agar dapat menghasilkan berbagai bentuk pendidikan dan latihan, pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan, pendapat, sikap dan nilai-nilai khususnya melalui pendidikan formal, serta bagaimana mendiskusikannya secara merata (equal) dan adil (equality) di antara berbagai kelompok masyarakat”.

    Ilmu ekonomi pendidikan tumbuh dan berkembang oleh prespektif investasi sumber daya manusia (human capital). Konsep investasi SDM ini menganggap penting kaitannya antara pendidikan, produktivitas kerja dan pertumbuhan ekonomi. Teori human capital menganggap bahwa tenaga kerja merupakan pemegang capital (capital holder) yang tercermin dalam keterampilan, pengetahuan, dan produktivitas kerjanya. Jika tenaga kerja merupakan pemegang capital, orang dapat melakukan investasi untuk dirinya dalam rangka memilih profesi atau pekerjaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
    Elchanan Cohn (1979) mengemukakan ekonomi pendidikan pada dasarnya berkenaan dengan produktivitas pendidikan, distribusi pendidikan bagi kelompok dan individu, dan persoalan berapa banyak biaya yang seyogyanya dikeluarkan untuk pendidikan dan jenis pendidikan apa yang dipilih oleh masyarakat. Pendidikan melibatkan banyak orang dan uang, baik dilihat dari jumlah siswa maupun tenaga kerja yang terlibat, demikian juga dilihat
    Investasi SDM diperkuat oleh beberapa hasil penelitian yang telah membuktikan pentingnya pendidikan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Sumbangan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi semakin kuat setelah memperhitungkan efek interaksi antara pendidikan dengan bentuk investasi fisik lainnya (T.W. Schultz, 1961; Harbison, 1964; Hicks, 1980 Psacharopoulos, 1984). Pendekatan di dalam analisis hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi menggunakan beberapa model, baik yang langsung maupun tidak langsung menghubungkan indikator pendidikan dan indikator ekonomi, seperti model fungsi produksi, analisis cost-benefit, cost-effectiveness.

    Dalam Renstra Depdiknas 2005 – 2009 bahwa peningkatan peran pendidikan ditekankan pada : 1) Perluasan dan pemerataan pendidikan; 2) Mutu dan relevansi pendidikan; 3) Governance dan akuntabilitas. Indonesia dengan mengamandemen UUD 45 dengan menetapkan anggaran pendidikan 20% dari APBN (pasal 31 ayat 4). Disusul dengan kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam :
    > UU Sisdiknas
    > UU Guru dan Dosen
    > UU BHP
    disertai PP, Keppres, Permendiknas, yang didalamnya termasuk tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan dengan melalui portofolio, PLPG, dan Diklat Profesi. Semuanya merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. dari jumlah anggarannya
    2. Pendekatan-pendekatan dalam ekonomi pendidikan serta hubungannya dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan
    Dari segi teori ekonomi pendidikan ada beberapa pendekatan dalam bidang ekonomi pendidikan, yaitu:

    a. Pendekatan human investment
    Hubungan dengan biaya dan manfaat, pendidikan dapat dipandang sebagai salah satu bentuk human investment yaitu proses pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan yang merupakan suatu investasi. Investasi pendidikan dianggap telah menjelaskan faktor-faktor pendidikan yang menerangkan peningkatan pendapatan bagi perorangan maupun masyarakat. Pendidikan dalam operasionalnya tidak dapat lepas dari masalah biaya. Biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan pendidikan atau membeli pendidikan bagi anaknya harus dipandang sebagai investasi.
    b. Pendekatan human capital
    Aspek pembiayaan dipandang sebagian dari investasi pendidikan yang menentukan taraf produktivitas individu maupun kelompok. Taraf produktivitas mempengaruhi taraf perolehan (earning) seseorang atau kelompok yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kecepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.
    Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan
    a. Untuk biaya pendidikan yang secara konvensional terdiri dari biaya pelayanan guru, pengelola dan tenaga administrasif.
    b. Untuk biaya sarana dan fasilitas belajar.
    c. Untuk pengembangan dan pendayagunaan IPTEK bagi tenaga kependidikan untuk menjadi sumber penggerak bagi perluasan motivasi lapangan kerja.
    d. Untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam bidang pendidikan melalui pendidikan dan latihan.
    Kemudian kebijakan kebijakan Pemerintah yang lain yaitu :
    • Pemerintah mengeluarkan UU Guru dan Dosen yang berimplikasi pada peningkatan gaji guru dengan adanya tunjangan sertifikasi
    • Pemerintah menetapkan anggaran pendidikan sebesar 20%
    • Guru dikirim untuk mengikuti diklat, PLPG, dan lain-lain
    • Kebijakan tentang dana BOS
    • Kebijakan tentang sekolah gratis
    • Kebijakan tentang pelaksanaan UN dan UASBN
    Terima Kasih

  18. Dadang Sudiana Berkata:
    Juni 14, 2009 pukul 2:58 pm | Balas

    JAWABAN UJIAN TENGAH SEMESTER

    Mata Kuliah : Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan
    Nama : DADANG SUDIANA
    NIM : 2008136087
    Angkatan/ Kelas/ Semester : V/A/2
    PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KUNINGAN

    SOAL 1 :
    MAKNA EKONOMI PENDIDIKAN DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN BANGSA :
    Dalam pembahasan ini, landasan konseptual yang dapat dijadikan sebagai acuan antara lain:
    a. Economic defined: Has pointed out, there is no single definition of economics. How ever, he developed “ an informative introductory description” as follows: “ Economics is the study of how men and society choose, with or without the use of money, to employ scarce productive resources to produce various commodities over time and distribute them for consumption, now and in the future, among various people and groups in society”. (Samuelson, 1961)
    Ekonomi adalah studi tentang bagaimana manusia dan masyarakat memilih, dengan atau tanpa penggunaan uang, untuk menggunakan kelangkaan sumber daya produktif untuk memproduksi berbagai komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk di konsumsi sekarang dan di masa depan, diantara berbagai kelompok masyarakat dan dalam masyarakat.
    b. Ilmu ekonomi adalah alokasi sumber daya dan kelangkaan (scarcity). John &Morphet (1975)
    c. Education defined : “ The process of training and developing the knowledge, skill, mind, character, etc., especially by formal schooling” (Samuelson, 1961)
    Pendidikan adalah Proses pelatihan dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, pikiran, karakter, dll, terutama oleh sekolah formal.
    d. Menurut Moch. Idochi Anwar tentang perspektif pendidikan ekonomi menyatakan ilmu ekonomi berasumsi bahwa manusia adalah makhluk ekonomi yang bertujuan memberi kepuasan sebesar-besarnya dan manusia dikategorikan makhluk hedonis yang berusaha mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya.
    e. Pendidikan didefinisikan sebagai “ proses pelatihan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, keterampilan, pemikiran, karakter dll., terutama di sekolah/pendidikan formal”. seperti dikutip Cohn (1979) dari Webster New World Dictionary (1962).
    f. Menurut Moch. Idochi Anwar tentang perspektif pendidikan ekonomi menyatakan ilmu pendidikan berasumsi manusia sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial dan makhluk etis.
    g. M.J. Langeveld melihat bahwa manusia sebagai makhluk yang dapat dididik (animal educandum), makhluk yang dapat mendidik (animal educabit) dan makhluk yang tertuju kepada pendidikan (antropus normative)
    h. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan latihan.
    i. “The economics of education is the study of how men and society choose, with or without the use of money, to employ scarce productive resources to produce various types of training, the development of knowledge, skill, mind, character, and so forth_ especially by formal schooling – over time and distribute them, now and in the future, among various people and groups in society.” (Elchanan Cohn, 1979)
    “Ekonomi pendidikan adalah suatu studi tentang bagaimana seseorang dan masyarakat memilih, dengan atau tanpa menggunakan uang, untuk mendayagunakan sumber-sumber daya yang terbatas/langka untuk memproduksi/menghasilkan berbagai bentuk pelatihan, pengembangan ilmu pengetahuan, keterampilan, pemikiran, karakter / sikap dan nilai-nilai khususnya melalui pendidikan formal, sepanjang waktu dan mendistribusikannya, baik sekarang maupun dimasa yang akan datang diantara semua orang dan kelompok masyarakat.”
    j. Pendidikan dan latihan akan dapat meningkatkan pengetahuan dan keahlian yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas kerja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. (AdamSmith,1952)

    Dari landasan konseptual di atas dapat kita simpulkan bahwa makna ekonomi pendidikan dalam kontek pembangunan bangsa sangat berpengaruh/penting terutama dalam hubungan yang linier antara investment of education dengan higher productivity dan higher earning.
    Studi ekonomi pendidikan tumbuh dan berkembang sejalan dengan perspektif investasi sumber daya manusia (human capital). Investasi sumber daya manusia (SDM) sangat penting kaitannya antara pendidikan, produktivitas kerja dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat kita lihat dari konsep ekonomi yaitu bagaimana mengalokasikan sumber-sumber yang terbatas untuk mencapai tujuan yang beraneka ragam dengan pertimbangan ekonomis didasarkan pada kemampuan anggaran dan skala prioritas. Hal ini terjadi karena pendidikan merupakan alat pemuas kebutuhan manusia yang berfungsi sebagai benda ekonomi dimana terjadi suatu proses demand (permintaan) dan needs (kebutuhan).
    Antara pendidikan dan ekonomi terdapat hubungan yang bersifat timbal balik, pendidikan yang meningkat akan menopang kehidupan ekonomi semakin meningkat, dan keadaan ekonomi yang baik akan mendorong perkembangan pendidikan. Hal ini berarti bahwa pendidikan dan ekonomi merupakan faktor yang sama pentingnya dalam konteks pembangunan bangsa.
    Keterkaitan antara pendidikan dan ekonomi menunjukkan suatu yang bersifat interaktif, dimana dalam prosesnya akan terus terjadi interaksi antara keduanya dengan interaksi yang saling mendorong dan mengembangkan masing-masing bidang dalam suatu proses pembangunan di bidang pendidikan dan di bidang ekonomi. Kehidupan ekonomi mempunyai peran penting bagi perkembangan pendidikan masyarakat baik dilihat secara individual maupun secara sosial. Dengan kehidupan ekonomi yang meningkat maka permintaan akan pendidikan akan meningkat dan dengan peningkatan tersebut maka kualitas human capital akan semakin baik sehingga peran dalam proses kehidupan di masyarakat lebih banyak.
    Kontribusi dari sektor pendidikan terhadap kemajuan suatu bangsa jika ditinjau dari segi ekonomisnya tidak jelas (sulit diukur). Tetapi keyakinan masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan anggapan bahwa pendidikan adalah sebuah investasi sudah semakin baik pemahamannya. Anggapan bahwa investasi pendidikan seolah merupakan penghamburan biaya, dewasa ini sedikit demi sedikit mulai bergeser seperti yang ditulis oleh DR Uhar Suharsaputra “Pada saat ini cara pandang ini sudah mulai tergeser dengan ditemukan- nya pemikiran dan bukti ilmiah akan peran dan fungsi vital pendidikan dalam memahami dan memposisikan manusia sebagai kekuatan utama, bahkan merupakan prasyarat bagi kemajuan pembangunan dalam berbagai sektor” (www.uharsputra.wordpress.com) tanggal 25 Mei 2009.
    Dengan semakin berkembangnya studi ekonomi pendidikan diharapkan juga individu dan masyarakat semakin menyadari besarnya nilai ekonomi dari pendidikan ini.
    “Perkembangan tersebut telah mempengaruhi pola pemikiran berbagai pihak, termasuk pemerintah, perencana, lembaga-lembaga internasional, para peneliti dan pemikir modern lainnya, serta para pelaksana dalam pembangunan sektor pendidikan dan pengembangan SDM.
    Dari uraian diatas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam studi ekonomi pendidikan yaitu antara lain:
    1. Proses pendidikan (the process by which education is produces)
    2. Distribusi pendidikan diantara kelompok dan individu yang bersaing (the distribution of education among competing groups and individual)
    3. Berapa besar pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat (atau individu) pada aktivitas pendidikan (how much should be spent by society ( or any of its component individuals) on educational activities)
    4. Jenis aktivitas/kegiatan pendidikan apa yang harus dipilih ( what types of educational activities shold be selected)
    5. Identifikasi dan pengukuran nilai ekonomi dari pendidikan (identification and measurement of economics value of education)
    6. Alokasi sumber daya dalam pendidikan (the allocation of resources in education)
    7. Gaji Guru ( teacher’s salaries)
    8. Pembiayaan pendidikan (the finance of education), dan
    9. Perencanaan pendidikan (educational planning)

