Krisis Pendidikan (7)

Wacana wacana dominan yg terus dikembangkan dan dipraktekan dalam kebijakan cenderung makin kuat dan lama kelamaan dipandan sebagai hal biasa yg demikian adanya. Misalnya dalam pendisiplinan melalui pemeriksaan/ujian yg dilaksanakan dg UKG yang menguji guru dalam kompetensi sebagai tenaga profesional. Hasil UKG oleh pemerintah/kemendikbud digunakan serta merta sebagai ukuran mutu guru, ini jelas keliru dan melanggar UU 14/2005, tapi hampir tak ada yang mempersoalkannya seolah olah demikian harusnya dan wajarnya. Dlm sudut normatif UU, kompetensi guru sebagai tenaga profesional jelas tertulus 4, namun yg diuji hanya 2 kompetensi, jadi bagaimana uji 2 kompetensi digunakan untuk menilai kompetensi guru yg mencakup 4, harusnya itu “UJI SETENGAH KOMPETENSI GURU” (USKG), dan hasilnya “SETENGAH MUTU GURU” yg lebih parah itu dipakai untuk menentukan tunjangan profesi, tak ada yg mempersoalkan, padahal itu jelas keliru baik dari sudut legal, rasional dan ilmiah, sehingga pertanyaannta basis pengelolaan sistim pendidikan ini apa?, dusini hanya kekuasaan yg memaksakan wacana dan pendidik tak berdaya terhadapnya..dlm kondisi ini adalah mimpi jika mengharapkan kreativitas guru berkembang, dan hanya guru kreatif yg bisa menghasilkan siswa kreatif…inilah anomali kekuasaan yg berkolaborasi dg pengetahuan yg keliru, (dikelirukan) ttg proses pendidikan, pembelajaran.
Dalam banyak hal, kita bisa melihat bahwa suatu kebijakan publik merupakan suatu kolaborasi antara pengetahuan dg kekuasaan yang kemudian membentuk wacana umum hingga individu yg terlibat, atau terkait kebijakan tersebut menerimanya baik sukarela maupun terpaksa, yg jelas hal itu menjadi proses pendisiplinan baik bagi individu (para pendidik) maupun institusi (lembaga, organisasi pendidikan seperti persekolahan). Memang pendisiplinan individu maupun organisasi memiliki efek timbal balik baik pada sistem organisasi maupun pada anggota organisasinya. Misalnya Akreditasi yg merupakan pendisiplinan organusasi sekolah tuk memenuhi berbagai norma dan kriteria standar yg ditentukan akan mendirong pada pendisiplinan guru oleh sekolah, sementara UN yg merupakan kontrol pendusiplinan pada individu siswa dlm belajar akan berefek pada pendisiplinan tingkat organisasi sekolah, meskipun dgg motif utama yg berbeda. Esensi semua itu pada prinsipnya merupakan bentuk intervensi kekuasaan, meraksuknya kekuasaan pada bidang pendidikan, yg dari sudut profesionalitas jelas mengacaukan profesi pendidik yg otonom, karena bila sudah kuasa yg bermain, tujuannya cenderung kebawa ke luar pendidikan. UN itu untuk menilai bagaimana hasil belajar siswa, itu intinya dan itu esensi gasil pendidikan sebagai belajar terpandu dlm sistem persekolahan. Namun un juga bisa jadi prestise (gengsi) bagi guru, kepala sekolah organisasi sekolah, dinas pendidikan, pemda kemdikbud dan salam konteks global Pemimpin pemerintahan, negara ketika secara terpaksa dikomparasikan dg negara lain, oleh karena itu sangat rasional jika kekuasaan bermain dalam hal ini, hingga jalan pinggiran kebijakan formal nukan lagi bicara mutu hasil pendidikan yg substantif namun bicara rarget, keharusan yg cenderung menekan dan bisa mendorong ketidakjujuran dlm pelaksanaannya. Ini merupakan perselingkuhan antara kekuasaan dg wacana pengetahuan ttg pendidikan yg menhadi virus ganas pada hakekat pendidikan dan persekolahan., semua harus melakukan seperti ini seperti itu untuk memuaskan hasrat kekuasaan, bukan nilai2 pendidikan.