    SOAL 2 :
    PENDEKATAN-PENDEKATAN DALAM EKONOMI PENDIDIKAN SERTA HUBUNGANNYA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN
    Ada 3 pendekatan dalam ekonomi pendidikan, yaitu :
    1. Pendidikan sebagai penyebab dan ekonomi sebagai akibat
    2. Ekonomi sebagai penyebab dan pendidikan sebagai akibat
    3. Interaktif simultan
    Pendekatan 1 : pendidikan sebagai penyebab dan ekonomi sebagai akibat
    Pada pendekatan ini “ pendidikan merupakan suatu sarana yang dapat membina dan melatih manusia untuk lebih mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, pendidikan dapat membentuk human capital yang berkualitas yang dapat berperan lebih besar dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi” (Uhar Suharsaputra). Jadi pada pendekatan ini pendidikan diharapkan mampu menghasilkan human capital / human investment yang berkualitas sehingga dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.
    a. Pendekatan human capital dalam pendidikan
    Aspek pembiayaan dipandang sebagian dari investasi pendidikan yang menentukan taraf produktivitas individu maupun kelompok. Taraf produktivitas mempengaruhi taraf perolehan (earning) seseorang atau kelompok yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kecepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.
    Tingkat pengeluaran biaya pendidikan merupakan indikator keuangan Negara untuk sumber daya manusia (human capital) dan menunjukkan skala priorotas di antara sektor-sektor dalam pengalokasian keuangan Negara.
    Pendidikan sebagai bentuk modal yang produktif maksudnya adalah pendidikan merupakan kebutuhan primer manusia dan investasi manusia. Sebagai investasi, maka pendidikan memberikan pengaruh pada produktivitas suatu Negara. Pandangan Schultz A. Von Thunen menganalisis biaya pendidikan sebagai bentuk modal yang produktif.
    Kategori biaya pendidikan, Sekolah sebagai sistem sosial merupakan suatu sistem yang sangat kompleks. Produsen pendidikan akan melihat konsep biaya dari sejumlah pengeluaran sebagai biaya pendidikan dan besar kecilnya dipengaruhi oleh lingkungan.
    Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikannya antara lain:
    • Untuk biaya pendidikan yang secara konvensional terdiri dari biaya pelayanan guru, pengelola dan tenaga administrasif.
    • Untuk biaya sarana dan fasilitas belajar.
    • Untuk pengembangan dan pendayagunaan IPTEK bagi tenaga kependidikan untuk menjadi sumber penggerak bagi perluasan motivasi lapangan kerja.
    • Untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam bidang pendidikan melalui pendidikan dan latihan.

    b. Pendekatan human investment dalam pendidikan
    Hubungan dengan biaya dan manfaat, pendidikan dapat dipandang sebagai salah satu bentuk human investment yaitu proses pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan yang merupakan suatu investasi. Investasi pendidikan dianggap telah menjelaskan faktor-faktor pendidikan yang menerangkan peningkatan pendapatan bagi perorangan maupun masyarakat. Pendidikan dalam operasionalnya tidak dapat lepas dari masalah biaya. Biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan pendidikan atau membeli pendidikan bagi anaknya harus dipandang sebagai investasi.
    Jika dilihat dari pendekatan ini nilai manusia akan meningkat seiring dengan pengeluaran yang dilakukannya, diantaranya adalah pengeluaran untuk pendidikan. Jika pengeluaran pendidikan (investasi dalam pendidikan) meningkat maka nilai manusia tersebut juga akan meningkat, atau dengan kata lain meningkatnya investasi dalam pendidikan akan menyebabkan produktivitas manusia (etos kerja) semakin meningkat dan pada akhirnya pendapatanya pun akan meningkat.
    “Asumsi dasar dalam menilai kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kesenjangan adalah pendidikan meningkatkan produktivitas pekerja. Jika produktivitas pekerja meningkat, pertumbuhan ekonomi akan meningkat.” (www.uharsputra.wordpress.com),
    Berdasarkan pendekatan ini, kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah kebijakan yang dapat mendorong setiap individu dalam masyarakat untuk memperoleh pendidikan, salah satunya adalah kebijakan wajib belajar 9 tahun (wajar dikdas), karena jelas berdasarkan pendekatan ini pendidikan akan mendorong terjadinya peningkatan perekonomian sebuah negara
    Pendekatan 2 : Ekonomi sebagai penyebab dan pendidikan sebagai akibat
    Dalam pendekatan ini ekonomi dianggap sebagai variabel penyebab sedangkan pendidikan sebagai akibat, artinya jika perekonomian individu / masyarakat meningkat maka diharapkan tingkat pendidikannya juga akan mengalami peningkatan.
    “Kehidupan ekonomi mempunyai peran penting bagi perkembangan pendidikan masyarakat baik dilihat secara individual maupun secara sosial, dengan kehidupan ekonomi yang meningkat maka permintaan pendidikan / persekolahan pun akan meningkat dan dengan peningkatan tersebut maka kualitas human capital akan semakin baik dan berperan lebih banyak dalam proses kehidupan masyarakat” (Uhar Suharsaputra)

    Ada 4 hal yang menjadi perhatian utama dalam pendekatan ini yaitu :
    1.) Anggaran pendidikan
    2.) Permintaan masyarakat akan pendidikan
    3.) Mengurangi opportunity cost masyarakat
    4.) Kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan
    Berdasarkan pendekatan ini, kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah kebijakan yang mendorong peningkatan kemampuan ekonomi individu / masyarakat sehingga mereka terdorong untuk memperoleh pendidikan. Kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya :
    1. Peningakatan alokasi anggaran disertai dengan pengawasan yang ketat dalam realisasinya.
    2. Peningkatan gaji dan tunjangan profesi guru
    3. Pemberian subsidi kepadakeluarga yang memiliki anak usia sekolah.
    4. Peningkatan sarana dan prasarana belajar.
    5. Pemberian bantuan operasional sekolah, agar biaya pendidikan dapat menjadi lebih murah atau bahkan gratis.
    Pendekatan 3 : Interaktif Simultan
    Pendidikan dan ekonomi merupakan dua faktor penting dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan merupakan suatu sarana yang dapat membina dan melatih manusia untuk lebih mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, pendidikan dapat membentuk human capital yang berkualitas yang dapat berperan lebih besar dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi
    Kehidupan ekonomi mempunyai peran penting bagi perkembangan pendidikan masyarakat baik dilihat secara individual maupun secara sosial. Dengan kehidupan ekonomi yang meningkat maka permintaan akan pendidikan/persekolahanpun akan meningkat dan dengan peningkatan tersebut maka kualitas human capital akan semakin baik dan berperan lebih banyak dalam proses kehidupan masyarakat.
    Antara pendidikan dan ekonomi terdapat hubungan yang bersifat timbal balik, pendidikan yang meningkat akan menopang kehidupan ekonomi semakin meningkat, dan keadaan ekonomi yang baik akan mendorong perkembangan pendidikan. Hal ini berarti bahwa pendidikan dan ekonomi merupakan faktor yang sama pentingnya dalam konteks pembangunan bangsa dalam berbagai bidangnya.
    Keterkaitan antara pendidikan dan ekonomi menunjukkan suatu yang bersifat interaktif, dimana dalam prosesnya akan terus terjadi interaksi antara keduanya dengan interaksi yang saling mendorong dan mengembangkan masing-masing bidang dalam suatu proses pembangunan di bidang pendidikan dan di bidang ekonomi.
    Berdasarkan pendekatan ini, kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah kebijakan yang sifatnya mendorong peningkatan kemampuan ekonomi individu / masyarakat juga kebijakan yang mendorong individu / masyarakat untuk memperoleh pedidikan yaitu :
    1. Peningakatan alokasi anggaran disertai dengan pengawasan yang ketat dalam realisasinya.
    2. Peningkatan gaji dan tunjangan profesi guru
    3. Pemberian subsidi kepada keluarga yang memiliki anak usia sekolah.
    4. Peningkatan sarana dan prasarana belajar.
    5. Pemberian bantuan operasional sekolah (BOS) , agar biaya pendidikan dapat menjadi lebih murah atau bahkan gratis.
    6. wajib belajar 9 tahun (wajar dikdas).

  19. IMAM SUBECHI Berkata:
    Juni 20, 2009 pukul 12:41 pm | Balas

    JAWABAN SOAL UTS EKONOMI DAN PEMBIAYAAN
    Nama : IMAM SUBECHI
    NIM : 2008136093
    Mata Kuliah : Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan
    Dosen : DR. Uhar Suharsaputra, M.Pd.
    Angkatan : V
    Kelas : A