Pendisiplinan melalui normalisasi, standarisasi terhadap institusi (organisasi sekolah) adalah akreditasi sekolah sebagai komponen sistem penjaminan mutu pendidikan. Mekanisme akreditasi yg dilakukan pemerintah merupakan sebuah wujud kuasa melalui legitimasi peran negara dlm masalah pendidikan. Semua peraturan prosedur kriteria diatur pemerintah dan diberlakukan pada semua sekolah tanpa melihat efek kapasitas lingkungan serta sdm yg dimiliki oleh sekolah. Cara ini sebenarnya merupakan bentuk kontrol dan dapat mengekang kreativitas organisasi sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan serta dalam beradaptasi pada berbagai tantangan yg timbul dari lingkungan, semua harus begini sekolah manapun dan dimanapun. Dengan begitu maka akreditasi menjadi instrumen untuk klasifikasi sekolah dlm hal mutu (berbasis standar). Sehingga negara menjadi penentu yg cukup dominan dlm mengendalikan praktek pendidikan, dan sekaligus mengkategorikan sekolah2 berdasarkan kriteria yg dibuat terpusat oleh pemerintah. Kondisi ini akan mendorong kompetisi antar sekolah tuk mendapat peringkat tertentu, sehingga menggoda sekolah melakukan berbagai pengorbanan tenaga waktu sekaligus dana yg tak rasional dan bisa menyimpang. Orientasi akreditasi berbasis evaluasi diri serta lebih fokus pada dokumen, hasil, sering abai pada proses pendidikannya, sehingga bisa terjadi (atau) bahkan itu yg banyak terjadi peringkat akredirasi tak dapat dukungan proses faktual, yg penting peringkatnya, prosesnya ya…biasa, bahkan Egp. Ini logis saja terjadi karena dominasi kekuasan memasuki wilayah dalam dari organisasi yg sebenarnya menuntut proses pendidikan yg substantif bermutu, bukan sekedar peringkat akredirasi nya, karena ditengarai akreditasi mendorong rusaknya integritas sekolah dan sdm pendidik yg mempersiapkannya.

Penggunaan kekuasaan memang tak bisa dihindari, apalagi dia tersebar di berbagai tempat, serta tak selalu bermakna negatif. Namun kekuasaan yg eksesif serta pendominasian dlm wacana pengetahuan dlm suatu perspektif tunggal serta masuk dlm wilayah yg tak difahaminya (karena kemajemukan pola, lingkungan sosial budaya) dlm pendidikan, pembelajaran, jelas akan merusak atau menghalangi tumbuh kembangnya kreativitas organisasi juga para pendidik. Birokratisasi yg mendorong teknikalisasi proses pendidikan, pembelajaran, terhadap lembaga/organisasi dan individu pendidik cenderung mempersempit ruang bebas improvisasi yg mungkin sangat penting bagi perbaikan sekolah dan peningkaran kemampuan pendidik dlm pengembangan pembelajaran. Learning in and from practice of education and instruction akan tidak terpantul karena semua sudah diatur urutan dan prosedurnya semya harus tunduk terhadapnya neskipun secaea aktual relevansi subsrantifnta tak ada serra relevansu praktisnya juga tak memberi ruang (luas) untuk kreativitas.