    1. Makna Ekonomi Pendidikan dalam konteks Pembangunan Bangsa
    ekonomi dan pendidikan tidak dapat dipisahkan dalam usaha untuk memajukan pembangunan bangsa, Elchanan Cohn (1979). Webster New World Dictionary (1962). Menyatakan bahwa arti dari ekonomi pendidikan sebagai berikut:”The economics of education is the study of how men and society choose, with or without the use of money, to employ scarce productive resources to produce various types of training, the development of knowledge, skill, mind, character, and so forth especially by formal schooling over time and distribute them, now and in the future, among various people and groups in society.” Yang artinya bahwa ” Ekonomi pendidikan sebagai suatu studi tentang bagaimana seseorang dan kelompok masyarakat memilih, dengan atau tanpa menggunakan uang sebagai alat tukar, untuk mendayagunakan sumber-sumber daya yang terbatas untuk menghasilkan bentuk-bentuk pelatihan, pengembangan ilmu pengetahuan, keterampilan, pemikiran, sikap dan nilai-nilai baik melalui pendidikan formal, sepanjang waktu yang ada, baik sekarang maupun waktu yang akan datang kepada semua orang atau kelompok masyarakat.” Ilmu ekonomi pendidikan tumbuh dan berkembang oleh prespektif investasi sumber daya manusia (human capital). Konsep investasi sumber daya manusia ini menganggap penting kaitannya antara pendidikan, produktifitas kerja dan pertumbuhan ekonomi. Teori human capital menganggap bahwa tenaga kerja merupakan pemegang kapital (capital holder) yang tercermin dalam keterampilan, pengetahuan, dan produktifitas kerjanya. Jika tenaga kerja merupakan pemegang kapital, orang dapat melakukan investasi untuk dirinya dalam rangka memilih profesi atau pekerjaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
    Investasi sebagai suatu konsep umum dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah barang ataupun jasa dikemudian hari dengan mengorbankan nilai konsumsi sekarang ( Cohn, 1979, Psacharopoulus, 1988).Investasi dalam bidang sumber daya manusia memiliki prinsip yang tidak berbeda dengan konsep investasi manusia juga bisa dianggap sebagai suatu entitas yang nilainya bisa berkembang di kemudian hari melalui suatu proses pengembangan nilai seperti peningkatan sikap.
    Perilaku, wawasan, keahlian, dan keterampilan manusia dengan nilai-nilai tersebut merupakan subjek dari konsepsi sumber daya manusia (Human Capital). Pengembangan sumber daya manusia tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan dan latihan pada berbagai jenjang dan jalur. Sumber daya ini bernilai jika kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan hidup dan sektor pembangunan yang memberikan keuntungan, baik kepada individu maupun kepada masyarakat (F.Harbison C. Meyers, 1964). Berbicara mengenai nilai ekonomi dari pendidikan, memang tidak mudah untuk menentukan berapa besar kontribusi dari sektor pendidikan terhadap kemajuan suatu bangsa, tetapi keyakinan masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan anggapan bahwa pendidikan adalah sebuah investasi terlihat sudah semakin berkembang. Dengan semakin berkembangnya studi ekonomi pendidikan diharapkan juga individu dan masyarakat semakin menyadari besarnya nilai ekonomi dari pendidikan ini.
    “Perkembangan tersebut telah mempengaruhi pola pemikiran berbagai pihak, termasuk pemerintah, perencana, lembaga-lembaga internasional, para peneliti dan pemikir modern lainnya, serta para pelaksana dalam pembangunan sektor pendidikan dan pengembangan SDM. Di negara-negara maju, pendidikan selain sebagai aspek konsumtif juga diyakini sebagai investasi modal manusia (human capital investement) dan menjadi “leading sektor” atau salah satu sektor utama. Oleh karena perhatian pemerintahnya terhadap pembangunan sektor ini sungguh-sungguh, misalnya komitment politik anggaran sektor pendidikan tidak kalah dengan sektor lainnya, sehingga keberhasilan investasi pendidikan berkorelasi dengan kemajuan pembangunan makronya.” (www.uharsputra.wordpress.com).Dari uraian tersebut, jelas bahwa ekonomi pendidikan merupakan suatu studi yang penting dalam konteks pembangunan bangsa. Secara mikro, dengan memahami ekonomi pendidikan seseorang (individu) atau kelompok masyarakat diharapkan dapat memahami betul arti penting dari pendidikan, mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk berinvestasi dalam pendidikan dengan efektif dan efisien, memilih dan menganalisis kegiatan pendidikan mana yang akan diambil, serta merencanakan pendidikan yang akan ditempuh di masa sekarang atau masa yang akan datang. Sedangkan secara makro diharapkan dengan ekonomi pendidikan maka perencanaan pendidikan , pembiayaan pendidikan dan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam bidang pendidikan di sebuah negara, dapat dianalisis dengan baik sehingga mencapai efisiensi dan hasil yang optimum. Jadi jelas bahwa ekonomi pendidikan memiliki makna penting dalam konteks pembangunan sebuah bangsa. Jika ekonomi pendidikan dapat dijalankan seiring dengan kemajuan IPTEK maka pembangunan bangsa akan sangat berkembang.
    2. Pendekatan-pendekatan dalam ekonomi pendidikan serta hubungannya dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.
    Dari teori ekonomi pendidikan ada beberapa pendekatan dalam bidang ekonomi pendidikan, sebagai untuk mengembangkan suatu sistem pendidikan yang berporos pada asas-asas pemerataan, relevansi, mutu, efisiensi dan efektivitas dikaitkan dengan tujuan dan cita-cita pendidikan di Indonesia. Salah satu dimensi ekonomi pendidikan memperhitungkan human investment dan human capital yaitu:
    a. Pendekatan human investment
    Investasi pendidikan menjelaskan faktor-faktor pendidikan yang menerangkan meningkatan pendapatan bagi perorangan maupun masyarakat. Pendidikan dalam operasionalnya tidak dapat lepas dari masalah biaya. Biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan pendidikan atau membeli pendidikan di pandang sebagai investasi.
    b. Pendekatan human capital
    Pembiayaan dipandang sebagian dari investasi pendidikan yang menentukan taraf produktivitas individu atau kelompok. Produktivitas mempengaruhi taraf pendapatan seseorang atau kelompok terhadap kecepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Dari Nanang Fattah (2001:26) mengemukakan bahwa pendekatan dalam pembiayaan pendidikan terbagi atas :
    1) Pendekatan Makro, yaitu dasar perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana kemudian dibagi jumlah murid. Biaya pendidikan di setiap negara sangat bervariasi. Karakteristik pendidikan yang mempengaruhi biaya meliputi :
     skala gaji guru dan jam terbang mengajar
    penataran dan latihan pra jabatan
    pengelompokkan siswa di sekolah dan di dalam kelas
    penggunaan metode dan bahan pengajaran
    sistem evaluasi, dan supervisi
    untuk gaji guru, pemerintah mengeluarkan UU Guru dan Dosen
    mengirim guru untuk diklat, PLPG,
    mengeluarkan kebijakan tentang dana BOS
    2) Pendekatan Mikro berdasarkan perhitungan biaya dengan alokasi pengeluaran per komponen pendidikan yang digunakan oleh murid. Pendekatan mikro menganalisis biaya pendidikan berdasarkan pengeluaran total (total cost) dan jumlah biaya satuan (unit cost) menurut jenis dan tingkat pendidikan. Biaya total merupakan gabungan biaya-biaya per komponen input pendidikan di setiap sekolah. Satuan biaya pendidikan merupakan biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk melaksanakan pendidikan di sekolah per murid per tahun anggaran. Satuan biaya ini merupakan fungsi dari besarnya pengeluaran sekolah serta banyaknya murid sekolah.
    Berdasarkan pendekatan human capital yang menghubungkan linier antara investment of education dengan higher productivity dan higher earning. Dalam pengertian, manusia sebagai modal dasar yang diinvestasikan dalam pendidikan akan menghasilkan manusia terdidik yang produktif, dan meningkatnya penghasilan sebagai akibat dari kualitas kinerja yang ditampilkan oleh manusia yang terdidik meliputi :
    a. Pendidikan sebagai human investment/human capital
    b. Pendidikan sebagai industri jasa
    c. Penyerap tenaga kerja/pendapatan meningkat
    d. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja makin produktif
    Terima kasih
    Wassalamu alaikum Wr. Wb.

  20. Drs. Nasori Berkata:
    Juni 24, 2009 pukul 3:00 pm | Balas

    NAMA
    NIM
    KELAS/ANGKATAN
    MATA KULIAH
    DOSEN
    PROGRAM
    NASORI
    2008136110
    A/V
    EKONOMI DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
    DR. UHAR SUHARSAPUTRA, M.Pd
    PASCA SARJANA UNIKU KUNINGAN
    1. Makna ekonomi pendidikan dalam konteks pembangunan bangsa.
    Menurut pendapat Nanang Fattah dalam bukunya ” Ekonomi dan Pembiayaan
    Pendidikan” (2001:18)
    Ekonomi pendidikan adalah : suatu studi tentang bagaimana manusia, baik secara
    perorangan maupun didalam kelompok masyarakat membuat keputusan dalam
    rangka mendayagunakan sumber-sumber daya yang terbatas agar dapat
    menghasilkanb erbagaib entuk pendidikan dan latihan, pengembanganil mu
    pengetahuand an ketrampilan, pendapat,s ikap dan nilai nilai khususnyam elalui
    pendidikan formal, serta bagaimana mendiskusikannya secara merata ( equal )
    dan adil ( equality ) diantara berbagai kelompok masyarakat.
    Dalam pandangan tradisional, beranggapan bahwa pembangunan disektor
    pendidikan hanya membuang buang uang yang tidak bermartfaat, sehingga
    alokasi dana dalam sector pendidikan pun biasanya kurang mendapat prioritas,
    hanya sisa dari sector lain yang lebih diprioritaskan.
    Pada saat ini cara pandang sudah mulai bergeser, dengan ditemukannya pemikiran
    dan bukti ilmiah akan peran dan fungsi vital pendidikan dalam memaharni dan
    memposisikan manusia sebagai kekuatan utama, bahkan merupakan prasyarat
    bagi ftemajuan pembangunan dalam berbagai sector
    Transaktor ekonomi yang berhubungaq {engan pendidikan d4pat dibedakan
    menjadi dua golongan :
    a. Qolopgpq Produsen
    Para produsen terdiri dari pendidikan, pengelola pendidikan, badab/lembaga
    pemerintah dan swasta, keluarga yang membantu anak-anak dirumah
    b. Golongan Konsumen

    2. Pendekatan-pendekatan dalam ekonomi pendidikan serta hubungannya
    dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.
    Pendekatan dalam pembiayaan pendidikan dibagi dua, yaitu :
    a. Pendekatan Makro : Mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah
    pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana
    kemudian dibagi jumlah murid. Faktor utama yang menentukan dalam
    perhitungan biaya satuan dalam system pendidikan adalah kebijakan
    dalam pengalokasian anggaran pendidikan di setiap negara ternyata sangat
    bervariasi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan cara dalam penyelenggaraan
    pendidikan
    Karakteristik pendidikan yang mempengaruhi biaya adalah :
    1) Penataran dan latihan Pra jabatan
    2) Skala gaji guru dan jam terbang mengajar
    3) Penggunaan metode dan bahan pengajaran
    4) Sistem evaluasi
    5) Supervisi pendidikan
    b. Pendekatan Mikro : Mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi
    pengeluaran per komponen pendidikan yang digunakan oleh murid.
    Pendekatanin i menganalisisb iaya pendidikan berdasarkanp engeluaran
    total ( total cost ) dan jumlah biaya satuan ( unit cost ) menurut jenis dan
    tingkat pendidikan.
    Biaya total merupakan gabungan biaya-biaya per komponen input
    pendidikan di tiap sekolah. Satuan biaya pendidikan merupakan biaya
    rata-rata yan dikeluarkan untuk melaksanakan pendidikan di sekolah per
    murid, per tahun anggaran.
    Dewasa ini banyak para ekonom ikut campur dan mengkaji dunia pendidikan
    sehingga melahirkan berbagai pandangan serta berlakunya konsep konsep
    ekonomi dalam bidang pendidikan, antara lain :
    l) Pendidikan sebagai benda ekonomi
    Manusia sebagai makhluk yang m€mpunyai kelebihan dari makhluk lain,
    selalu membutuhkan pendidikan, ymg merupakan alat pemuas kebutuhan