Penilaian, pengukuran yg diseragamkan pada dasarnya merupakan efek positivisme yg memandang bahwa ilmu tanpa kecuali bersifat universal. Neoliberalisme sebagai pengembangan sekaligus penguatan liberalisme menjadikan faham pemikiran mereka sebagai hal yg harus diterima oleh semya bangsa, karena memang terbukti faham atau ideologi libwral menjadi puncak san ujung sari sustem tepat dalam mengatur kehidupan manusia secara universal, suapapun, dan dimanapun, paling tidak itu yg tergambar dari karya Fukuyama dlm “The End of History”, meskipun dapat kritik dari Derrida, namun kekuatan militer, ekonomi negara maju (penganut neoliberal) menjadikan neoliberalisme jadi wacana pengetahuan dominan, yg umum ditransliterasi ke dalam berbagai kebijakan bangsa2 dlm mengelola bangsanya dlm berbagai bidang kehidupan termasuk pendidikan.

Pendidikan telah menjadi bagian dari sistem global yg masuk bidang yg diliberalisasi, sehingga wacana pendidikan didominasi dg pandangan san pemikiran perlunya pendidikan bangsa ikut dlm arus global. UU No 20/2003 tentang sisdiknas dg jelas dlm konsiderannya menimbang poin c menyatakan “bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan”.  Semua UU, PP dan aturan di bawahnya yg lahir sesudah UU Sisdiknas ini tentu paralel dg apa yg menjadi dasarnya, dimana dari segi legal konstitusional Pendidikan nasional sedah memasuki kolam.global pendidikan dimana semua negara masuk berkompetisi didalamnya, negara maju (umumnya penganut liberalisme-neoliberalisme) didepan tentunya, dan mereka itulah yg menentukan aturan, srandar, kriteria untuk dapat mengikuti kompetisi di kolam glibal tersebut. Apa yg dikemukakan terdahulu merupakan filsafat deskriptif sskaligus preskriptif komparatif dg menerapkan model analusus arkeologi pengetahuan yg didalamnya juga dikaitkan dg kekuasaan (analisis kaitan ini disebut genealogi pengetahuan), ini paling tidak dpt memberikan gambaran awal tenrang kenapa pendidikan kuta seperti sekarang ini, tentu itu akan jadi masalah tidak bagi semua irang tapi bagi yg mempersoalkannya terkait kontinyuitas sejarah pendidikan bangsa yg diakui berorientasi dan berbasis nilai agama dan sosial budaya bangsa. Apakah ini keterputusan sejarah arau perkembangan sosial yg wajar? . Tentu ini perlu kajian dan riset lebih luas meskipun pohonnya terang benderang namun kaitan akarnya itu yg perlu didalami. Kita tak harus berfikir mendalam, namun kita harus memikirkan hal yg dangkal secara mendalam. Karena bukan masalahnya yg menentukan fikiran kita namun mempersoalkannya yg jadi langkah awal tuk kita berfikir dalam memahami berbagai gejala pendidikan sehingga kita bisa memberi makna pada realitas pendidikan yg terjadi.

Iklan
| Meninggalkan komentar

Pendidikan sebagai Pembudayaan dan Pemberdayaan.

(Makalah disampaikan dlm saresehan pelestarian budaya lokal di Kabupaten Kuningan, diselenggarakan oleh Badan Kesbangpol Kab Kuningan, 22 Pebruari 2018 di Auditorium Gedung Naskah Linggarjati Kuningan)

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial dan budaya, manusia juga adalah homo educandum, makhluk yang bisa dididik, yang dengannya berkembang kemampuan untuk mendidik, dan interaksi antara mendidik dan yang dididik melahirkan konsep pendidikan dan proses pendidikan, sebagai bagian dari kehidupan masyarakat, dalam masyarakat, dan untuk masyarakat. Apapun namanya, masyarakat memerlukan mekanisme untuk mempertahankan diri dan melanjutkan kehidupannya. Pola nilai, sikap, serta prilaku dengan berbagai variasi kompetensinya merupakan cara yang tumbuh dalam melakukan adaptasi terhadap lingkungan hidup sekitarnya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial yang keberhasilannya akan menentukan hidup dan kehidupannya. Ini bermakna bahwa manusia memerlukan budaya dalam kesadaran historisnya dan pemberdayaan dalam konteks kemampuannya, dan Ini dikuatkan oleh prinsip penyelenggaraan pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. (Pasal 4 ayat 3 UU No 20/2003) 

Keberhasilan suatu kelompok mayarakat mempertahankan dan mengembangkan dirinya menjadi khazanah pengetahuan yang dimiliki secara sosial, dan ketika sunatullah berjalan maka keinginan untuk menjadikan semua khazanah pengetahuan dimiliki oleh penerus mereka, mulailah pewarisan nilai, sikap, prilaku dan kompetensi hidup dan kehidupan yang dimiliki terjadi dalam suatu suasana dan kejadian pendidikan yang berjalan alami dalam lembaga keluarga sebagai bagian dari kohesivitas kehidupan sosial masyarakat, sehingga ketika generasi tua meninggal, generasi penerus telah siap dengan pola nilai, sikap, prilaku dan kompetensi yang relatif sama dengan pendahulunya untuk melanjutkan hidup dan kehidupannya. 

Kondisi-kondisi tersebut pada dasarnya merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat dimana pewarisan nilai-nilai budaya pada awal perkembangannya, menjadi muatan utama yang menjadi isi pendidikan, pembelajaran, karena hanya dengan cara inilah manusia, masyarakat dapat terus berlanjut, berkembang dalam menghadapi berbagai tantangan hidup dan kehidupan, dalam interaksinya dengan alam maupun dengan manusia lain dalam kehidupan individual, sosial masyarakat lokal, regional, nasional, global. Dalam konteks ini, maka Pendidikan dipandang sebagai proses Pembudayaan dalam konteks masa lalu, dan ini tentu akan menjadi modal bagi pemberdayaan terkait dengan masa kini dan masa depan yang sarat perubahan dan sulit dipastikan.

B. Masyarakat, Kebudayaan dan Pendidikan

Masyarakat merupakan kumpulan dan atau pola interaksi manusia dalam suatu bingkai budaya yang khas (aspek keyakinan, nilai, sikap, perwujudan fisik, perwujudan prilaku, perwujudan keindahan). Budaya menjadi nilai-nilai yang disepakati serta perwujudannya terlihat dalam prilaku intelektual, emosional dan sosial, budaya menjadi ikatan komunitas dalam menjalankan peran hidup dan kehidupan dengan variasi segmen serta faktor yang membentuknya. Masyarakat tak pernah membiarkan budaya berhenti pada masanya, budaya membentuk kerangka berfikir yang diyakini sebagai sesuatu yang penting dan harus dilanjutkan oleh masyarakat penerusnya di masa datang, dan dari sinilah  pendidikan sebagai pewarisan nilai-nilai dan budaya secara integral menjadi bagian yang selalu terjadi dalam setiap masyarakat/komunitas. 

Pewarisan nilai-nilai, kecakapan dan ketrampilan pada awalnya merupakan hal yang cukup sederhana dimana orang tua dapat secara langsung melakukannya pada berbagai kejadian pendidikan (pengajaran, pelatihan) dalam kehidupan sehari-hari, karena apa yang terjadi dan dialami oleh orang tua, itulah yang akan dialami oleh anak-anak seiring perkembangan waktu, namun ini jelas hanya bisa efektif dalam bentuk masyarakat post-Figurative yang menurut Margareth Mead (dalam Astrid Susanto, 1986), merupakan masyarakat tradisional dimana generasi yang lebih tua sudah mengalami apa yang baru akan dialami oleh generasi muda, ini berarti bahwa dalam   masyarakat  tradisional golongan Tua memandang bahwa golongan muda akan mengalami perkembangan dalam hidupnya sesuai dengan apa yang telah dialami oleh golongan tua, sehingga nilai-nilai, kecakapan dan ketrampilan yang harus dimiliki relatif sama, dan generasi tua merasa berkewajiban mentransmisikan kepada generasi muda (transmisi vertikal dari atas/generasi tua ke bawah/generasi muda). 