    manusia sehingga dapat disebut sebagai benda ekonomi. Sebagai alat pemuas
    kebutuhan, maka pendidikan terdapat beberapa hal, antara lain :
    a) Demand ( permintaan ) dan needs ( kebutuhan
    Pendidikan merupakan barang prestise dimana orang-orang yang
    berpendidikan tinggi memiliki prestise yang tinggi, demikian pula
    sebaliknya. Oleh sebab itu, kenaikan biayapendidikan tidak akan
    menurunkan permintaan akan pendidikan. Konsep kebutuhan selalu
    dipandang dari segi subyektif manusi4 yakni nilai yang diberikan
    seseorangte rhadapb enday ang dapat memenuhi kebutuhannya.
    b) Konsumen pendidikan
    Hasil pendidikan yang berupa pengetahuan, ketrampilan, keahlian
    dimanfaatkan oleh masyarakat yang merupakan konsumen pendidikan.
    c) Pendidikan sebagai pelayanan umum
    Pelayanan pendidikan merupakan pelayanan yang bersifat umum.
    Pandanganin i banyak dianut oleh banyak negarart ermasukI ndonesia.
    Dalam uuD 1945 pasal 31 memberi arti bahwa setiap warga negara
    berhak atas pelayanan pendidikan.
    Pendidikan sebagai bentuk modal yang produktif
    Pendidikan merupakan kebutuhan dan investasi bagi manusia. sebagai
    investasi, maka pendidikan memberikan pengaruh pada produktifitas suatu
    negara.
    Kategori biaya pendidikan
    Sekolah sebagai system social merupakan suatu system yang sangat
    kompleks. Produsen pendidikan akan melihat konsep biayadari sejumlah
    pengeluaran sebagai biayapendidikan dan besar-kecilnya dipengarukhi oleh
    lingkungan
    Para konsumen pendidikan terdiri dari keluarga atau wali murid, siswa,
    lembaga pemerintah dan swasta, dan masyarakat pada umumnya.
    Dalam program pembangunan nasional ( PROPERNAS ) 2000-2004, terdapat
    rancangan prioritas pembangunan nasional yang meliputi 5 program, sebagai
    berikut :
    1) Membangun system politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan
    dan kesatuan
    2) Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih
    3) Mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan
    berkelanjutan dan berkeadilan yang berdasarkan system ekonomi kerakyatan
    4) Membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan
    beragama, dan ketahanan budaya
    5) Meningkatkan pembangunan daerah.
    Di dalam Propernas untuk bidang pendidikan, terdapat arah pembangunan
    dengan program-program sebagai berikut :
    1) Perluasan dan pemerataan pendidikan dengan adanya dana yang mencukupi
    2) Meningkatkan kemampuan dan mutu hidup para pendidik
    3) Membenahi kurikulum
    4) Memberdayakan lembaga pendidikan
    5) Meningkatkan manajemenp endidikan, termasuku paya desentralisasdi an
    otonomi pendidikan.
    Selanjutnya dalam Renstra Depdiknas 2005-2009 disebutkan bahwa peningkatan
    peran pendidikan ditekankan pada : Perluasan dan pemerataan pendidikan; Mutu
    dan relevansi pendidikan; Governance dan akuntabilitas. Demikian juga dalam
    UUD 45 yang diamandemen ( pasal 3l ayat 4 ) menetapkan anggaran pendidikan
    20% dat” APBN. Disusul kemudian dengan kebijakan pemerintah yang
    dituangkan dalam : UU Sisdiknas, IIU Guru dan Dosen, UU BHP.
    Kebijakan pemerintah lainnya adalah tentang Sertifikasi Guru, BOS, BSE dan lain
    lain.
    Kesemuanya itu merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas
    pendidikan di Indonesia.

  21. Dudi Nurhendra Berkata:
    Juni 28, 2009 pukul 7:13 am | Balas

    Program Studi : Pendidikan Ekonomi – S2
    Universitas : Universitas Kuningan
    Mata Kuliah : Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan
    Dosen : Dr. Uhar Suharsaputra, M.Pd
    Nama : Dudi Nurhendra
    Nim : 2008136085
    Angkatan : V
    Kelas : A

    Jawaban Ujian Tengah Semester
    1. Jelaskan makna ekonomi pendidikan dalam konteks pembangunan bangsa
    Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam peningkatan sumber daya manusia. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Hal ini bukan saja karena pendidikan akan berpengaruh terhadap fertilitas masyarakat. Pendidikan menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan di lingkungan kerja. Oleh karena itu, tidaklah heran apabila Negara yang memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mempunyai tingkat pertumbuhan yang ekonomi yang pesat.

    Ekonomi pendidikan merupakan bagian terpenting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan nasional. Menurut Elchanan Cohn (1979) (dalam Nanang Fatah, 2006: 18) mengemukakan bahwa ekonomi pendidikan merupakan studi bagaimana manusia, baik perorangan maupun di dalam kelompok masyarakatnya membuat keputusan dalam rangka mendayagunakan sumber-sumber daya yang terbatas agar dapat menghasilkan berbagai bentuk pendidikan dan latihan, pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan, pendapat, sikap dan nilai-nilai khususnya melalui pendidikan formal, serta bagaimana mendiskusikannya secara merata (equal) dan adil (equality) diantara kelompok masyarakat.

    Berbagai penelitian membuktikan bahwa pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal yang penting dalam pembangunan bangsa. Namun demikian masih banyak terdapat berbagai permasalahn berkaitan dengan tantangan Pendidikan di Indonesia kaitannya dengan peningkatan sumber daya manusia yang bermutu, diantaranya:
    1. Tingkat pendidikan masyarakat relatif rendah
    2. Dinamika perubahan struktur penduduk belum sepenuhnya terakomodasi dalam pembangunan pendidikan
    3. Kesenjangan tingkat pendidikan
    4. Good Governance yang belum berjalan secara optimal
    5. Fasilitas pelayanan pendidikan yang belum memadai dan merata
    6. Kualitas pendidikan relatif rendah dan belum mampu memenuhi kompetensi peserta didik
    7. Pendidikan tinggi masih menghadapi kendala dalam mengembangkan dan menciptakan IPTEK
    8. Manajemen pendidikan belum berjalan secara efektif dan efisien
    9. Anggaran pembangunan pendidikan belum tersedia secara memadai.

    Dalam perkembangannya keuntungan pendidikan tidak selalu dapat diukur dengan standar nilai ekonomi atau uang. Hal ini disebabkan manfaat pendidikan, disamping memiliki nilai ekonomi, juga memiliki nilai sosial. Dalam pengukuran dampak pendidikan terhadap keuntungan ekonomi atau pendapat seseorang dari produktivitas yang dimilikinya, memerlukan asumsi-asumsi. Asumsi-asumsi bahwa produktivitas seseorang dianggap merupakan fungsi dari keahlian dan keterampilan yang diperoleh dari pendidikan. Ada empat kategori yang dapat dijadikan indikator dalam menentukan tingkat keberhasilan pendidikan, yaitu :
    1. dapat tidaknya seseorang lulusan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi
    2. dapat tidaknya memperoleh pekerjaan
    3. besarnya penghasilan (gaji) yang diterima
    4. sikap perilaku dalam konteks social, budaya dan politik.

    Untuk dapat merealisasikan hal di atas, maka peran ekonomi pendidikan sangat berperan di dalamnya sebagai bentuk investasi untuk pembangunan bangsa jangka panjang. Namun demikian titik tolak pengembangan pendidikan dan keterampilan yang memadai, diasumsikan bahwa seseorang yang mengenyam pendidikan akan memiliki akses untuk mendapatkan pekerjaan, penghasilan, status sosial dan melanjutkan pendidikan selanjutnya, melainkan memberikan peluang untuk membukan dan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

    5. Jelaskan pendekatan-pendekatan dalam ekonomi pendidikan serta hubungannya dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.
    Pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses pembelajaran yang dapat dilakukan dimana saja. Pendidikan terdiri dari penndidikan formal dan non formal. Pendidikan mengarahkan pada pembentukan kapasitas diri yang berkualitas dan mampu berkompetisi dengan individu lain.

    Dalam peningkatan kualitas manusia Indonesia, pemerintah merupakan salah satu komponen system yang sangat berperan dalam keberlangsungan pendidikan, pemerataannya dan peningkatan mutunya. Pendidikan merupakan suatu investasi sumber daya manusia. Hal ini karena pendidikan, memberikan sumbangan terhadap pembangunan social ekonomi melalui cara-cara meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap, dan produktivitas. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan seyogianya harus menjadi perhatian utama bagi kehidupan bangsa.

    Pendidikan dan ekonomi merupakan dua faktor penting dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan merupakan suatu sarana yang dapat membina dan melatih manusia untuk lebih mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, pendidikan dapat membentuk human capital yang berkualitas yang dpaat berperan lebih besar dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi.

    Kehidupan ekonomi mempunyai peran penting bagi perkembangan pendidikan masyarakat baik dilihat secara individual maupun secara sosial, dengan kehidupan ekonomi yang meningkat maka permintaan akan pendidikan/persekolahanpun akan meningkat dan dengan peningkatan tersebut maka kualitas human capital akan semakin baik dan berperan lebih banyak dalam proses kehidupan masyarakat.

    Beberapa kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan biaya pedidikan dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan, diantaranya :
    a. untuk gaji guru, pemerintah mengeluarkan UU Guru dan Dosen yang berimplikasi pada
    peningkatan gaji guru dengan tunjangan sertifikasi.
    b. mengirim guru untuk diklat, PLPG, dan lain-lain
    c. mengeluarkan kebijakan tentang dana BOS
    d. mengeluarkan kebijakan tentang sekolah gratis
    e. mengeluarkan kebijakan tentang pelaksanaan UN dan UASBN.

    Keterkaitan antara pendidikan dan ekonomi menunjukkan suatu yang bersifat interaktif, dimana dalam prosesnya akan terus terjadi interaksi antara keduanya dengan interaksi yang saling mendorong dan mengembangkan masing-masing bidang dalam suatu proses pembangunan di bidang pendidikan dan di bidang ekonomi.
    a. Pendidikan sebagai penyebab dan ekonomi sebagai akibat
    1) Pendidikan sebagai human investment/human capital
    2) Pendidikan sebagai industri jasa
    3) Penyerap tenaga kerja/pendapatan meningkat
    4) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja makin produktif
    b. Ekonomi sebagai penyebab dan pendidikan sebagai akibat
    1) Anggaran pendidikan
    2) Permintaan masyarakat akan pendidikan
    3) Mengurangi opportunity cost masyarakat
    4) Kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan
    c. Interaktif simultan
    Pendidikan yang dilaksanakan secara baik dan mampu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas maka dengan sendirinya akan mampu meningkatkan ekonomi suatu Negara untuk tumbuh dan berkembang.

    Pendapat yang mengatakan bahwa pendidikan dan kebijakan pendidikan tidak bermanfaat bagi kemakmuran sebuah negara. Ini adalah pendapat sama sekali tidak berdasar secara impiris. Pesan yang ingin disampaikan adalah ada banyak hal lain yang menyebabkan kontribusi positif pendidikan tidak teralu besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan.

    Manfaat dari pendidikan dalam hal kenaikan produktivitas dan penghasilan pekerja hanya berlaku untuk jenis-jenis pekerjaan tertentu. Akibatnya, kenaikan tingkat pendidikan belum tentu memberikan manfaat terhadap pertumbuhan dan pemerataan. Terutama jika kita berbicara mengenai manfaat pendidikan bagi kelompok yang kurang mendapatkan kesempatan (miskin).

    Antara pendidikan dan ekonomi terdapat hubungan yang bersifat timbal balik, pendidikan yang meningkat akan menopang kehidupan ekonomi semakin meningkat, dan keadaan ekonomi yang baik akan mendorong perkembangan pendidikan. Hal ini berarti bahwa pendidikan dan ekonomi merupakan faktor yang sama pentingnya dalam konteks pembangunan bangsa dalam berbagai bidangnya.

  22. Euis Siti Hodijah Berkata:
    Juni 29, 2009 pukul 4:15 am | Balas

    UTS EKONOMI DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
    Nama : Euis Siti Hodijah
    NIM : 2008136088

    Makna Ekonomi Pendidikan dalam Konteks Pembangunan Bangsa
    Dalam Program Pembangunan Nasional ( PROPENAS ) 2000 – 2004, terdapat rancangan prioritas pembangunan Nasional yang meliputi 5 ( lima ) program yang meliputi :
    a. Membangun system politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan,
    b. Mewujudkan supermasi hukum dan pemerintahan yang bersih,
    c. Mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan yang berdasarkan system ekonomi kerakyatan,
    d. Membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama, dan ketahanan budaya,
    e. Meningkatkan Pembangunan daerah
    Melihat kepada prioritas pembangunan nasional tersebut kita akui akan urgensinya, namun demikian terdapat suatu inkonsistensi antara prioritas pembangunan nasional dengan visi dan misi yang telah dikemukakan di dalam GBHN 1999 – 2000. Di dalam visi maupun misi ditekankan pada pentingnya pengembangan pribadi manusia Indonesia yang akan membangun suatu masyarakat baru Indonesia. Pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas tidak diprioritaskan di dalam program pembangunan nasional. Hal ini akan tampak jelas di dalam alokasi dana seperti yang akan kita lihat dalam APBN 2001.
    Di dalam PROPERNAS untuk bidang Pendidikan, terdapat arah pembangunan dengan program – program sebagai berikut.
    1. perluasan dan pemerataan pendidikan dengan adanya dana yang mencukupi,
    2. meningkatkan kemampuan dan mutu hidup para pendidik,
    3. membenahi kurikulum,
    4. memberdayakan lembaga pendidikan,
    5. meningkatkan manajemen pendidikan, termasuk upaya desentralisasi dan otonomi pendidikan,
    Dengan melihat program PROPERNAS untuk bidang pendidikan, tampak bahwa program yang ada cukup memadai, namun terdapat beberapa hal yang perlu dipertanyakan.
    Apakah perluasan dan pemerataan pendidikan dapat diwujudkan apabila tidak didikung oleh dana yang mencukupi ?
    Pelaksanaan wajar 9 tahun di dalam kemampuan dana yang kurang, patut dipertanyakan. Wajar 9 tahun tidak perlu dipaksa – paksa, sebab yang sangat mendesak adalah meningkatkan mutu pendidikannya. Dalam hal ini program pemerataan pendidikan bukan hanya berarti memberikan kesempatan yang lebih luas kepada semua anak yang di semua daerah, tetapi juga pemerataan kualitas pendidikan. Hal ini kurang dilaksanakan pada masa pemerintahan orde baru.
    Masalah penting lainnya dalam program pembenahan pendidikan ialah meningkatkan manajemen pendidikan termasuk upaya desentralisasi dan otonomi pendidikan. Oleh karena pelaksanaan otonomi pendidikan masih dalam tahap – tahap awal, maka usaha – usaha yang intensif perlu dilakukan agar dalam pelaksanaannya tidak timbul kesan bahwa yang memegang peranan penting adalah pemerintah pusat sedangkan persiapan pada kemampuan daerah untuk pelaksanaan program ini tidak atau kurang diperhatikan. Hal ini akan menyebabkan gagalnya usaha otonomi pendidikan bahkan dapat merupakan suatu bencana bagi pendidikan nasional.
    Prioritas utama dari kelima program ini justru terletak pada masalah manajemen pendidikan yang meliputi pengurangan kekuasaan pusat terhadap daerah untuk semua tingkat pendidikan, memberdayakan provinsi dan kabuoaten untuk mengelola pendidikannya sendiri. Peran pendidikan pusat terbatas pada upaya mengayomi dan mengarahkan bukan memerintah. Prinsip “ tut wuri handayani “ dalam manajemen pendidikan nasional perlu diterapkan.
    Jika kita lihat dengan seksama program pembangunan dalam PROPERNAS untuk bidang pendidikan tampak dengan jelas bahwa program – program konservatif yang kurang tajam bahkan masih mengacu pada masa orde baru.
    Program – program disusun berdasarkan tingkat pendidikan sehingga kurang melihat kegiatan – kegiatan yang perlu diprioritaskan dalam membenahi system pendidikan nasional seperti yang dikehendaki oleh GBHN. Program – program tersebut antara lain program – program manajemen di dalam pembenahan organisasi departemen agar supaya bebas dari KKN dan juga agar lebih efisien.
    Dalam APBN 2001 pada dasarnya merupakan penjabaran dari PROPERNAS yaitu berupa kegiatan tahunan yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 2001
    Jika kita cermati, dalam APBN 2001 dapat diidentifikasi 8 ( delapan ) kegiatan pokok dalam bidang pendidikan, yaitu:
    1. Pelaksanaan Wajar 9 tahun,
    2. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan,
    3. Pendidikan alternatif,
    4. Bea siswa,
    5. Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ),
    6. Peningakatan profesionalisme guru,
    7. Pembenahan kurikulum,
    8. Pelaksanaan demokrasi dan desentralisasi melalui komite sekolah atau dewan sekolah.
    Kita mengetahui bahwa alokasi dana pendidikan yang direncanakan untuk tahun 2001 kurang dari memadai meskipun alokasi dana rutin pendidikan adalah yang tertinggio disbanding semua sector. Rendahnya alokasi dana untuk pendidikan dapat dimengerti karena adanya krisis ekonomi dan kekurangan dana pemerintah.
    1. KONSEP DASAR EKONOMI PENDIDIKAN
    Menurut Elchanan Cohn (1997:2) : The economics of education is the study of how man and society choose, with ar without the use of money, to employ scarce productive resources to produce various types of trainingn the development of knowledge, skill, mind, character, and so forth especially by formal schooling over time, and to distribute them, now and in the future, among varioud people and groups in society.
    Diterjemahkan oleh Nanang Fattah dalam bukunya “Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan” (2001:18) :
    Ekonomi pendidikan adalah suatu studi tentang bagaimana manusia, baik secara perorangan maupun kelompok masyarakatnya membuat keputusan dalam rangka mendayagunakan sumber – sumber daya yeng terbatas agar dapat menghasilkan berbagai bentuk pendidikan dan latihan, pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan, pendapat dan sikap dan nilai – nilai khususnya melalui pendidikan formal, serta bagaimana mendiskusikannya secara merata (equal) dan adil (equality) di antara berbagai kelompok masyarakat.
    Pada awalnya, pendidikan dalam pandangan tradisional menganggap bahwa pembangunan di sector pendidikan hanya membuang-buang uang yang tidak bermanfaat, akibatnya alokasi untuk sector pendidikan pun biasanya hanya sisa setelah yang lain
    Seperti pada saat orde baru, pembangunan pendidikan hanya pada bidang sarana dan prasarana (terutama bangunan) dengan inpres-nya, sedangkan kehidupan para guru kurang mendapat perhatian, mereka hanya dininabobokan dengan “ Pahlawan Tanpa Tanda Jasa “, sehingga tanpa adanya kesejahteraan yang memadai para guru tak bias mengembangkan diri dalam berbagi bidang.
    Pada saat ini cara pandang ini sudah mulai tergeser dengan ditemukannya pemikiran dan bukti ilmiah akan peran dan fingsi vital pendidikan dalam memahami dan memposisikan manusia sebagai kekuatan utama, bahkan merupakan prasyarat bagi kemajuan pembangunan dalam berbagai sector (www.uharsputra.wordpress.com) tanggal 25 Mei 2009.
    Konsep pendidikan saat ini berkembang dengan pesat dimana pendidikan merupakan sebuah investasi (education as investment) yang diyakini oleh setiap Negara bahwa sector pendidikan merupakan prasyarat kunci bagi pertumbuhan sector-sektor pembangunan yang lain.
    Indonesia mulai menerapkan konsep “hokum capital investment” sejak masa orde baru dengan kebijakan yang dikeluarkan langsung oleh presiden RI – saat itu Soeharto – dengan INPRES-nya. Pada decade 1980 sampai dengan 1990-an, menurut World Bank saat itu pemerintah terlalu besar memberikan subsidi bagi pendidikan tinggi.
    Dalam Renstra Depdiknas 2005 – 2009 bahwa peningkatan peran pendidikan ditekankan pada : 1) Perluasan dan pemerataan pendidikan; 2) Mutu dan relevansi pendidikan; 3) Governance dan akuntabilitas. Selain itu ketika Malaysia denga investasi yang cukup tinggi (28%), Indonesia mengikutinya dengan mengamandemen UUD 45 dengan menetapkan anggaran pendidikan 20% dari APBN (pasal 31 ayat 4). Disusul dengan kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam:
    > UU Sisdiknas
    > UU Guru dan Dosen
    > UU BHP
    Disertai PP, Keppres, Permendiknas, yang didalamnya termasuk tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan dengan melalui portofolio, PLPG, dan Diklat Profesi. Semuanya merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
    Dalam bidang pemerataan pendidikan, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan melalui : 1) program BOS; 2) program pendidikan gratis; dan lain – lain.

    2.Pendekatan – pendekatan dalam ekonomi pendidikan serta hubungannya dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.
    Dengan melihat uraian di atas, kita menyadari bahwa pengelolaan pendidikan membutuhkan alokasi dana yang cukup besar. Namun demikian, pengalokasian dana yang besar tersebut merupakan investasi bangsa untuk masa depan yang lebih baik.
    Dengan pendidikan yang baik akan dapat meningkatkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas, semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang, maka dia akan memperoleh pengetahuan, keterampilan serta pekerjaan dan penghasilan yang layak. Sumberdaya manusia yang lebih berkualitas akan dapat menghasilkan pembangunan manusia Indonesia yang lebih berkualitas juga yang pada akhirnya dapat meningkatkan derajat dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia.
    Dengan melihat uraian di atas, kita dapat melihat betapa pemerintah sudah berupaya meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan yang hendaknya dari tahun ke tahun ada peningkatan standar pelayanan yang lebih maksimal. Kita juga dapat mengamati dan merasakan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah sudah semakin meningkat.
    Peningkatan itu dapat kita lihat dalam alokasi anggaran pendidikan yang semakin meningkat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana., perbaikan dan pengadaan ruang kelas baru, adanya program Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ), Program sertifikasi guru, penetapan persyaratan minimal untuk kualifikasi guru, penetapan standar kelulusan siswa serta system rekruitmen tenaga pendidik dan kependidikan.
    2.Pendekatan – pendekatan dalam Ekonomi Pendidikan dan Hubungannya dengan Kebijakan Pemerintah dalam Bidang pendidikan.
    > Pendekatan – pendekatan Pendidikan dalam ekonomi pendidikan
    Nanang Fattah (2001:26) mengemukakan bahwa pendekatan dalam pembiayaan pendidikan ada dua, yaitu :
    a) Pendekatan Makro, yang mendasar perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana kemudian dibagi jumlah murid. Factor utama yang menentukan dalam perhitungan biaya satuan dalam system pendidikan adalah kebijakan dalam pengalokasian anggaran pendidikan di setiap Negara. Indonesia memiliki satuan diatas rata-rata bersama dengan Korea dan Malaysia. Satuan biaya pendidikan di setiap Negara sangat bervariasi. Variasi/ keragaman dalam besarnya satuan biaya disebabkan perbedaan cara penyelenggaraan pendidikan.
    Karakteristik pendidikan yang mempengaruhi biaya meliputi :
    > Skala gaji guru dan jam terbang mengajar
    > Penataran dan latihan pra jabatan
    > Pengelompokan siswa di sekolah dan di dalam kelas
    > System evaluasi, dan
    > Supervisi pendidikan
    Kebijakan – kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan biaya pendidikan :
    Dari karakteristik pendidikana tersebut pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan yang berhubungan dengan hal – hal tersebut seperti :
    > Untuk gaji guru.pemerintah mengeluarkan UU Guru dan dosen yang berimplikasi pada peningkatan gaji guru dengan tunjangan sertifikasi.
    > Mengirim guru untuk diklat, PLPG, dan lain – lain
    > Mengeluarkan kebijakan tentang dana BOS
    > Mengeluarkan kebijakan tentang sekolah gratis
    > Mengeluarkan kebijakan tentang pelaksanaan UN dan UASBN.
    b) Pendekatan Mikro, yang mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan pengeluaran alokasi pengeluaran per komponen pendidikan yang digunakan oleh murid. Pendekatan mikro ini menganalisis biaya pendidikan berdasarkan pengeluaran total (total cost) dan jumlah biaya satuan (unit cost) menurut jenis dan tingkat pendidikan. Biaya total merupakan gabungan biaya – biaya per komponen input pendidikan di tiap sekolah. Satuan biaya pendidikan merupakan biaya rata – rata yang dikeluarkan untuk melaksanakan pendidikan di sekolah per murid per tahun anggaran. Satuan biaya ini merupakan fungsi dari besarnya pengeluaran sekolah serta banyaknya murid sekolah.

  23. Dian Nugraha Berkata:
    Juni 29, 2009 pukul 12:03 pm | Balas

    UTS EKONOMI PENDIDIKAN
    Mata Kuliah : Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan
    Dosen : Dr. Uhar Suharsaputra, M.Pd
    Nama : Dian Nugraha
    NIM : 2008136083
    Kelas : A
    Angkatan : 5
    Program Studi : Pendidikan Ekonomi – S2
    Universitas : Universitas Kuningan

    PASCASARJANA UNIVERSITAS KUNINGAN

    1. Jelaskan makna ekonomi pendidikan dalam konteks pembangunan bangsa!
    Pendidikan tidak berproses pada ruang yang hampa, tetapi mengalami pergesekan dengan dunia di sekitarnya yang terus berkembang. Hal ini menjadi alasan untuk mengadakan redefinisi mengenai konsep dan sistem pendidikan yang selama ini diterapkan di indonesia. Karena selama ini berkembangnya ilmu pengetahuan tidak menambah karya-karya baru dalam ilmu pendidikan di indonesia, yang nantinya berkembang dan akan berpartisipasi dalam kehidupan bangsa-bangsa di duniayang setara dan sejajar.
    Lembaga pendidikan bisa maju bila mau meninggalkan sistem manajemen pendidikan yang masih tradisional. Lebih-lebih dalam kisaran arus transformasi yang begitu deras dan cepat, institusi pendidikan harus dikelola atau dikerjakan bak sebuah institusi bisnis/industri. Dalam suatu bisnis yang baik harus mampu dihasilkan produk yang terbaik pula, tanggap terhadap berbagai berbagai perubahan teknologi, pasar, harga yang kompetitif, dan juga keuntungan (profit). Celakanya, selama ini kata profit bagi dunia pendidikan merupakan kata tabu. Padahal profit juga berarti pertumbuhan dan perkembangan. Sehingga apa yang terjadi kemudian adalah bahwa model manajemen yang berangkat dari pandangan dunia bisnis tetap dicurigai dan diinterpretasikan secara harfiah sebagai komersialisasi pendidikan. Lebih-lebih bila dikaitkan dengan permasalahan misi dan tujuan mulia pendidikan. Maka kemudian muncullah gap dan bahkan benturan yang sangat tajam antara idealisme dan pragmatisme.
    Menurut Elchanan Cohn (1997:2) : Diterjemahkan oleh Nanang Fattah dalam bukunya “Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan” (2001:18) : Ekonomi pendidikan adalah suatu studi tentang bagaimana manusia, baik secara perorangan maupun di dalam kelompok masyarakatnya membuat keputusan dalam rangka mendayagunakan sumber-sumber daya yang terbatas agar dapat menghasilkan berbagai bentuk pendidikan dan latihan, pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan, pendapat sikap dan nilai-nilai khususnya melalui pendidikan formal, serta bagaimana mendiskusikannya secara merata (equal) dan adil (equality) di antara berbagai kelompok masyarakat.
    Uraian diatas menerangkan bahwa pendidikan harus mampu mengembangkan produktivitas SDM melalui pengembangan dua kemampuan, yaitu, (1) kemampuan teknis, seperti peningkatan penguasaan kecakapan, profesi dan keahlian yang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan lapangan kerja yang berubah, (2) watak dan karakter dapat mendorong SDM untuk menjadi kekuatan penggerak, seperti wawasan, penalaran, etos kerja, orientasi ke depan, kemampuan belajar secara terus menerus, dan sejenisnya. Akan tetapi, selama ini pendidikan lebih dipandang sebagai suatu sektor pembelanja anggaran Negara (budget spender). Karenanya tidak mengherankan jika sektor pendidikan dianggap tidak menghasilkan tingkat balikan ekonomi yang tinggi. Dengan berkembangnya perspektif pendidikan dalam investasi SDM, muncullah berbagai pemikiran baru yang mengarah pada upaya memperbesar anggaran pendidikan. Alasannya, setiap rupiah yang diinvestasikan untuk sektor pendidikan diharapkan akan menghasilkan tingkat balikan yang jauh lebih besar ketimbang hanya investasi di sektor-sektor fisik.
    Pendidikan akan dinilai bermutu dan efisien jika benar-benar memiliki manfaat bagi percepatan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Pendidikan seharusnya mampu menghasilkan SDM yang tidak menjadi beban, tetapi sebaliknya menjadi kekuatan penggerak bagi keseluruhan proses pembangunan.
    Dengan demikian, pembangunan pendidikan pada dasarnya merupakan upaya-upaya yang terpadu dari aspek-aspek pemerataan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan yang dilakukan secara efisien. Oleh karena itulah, aspek-aspek tersebut menjadi tema pokok pembangunan pendidikan. Dari sisi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa; wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun adalah merupakan salah satu upaya pembangunan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam konteks pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Melakukan pemerataan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi (setelah Wajar SD 6 Tahun), diasumsikan memberikan basis fundamental yang lebih kuat bagi pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kualitas SDM yang lebih berpendidikan. Dari sisi penyiapan tenaga kerja terampil dan profesional; pendidikan juga berorientasi pada penyiapan tenaga kerja yang terampil dan profesional sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Pendidikan harus sejalan dengan proses industrialisasi dalam pengertian dua hal yaitu :
    1) Pendidikan harus tanggap terhadap tuntutan dunia usaha dan industri akan tenaga terampil dan profesional.
    2) dunia usaha dan industri bukan hanya merupakan pemakai tenaga-tenaga terdidik, namun juga merupakan mitra kerja para pengelola sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya pendidikan kejuruan dan pendidikan profesional.
    3) pendidikan juga harus mampu memberikan kemampuan kewirausahaan, sehingga para lulusannya mampu menciptakan lapangan kerja mandiri.

    2. Pendekatan – pendekatan dalam Ekonomi Pendidikan dan Hubungannya dengan Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Pendidikan.

    Pendidikan merupakan institusi yang amat bertanggung jawab terhadap masa depan suatu bangsa. Institusi pendidikan diharapkan mampu melahirkan sumber daya manusia yangb berkualitas secara akademik dan mumpuni secara moral. Sebab, diakui atau tidak kualitas sumber daya manusia amat menentukan proses kinerja suatu bangsa. Dengan demikian, perbaikan sistem dan istitusi pendidikan menjadi suatu keniscayaan dan sangat signifikan dalam sejarah bangsa.
    Kerangka perwujudan desentralisasi pengelolaan pendidikan amanat Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi Pemerintah Daerah, konsepsi sektor pendidikan meliputi desenstalisasi pemerintahan di bidang pendidikan. Pelaksanaaan tercermin dalam manajemen berbasis sekolah ( school Based Management/SBM). Sehubungan dengan konsepsi itu pemerintah pusat seyogyanya lebih berperan dalam menghasilkan kebijaksanaan mendasar dan strategis. Salah satu kebijakan penting Pemerintah Pusat adalah menetapkan standar mutu pendidikan secara nasional. Fungsi ini antara lain diwujudkan melalui penetapan standar minimal penyelenggraan sekolah serta hasil-hasilnya. Standar minimal ini menyangkut sarana-prasarana pendidikan, kompetensi SDM pendidikan, kandungan minimal pendidikan, serta kemampuan minimal yang harus dicapai siswa. Untuk mencapai standar kemampuan minimal siswa, pejabat daerah dan kepala sekolah diberikan keleluasaan untuk mengelola pengadaaan, alokasi, pemeliharaan serta pendayagunaan secara efisien sarana prasarana pendidikan. Sementara itu, sekolah diberi keleluasaan mengelola sumber daya yang beragam menurut satuan pendidikan di setiap daerah untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif bagi siswa.
    Standar mutu menyangkut dua aspek, yaitu aspek administrasi ( pemerataan sumber daya pendidikan), dan aspek substansi (pencapaian mutu hasil pendidikan). Mutu akademis pendidikan perlu dikendalikan oleh Pemerintah Pusat melalui Lembaga Profesional bidang pengujian dan pengukuran. Sementara itu, pengendalian aspek administrasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah, agar rentang pengawasan tidak terlalu jauh. Departemen Pendidikan Nasional melalui Surat Keputusan Mendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, menggariskan peran masyarakat setempat dalam pembangunan pendidikan, yang diwujudkan dengan memfungsikan pemakai jasa pendidikan di dalam suatu lembaga kontrol. Sekolah mempertanggungjawabkan pencapaian hasil pendidikan secara proporsional terhadap semua pihak sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak( seperti orang tua siswa, Pemerintah Daerah, Pemerintah pusat, dan organisasi sosial) yang mekanisme dan organisasinya perlu diatur oleh peraturan Daerah.
    Dilihat dari segi anggaran, desentralisasi pengelolaan pendidikan dapat ditempuh melalui dua pendekatan, yakni pendekatan pengeluaran (expenditure) dan pendekatan pendapatan (revenue). Kedua penerapan pendekatan tersebut perlu dikaji secara cermat. Dari sisi pengeluaran, desentralisasi dilakukan hanya dalam pengelolaan pengeluaran yang anggarannya bersumber dari pemerintah Pusat. Melalui pendekatan ini, subsidi Pemerintah diberikan ke daerah atau setiap satuan lembaga pendidikan dalam bentuk paket (blok grant) dan pengelolaan pengeluaran sepenuhnya diserahkan kepada daerah atau satuan pendidikan.
    Dari sisi pendapatan, desentralisasi dilakukan, baik dalam perolehan pendapatan maupun dalam pengaturan pengeluaran. Melalui pendekatan ini, setiap daerah atau lembaga pendidikan diserahi tanggung jawab untuk mengelola sumber-sumber anggaran sendiri serta pengeluarannya secara otonom. Peranan subsidi Pemerintah Pusat hanyalah sebagai penyeimbang yang diberikan kepada setiap wilayah atau satuan pendidikan yang bervariasi menurut besarnya anggaran dari sumber daerah masing-masing. Jika paket anggaran ini sudah diserahkan kepada setiap satuan pendidikan, maka pembinaan perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan manajemen berbasis sekolah. Melalui manajemen berbasis sekolah ini, pimpinan sekolah memiliki tanggung jawab sepenuhnya untuk meneliti, mengkaji, dan memahami permasalahan berbagai sumber daya pendidikan, seperti guru, sarana, prasarana maupun buku pelajaran dan lingkungan yang dapat menghambat atau memacu prestasi belajar peserta didik.
    Jika setiap sekolah memahami permasalahan pendidikan, kepala sekolah sebagai pimpinan akan memiliki kebebasan dalam memutuskan berbagai hal dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan pendidikan di sekolah. Sebagai pelaksana terdepan, guru juga harus memahami dan menguasai kesulitan-kesulitan belajar peserta didik. Keberhasilan kepala sekolah dan guru dalam mencapai mutu pendidikan harus diukur dengan sistem ujian negara atau daerah yang diselenggarakan oleh suatu lembaga independen. Berdasarkan mutu yang dicapai ini, perlu diteliti bagaimana menerapkan sistem penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) yang jelas, konsisten dan objektif terhadap kepala sekolah dan guru. Dengan sistem itu, akan selalu berusaha sebaik mungkin dan senantiasa meningkatkan prestasi belajar siswa-siswanya dengan semangat inovasi dan pembaharuan pendidikan yang berlangsung secara terus menerus.

    Ada tiga pendekatan ekonomi pendidikan, yaitu :
    1. Pendekatan pendidikan sebagai penyebab dan ekonomi sebagai akibat
    Pendidikan merupakan suatu sarana yang dapat membina dan melatih manusia untuk lebih mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, pendidikan dapat membentuk human capital yang berkualitas yang dapat berperan lebih besar dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi” (Uhar Suharsaputra). Selain teori human capital, teori lain yang mendasari pendekatan ini adalah teori Screening. Teori ini menjelaskan bahwa investasi dalam pendidikan akan meningkatkan ijasah yang dimiliki oleh seseorang sehingga akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Asumsi kedua pada pendekatan ini pendidikan sebagai industri jasa. Seperti dikemukakan oleh John dan Morphet (1975; 90) “ Education is indeed a growth industry” . Jelas bahwa sektor pendidikan merupakan sebuah industri yang terus mengalami perkembangan, hal ini dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor pendidikan baik pendidikan formal, informal maupun nonformal. Mulai dari jumlah guru, staf tata usaha, penjaga, pegawai dinas pendidikan, serta masyarakat yang memiliki usaha di bidang pendidikan atau bidang yang terkait dengan pendidikan. Di sisi lain pendidikan juga menyediakan tenaga kerja dan memproduksi jasa yang dibutuhkan dalam perekonomian.
    Dari perspektif benefit pendidikan Cohn (1979) memperinci empat nilai ekonomi pendidikan yaitu :
    a. Pendekatan Human Capital yang mengmengkonstansikan hubungan linier antara invesment of education dengan higher productivity dan higher earning. Dalam pengertian, manusia sebagai modal dasar yang diinvestasikan dalam pendidikan akan menghasilkan manusia terdidik yang produktif, dan meningkatkan penghasilan sebagai akibat dari kualitas kinerja yang ditampilkan oleh manusia terdidik tersebut.
    b. Pendekatan radikal yang menyatakan bahwa pendidikan yang lebih baik diperuntukkan bagi tingkatan ekonomi tinggi. Tingkatan pendidikan sebagai penentu masa depan manusia harus mendukung seluruh lapissan masyarakat sesuai dengan kemampuan akademik dan sosial mereka.
    c. Pendekatan taxonomy of education benefit diperlihatkan bahwa peningkatan kapasitas penghasilan manusia terdidik berhubungan nyata dengan tingkat pendidikan, aktualisasi pendidikan pada level tertentu menggambarkan keterkaitan antara private dengan social benefit pendidikan.
    d. Pendekatan intergeneration effect atau peningkatan pendidikan, lebih tinggi terjadi pada generasi muda dibanding generasi terdahulu.
    Berdasarkan pendekatan ini, kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah kebijakan yang dapat mendorong setiap individu dalam masyarakat untuk memperoleh pendidikan, salah satunya adalah kebijakan wajib belajar 9 tahun (wajar dikdas), karena jelas berdasarkan pendekatan ini pendidikan akan mendorong terjadinya peningkatan perekonomian sebuah negara.
    2. Pendekatan ekonomi sebagai penyebab dan pendidikan sebagai akibat
    Ekonomi dianggap sebagai variabel penyebab sedangkan pendidikan sebagai akibat, artinya jika perekonomian individu / masyarakat meningkat maka diharapkan tingkat pendidikannya juga akan mengalami peningkatan. “Kehidupan ekonomi mempunyai peran penting bagi perkembangan pendidikan masyarakat baik dilihat secara individual maupun secara sosial, dengan kehidupan ekonomi yang meningkat maka permintaan pendidikan / persekolahan pun akan meningkat dan dengan peningkatan tersebut maka kualitas human capital akan semakin baik dan berperan lebih banyak dalam proses kehidupan masyarakat” (Uhar Suharsaputra)
    Yang menjadi perhatian utama pendekatan ini adalah :
    a. Anggaran pendidikan
    anggaran pendidikan tidak hanya terfokus pada besarnya alokasi anggaran, ketersediaan dana, dan kecukupannya, tetapi juga harus memperhatikan aspek efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran. Selain itu dalam hal implementasi kebijakan harus dilakukan pengawasan yang ketat, sehinggan efisiensi dan efektifitas anggaran dapat tercapai. (www.uharsputra.wordpress.com)
    b. Permintaan masyarakat akan pendidikan
    Harapan dan keinginan masyarakat terhadap tingkat pengembalian (rate of return) dari pendidikan karena panmdangan masyarakat masih klasik dan tabu, tidak sedikit anggota masyarakat yang memiliki pandangan apriori terhadap dunia pendidikan sehingga mereka tidak terdorong untuk memperoleh pendidikan, bahkan lebih memilih untuk bekerja agar memperoleh penghasilan.
    c. Mengurangi opportunity cost masyarakat
    Masalah pengurangan opportunity cost, jelas menuntut peran pemerintah yang sangat besar, diharapkan pemerintah melaksanakan kebijakan-kebijakan ekonomi yang sifatnya dapat mengurangi opportunity cost dalam pendidikan
    d. Kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan
    Kesejahteraan dianggap oleh sebagian pemegang kebijakan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Semakin meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan diyakini dapat meningkatkan kualitas pendidikan.
    Berdasarkan pendekatan ini, kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah kebijakan yang mendorong peningkatan kemampuan ekonomi individu / masyarakat sehingga mereka terdorong untuk memperoleh pendidikan. Kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya :
    a. Peningakatan alokasi anggaran disertai dengan pengawasan yang ketat dalam realisasinya.
    b. Peningkatan gaji dan tunjangan profesi guru.
    c. Pemberian subsidi kepada keluarga yang memiliki anak usia sekolah.
    d. Peningkatan sarana dan prasarana belajar.
    e. Pemberian bantuan operasional sekolah, agar biaya pendidikan dapat menjadi lebih murah atau bahkan gratis.
    3. Pendekatan Interaktif Simultan
    Pendekatan ini tidak ditentukan variabel mana yang menjadi penyebab dan variabel mana yang menjadi akibat, yang jelas diantara keduanya (ekonomi dan pendidikan) terdapat hubungan yang sifatnya timbal balik. “Antara pendidikan dan ekonomi terdapat hubungan yang sifatnya timbal balik, pendidikan yang meningkat akan menopang kehidupan ekonomi semakin meningkat, dan keadaan ekonomi yang baik akan mendorong perkembangan pendidikan. Hal ini berarti bahwa pendidikan dan ekonomi merupakan faktor yang sama pentingnya dalam konteks pembangunan bangsa dalam berbagai bidangnya. Keterkaitan antara pendidikan dan ekonomi menunjukan suatu yang sifatnya interaktif, dimana dalam prosesnya akan terus terjadi interaksi anatar keduanya dengan interaksi yang saling mendorong dan mengembangkan masing-masing bidang dalam suatu proses pembangunan di bidang pendidikan dan di bidang ekonomi” (Uhar Suharsaputra)
    Berdasarkan pendekatan ini, kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah kebijakan yang sifatnya mendorong peningkatan kemampuan ekonomi individu / masyarakat juga kebijakan yang mendorong individu / masyarakat untuk memperoleh pedidikan yaitu :
    a. Peningakatan alokasi anggaran disertai dengan pengawasan yang ketat dalam realisasinya.
    b. Peningkatan gaji dan tunjangan profesi guru
    c. Pemberian subsidi kepadakeluarga yang memiliki anak usia sekolah.
    d. Peningkatan sarana dan prasarana belajar.
    e. Pemberian bantuan operasional sekolah (BOS) , agar biaya pendidikan dapat menjadi lebih murah atau bahkan gratis.
    f. Wajib belajar 9 tahun (wajar dikdas).
    Jika pembangunan dipandang sebagai sistem makro maka pendidikan merupakan sebuah komponen atau bagian dari pembagunan. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat pada beberapa segi :
    1. Segi Sasaran Pendidikan
    Pendidikan adalah usaha sadar yang ditujukan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan utuh serta bemoral tinggi. Jadi tujuan citra manusia pendidikan adalah terwujudnya citra manusia yang dapat menjadi umber daya pembangunan manusiawi. Prof. Dr. Slamet Iman Santoso menyatakan bahwa tujuan pendidikan menghasilkan manusia yang baik. Manusia yang baik di manapun ia berada akan memperbaiki lingkungan.
    2. Segi lingkungan pendidikan
    Klasifikasi ini menunjukkan peran pendidikan dalam berbagai lingkungan atau sistem. Lingkungan keluarga (pendidikan informal), lingkungan masyarakat (pendidikan nonformal), ataupun dalam sistem pendidikan pra-jabatan dan dalam jabatan.
    a. Lingkungan Keluarga
    Di dalam lingkungan keluarga anak dilatih berbagai kebiasaan yang baik (habit formation) tentang hal-hal yang berhubungan dengan kecekatan, kesopanan, dan moral. Di samping itu, kepada mereka ditanamkan keyakinan-keyakinan yang penting utamanya hal-hal yang bersifat religius. Hal-hal tersebut sangat tepat dilakukan pada masa kanak-kanak sebelum perkembangan ratio mendominasi perilakunya. Kebiasaan baik dan keyakinan-keyakinan penting yang mendarah daging merupakan landasan yang sangat diperlukan untuk pembangunan
    b. Lingkungan sekolah
    Di lingkungan sekolah (pendidikan formal), peserta didik dibimbing untuk memperluas bekal yang telah diperoleh dari lingkungan kerja keluarganya berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap bekal dasar, lanjutan (dari SD dan sekolah lanjutan) ataupun bekal kerja yang langsung dapat digunakan secara aplikatif (Sekolah Menengah Kejuruan dan Perguruan Tinggi). Kedua macam bekal tersebut dipersiapkan secara formal dan berguna sebagai sarana penunjang pembangunan di berbagai bidang.
    c. Lingkungan Masyarakat
    .Di linkungan masyarakat (pendidikan Nonformal), peserta didik memperoleh bekal praktis untuk berbagai jenis pekrjaan, khususnya mereka yang tidak sempat melanjutkan proses belajarnya melalui jalur formal. Pada masyarakat kita (sebagai masyarakat yang sedang berkembang), sistem pendidikan nonformal mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini bertalian erat dengan semakin berkembangnya sektor swasta yang menunjang pembangunan. Di segi lain, hal tersebut dapat diartikan bernilai positif karena dapat mengkompensasikan keterbatasan lapangan kerja formal di lembaga-lembaga pemerintah. Di samping itu juga dapat memperbesar jumlah angkatan kerja tingkat rendah dan menengah yang sangat diperlukan untuk memelihara proporsi yang selaras antara pekerja rendah, menengah, dan tinggi. Hal demikian dapat dipandang sebagai upaya untuk menciptakan kestabilan nasional.
    3. Segi jenjang pendidikan
    Jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi memberikan bekal kepada para peserta didik secara berkesinambungan. Pendidikan dasar merupakan basic education yang memberikan bekal dasar bagi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Artinya pendidikan tinggi berkualitas, jika pendidikan dasarnya berkualitas. Dengan basic education pada pendidikan dasar juga diartikan bahwa pendidikan dasar memberikan bekal dasar kepada warga negara yang tidak sempat melanjutkan pendidikan untuk dapat melibatkan diri ke dalam gerak pembangunan. Pendidikan pada tingkat menengah memberikan dua macam bekal yaitu membekali peserta didik yang ingin melanjutkan ke pendidikan tinggi (SMA) dan bekal kerja bagi peserta didik yang tidak melanjutkan sekolah . pendidikan tinggi (PT) memberikan bekal kerja keahlian menurut bidang tertentu.
    4. Segi pembiayaan kerja atau sektor kehidupan
    Pembidangan kerja menurut sektor kehidupan meliputi antara lain : bidang ekonomi, hukum, sosial politik, keuangan, perhubungan, dan komunikasi, pertanian, pertambangan, pertahanan, dan lain-lain. Pembangunan sektor kehidupan tersebut dapat diartikan sebagai aktivitas, pembinaan, pengembangan, dan pengisian bidang-bidang kerja tersebut agar dapat memenuhi hajat hidup warga negara sebagai suatu bangsa sehingga tetap jaya dalam kancah kehidupan antara bangsa-bangsa di dunia.
    Pembinaan dan pengembangan bidang-bidang tersebut hanya mungkin dikerjakan jika diisi orang-orang yang memilikikemampuan seperti yang dibutuhkan. Orang-orang dimaksud hanya tersedia jika pendidikan berbuat untuk itu.

  24. Lilis Siti Kholisoh Berkata:
    Juli 1, 2009 pukul 6:05 am | Balas

    Nama :Lilis Siti Kholisoh
    NIM : 2008136098
    Mata Kuliah : Ekonomi dan Pembiayaan pendidikan
    Dosen : DR. Uhar Suharsaputra, M.Pd.
    Angkatan : V
    Kelas : A
    PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KUNINGAN

    1. Makna Ekonomi pendidikan dalam konteks pembangunan bangsa.
    Ekonomi pendidikan merupakan bagian yang terpenting dari ilmu ekonomi yang merupakan hal yang tak terpisahkan ilmu ekonomi sumber daya manusia (SDM) untuk pembangunan nasional. Sebagai landasan konseptual tentang ilmu ekonomi pendidikan berikut ini diuraikan definisi yang dikemukakan oleh Elchanan Cohn (1979) : “Ekonomi pendidikan adalah suatu studi tentang bagaimana manusia, baik secara perorangan maupun di dalam kelompok masyarakat membuat keputusan di dalam rangka mendayagynakan sumber-sumber daya yang terbatas dapat menghasilkan berbagai bentuk pendidikan dan latihan, pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan, pendapat, sikap dan lain-lain khususnya melalui pendidikan formal,serta bagaimana mendiskusikannya secara merata (equal) dan adil (equality) diantara berbagai kelomppok masyarakat”. Jadi ekonomi pendidikan adalah suatu studi tentang bagaimana manusia, baik secara perorangan manpun di dalam kelompok masyarakat membuat keputusan dalam rangka mendayagunakan sumber-sumber daya yang terbatas agar dapat menghasilkan berbagai bentuk pendidikan dan latihan, pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan, pendapat, sikap dan nilai-nilai khususnya melalui pendidikan formal serta bagaimana mendiskusikannya secara merata dan adil di antara berbagai kelompok masyarakat.
    Ilmu ekonomi pendidikan tumbuh dan berkembang oleh prespektif investasi sumber daya manusia (human capital). Investasi sumber daya manusia (SDM) sangat penting kaitannya antara pendidikan, produktivitas kerja dan pertumbuhan ekonomi. Teori human capital menganggap bahwa tenaga kerja merupakan pemegang kapital (capital holder) yang tercermin dalam keterampilan, pengetahuan dan produktivitas kerja. Jika tenaga kerja merupakan pemegang kavital, maka orang dapat melakukkan investasi dengan memilih pekerjaan yang sesuai untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.Konsep ekonomi adalah bagaimana mengalokasikan sumber-sumber yang terbatas untuk mencapai tujuan yang beraneka ragam dengan pertimbangan ekonomis didasarkan pada kemampuan anggaran dan skala prioritas.
    Transaktor ekonomi yang berhubungan dengan pendidikan dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu:
    a. Golongan produsen
    Para produsen pendidikan terdiri dari pendidikan, pengelola pendidikan, badan/lembaga pemerintah dan swasta, keluarga yang membantu anak-anak di rumah.
    b. Golongan konsumen
    Para konsumen pendidikan terdiri dari keluarga atau orang tua siswa, siswa itu sendiri, lembaga-lembaga pemerintah atau swasta dan masyarakat secara umum.
    Menurut Moch. Idochi Anwar tentang perspektif pendidikan ekonomi sebagai berikut:
    a. Ilmu ekonomi berasumsi bahwa manusia adalah makhluk ekonomi yang bertujuan memberi kepuasan sebesar-besarnya dan manusia dikategorikan makhluk hedonis yang berusaha mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya.
    b. Ilmu pendidikan berasumsi manusia sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial dan makhluk etis.
    M.J. Langeveld melihat bahwa manusia sebagai makhluk yang dapat dididik (animal educandum), mkhluk yang dapat mendidik (animal educabit) dan makhluk yang tertuju kepada pendidikan (antropus normative)
    Pengembangan mutu sumber daya manusia (SDM) dalam konteks pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah upaya meningkatkan kualitas produksi suatu Negara dengan jalan meningkatkan mutu masukan yang dimilikinya. Dalam kondisi pendidikan ekonomi, pada mulanya diawali dengan adanya proses sosialisasi antara pendidik (sumber belajar ekonomi) dengan anak didik (sasaran didik ekonomi).
    Implikasi pengembangan ilmu pendidikan ekonomi menuntut para pengembang dan pembina yang professional dalam ilmu ekonomi dan juga ilmu pendidikan yang mengintegrasikan dalam ilmu pendidikan ekonomi. Dari strategi dan pengembangan ilmu pendidikan ekonomi dalam proses belajar mengajar memiliki kecenderungan dinamis dan strategis. Karena bidang ekonomi yang merupakan jantungnya pembangunan bangsa merupakan suatu masalah bidang kajian dalam membentuk, mengembangkan dan membangun wawasan peserta didik mengenai ilmu ekonomi sehingga menjadi pelaku ekonomi berwawasan budaya bangsa.

    2. Pendekatan-pendekatan dalam ekonomi pendidikan serta hubungannya dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan
    Upaya untuk mengembangkan suatu sistem pendidikan yang berporos pada asas-asas pemerataan, relevansi, mutu, efisiensi dan efektivitas dikaitkan dengan tujuan dan cita-cita pendidikan di Indonesia. Salah satu dimensi ekonomi pendidikan memperhitungkan human investment dan human capital
    Dari segi teori ekonomi pendidikan ada beberapa pendekatan dalam bidang ekonomi pendidikan, yaitu:
    a. Pendekatan human investment
    Hubungan dengan biaya dan manfaat, pendidikan dapat dipandang sebagai salah satu bentuk human investment yaitu proses untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan yang merupakan suatu investasi. Investasi pendidikan yang dapat mengakibatkan seseorang dengan mudahnya memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya sehingga dapat meningkatkan tarap hidupnya dengan meningkatnya pendapatan yang diperoleh. Sehingga dengan begitu peningkatan pendapatan tidak hanya bagi perorangan tapi bagi masyarakat. Pendidikan dalam operasionalnya tidak dapat lepas dari masalah biaya. Biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan pendidikan atau membeli pendidikan bagi anaknya harus dipandang sebagai investasi.
    b. Pendekatan human capital
    Aspek pembiayaan dipandang sebagian dari investasi pendidikan yang menentukan taraf produktivitas individu maupun kelompok. Taraf produktivitas mempengaruhi taraf perolehan (earning) seseorang atau kelompok yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kecepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.
    Tingkat pengeluaran biaya pendidikan merupakan indikator upaya keuangan Negara untuk investasi (human investment) dan sumber daya manusia (human capital) dan menunjukkan skala priorotas di antara sektor-sektor dalam pengalokasian keuangan Negara.
    Dengan ikut campurnya para ekonom mengkaji dunia pendidikan melahirkan berbagai pandangan serta berlakunya konsep-konsep ekonomi dalam bidang pendidikan, antara lain:
    a. Pendidikan sebagai benda ekonomi
    Dalam kedudukannya sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dan mempertahankan eksistensinya sebagai manusia, maka selalu membutuhkan pendidikan. Karena pendidikan merupakan alat pemuas kebutuhan manusia yang dapat disebut sebagai benda ekonomi. Sebagai alat pemuas kebutuhan, maka dalam pendidikan akan terdapat beberapa hal seperti:
    1) Demand (permintaan) dan needs (kebutuhan)
    Pendidikan merupakan barang prestise di mana orang-orang yang berpendidikan rendah atau rendah pendidikannya memiliki prestise yang rendah juga. Karena itu kenaikan biaya pendidikan tidak akan menurunkan permintaan akan pendidikan dan konsep kebutuhan selalu dipandang dari segi subyektif manusia, yaitu nilai yang diberikan seseorang terhadap benda yang dapat memenuhi kebutuhannya.
    2) Konsumen pendidikan
    Hasil pendidikan yang berwujud perubahan pengetahuan, keterampilan serta keahlian dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda-beda. Kelompok masyarakat yang merupakan konsumen pendidikan.
    3) Pendidikan sebagai pelayanan umum
    Banyak Negara yang menganut paham bahwa pelayanan pendidikan merupakan pelayanan bersifat umum. Undang-ungang Dasar RI 1945 pasal 31 yang menyatakan bahwa:
    Ayat (1) Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran.
    Ayat (2) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-undang Dasar 1945.
    Memberi arti bahwa setiap warga Negara berhak atas pelayanan pendidikan. Karena itu pemerintah selalu menganggarkan untuk biaya pendidikan.
    b. Pendidikan sebagai bentuk modal yang produktif
    Bahwa pendidikan merupakan kebutuhan primer manusia dan investasi manusia. Sebagai investasi, maka pendidikan memberikan pengaruh pada produktivitas suatu Negara. Pandangan Schultz A. Von Thunen menganalisis biaya pendidikan sebagai bentuk modal yang produktif.
    c. Kategori biaya pendidikan
    Sekolah sebagai sistem sosial merupakan suatu sistem yang sangat kompleks. Produsen pendidikan akan melihat konsep biaya dari sejumlah pengeluaran sebagai biaya pendidikan dan besar kecilnya dipengaruhi oleh lingkungan.

    Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan
    a. Untuk biaya pendidikan yang secara konvensional terdiri dari biaya pelayanan guru, pengelola dan tenaga administrasif.
    b. Untuk biaya sarana dan fasilitas belajar.
    c. Untuk pengembangan dan pendayagunaan IPTEK bagi tenaga kependidikan untuk menjadi sumber penggerak bagi perluasan motivasi lapangan kerja.
    d. Untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam bidang pendidikan melalui pendidikan dan latihan.

Tinggalkan Balasan