Seiring dengan perkembangan masyarakat melalui berbagai hubungan antar kelompok masyarakat, maka masyarakat kemudian berubah menjadi bersifat co-Figuratif, dimana baik golongan tua maupun golongan muda (anak-anak) sama-sama belum mempunyai pengalaman, sehingga  mengalami kesulitan untuk mentransmisikan  nilai-nilai, kecakapan serta ketrampilan yang perlu disampaikan pada golongan muda. Dalam kondisi ini ketegangan antara golongan tua dan golongan muda merupakan ciri dari masyarakat dan hanya bisa diatasi dengan upaya melakukan adaptasi dari golongan tua agar bisa kompatibel dengan perkembangan yang ada dan yang mungkin ada, inilah masyarakat pre-Figuratif, yang hanya mungkin bisa diwujudkan dengan pendidikan dan komunikasi yang efektif. Dengan demikian pendidikan merupakan unsur penting dalam konteks budaya masyarakat apapun bentuk masyarakatnya dan sistem budayanya.

Setiap masyarakat, sesederhana apapun, dengan budaya yang dimilikinya berusaha untuk mendidik anggotanya khususnya generasi muda menurut cita-cita, harapan yang dimiliki masyarakatnya dan nilai-nilai budayanya, sehingga perbedaan suasana dan kejadian pendidikan jelas akan nampak. Ini berarti akan terdapat perbedaan antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya karena setiap masyarakat mempunyai nilai-nilai, pola sikap dan prilaku yang berlainan, sehingga tidaklah sederhana bila suatu saat upaya untuk menyamakan cara mendidik lintas budaya menjadi harapan dan keinginan politik yang mengagregasi kepentingan, harapan dan cita-cita masyarakat yang bervariasi, meskipun esensinya pada dasarnya relatif sama dalam konteks mempertahankan hidup dan kehidupan masyarakatnya masing masing. Masyarakat memang terus berubah, interaksi antar kelompok masyarakat, kehadiran berbagai nilai-nilai baru seperti agama serta proses asimilasinya jelas menjadi faktor yang menjadikan dinamika sosial budaya masyarakat terus terjadi dengan variasi reaksinya masing-masing, yang jelas semua itu akan mempengaruhi pada berbagai nilai-nilai sosial budaya masyarakat dalam menjalani hidup dan kehidupannya. 

Kehadiran agama-agama serta berkembangnya kebudayaan yang kuat telah membangun dan mengokohkan nilai-nilai kehidupan tertentu dalam hubungan sosial kemasyarakatan, dan hal ini juga mempengaruhi arah dan tujuan pendidikan sebagai instrumen mewariskan nilai-nilai (baik bersumber dari ajaran Agama, maupun dari tradisi kehidupan sosial), budaya bagi generasi penerus. Generasi tua memandang bahwa generasi muda akan mengalami tahapan kehidupan yang persis atau nyaris sama dengan apa yang dialami generasi tua, sehingga mempersiapkan generasi muda dengan nilai, sikap dan prilaku yang sudah berlaku menjadi suatu keharusan dalam mempertahankan keberlanjutan hidup dan kehidupan. Meskipun terdapat perubahan pola interaksi akibat adanya inovasi praktis tertentu dalam kehidupan masyarakat, namun nilai-nilai dasar hidup dan kehidupan tetap dipandang sebagai bagian yang akan tetap berlaku dan penting dimanapun dan kapanpun hidup itu terjadi.

Dengan peradaban dan kebudayaannya yang cukup tinggi, masyarakat Mesir kuno juga telah menjadikan pendidikan sebagai hal penting dalam mencapai tujuan susila keagamaan agar manusia menjadi makhluk yang berbakti pada dewa-dewa, sehingga penyelenggaranya adalah para agamawan (pendeta). Dalam masyarakat India purba dengan agama Hindunya juga telah melaksanakan pendidikan dimana tujuan pendidikannya adalah menanamkan kesabaran, penyerahan diri, dan kepatuhan; dalam masyarakat china klasik, pendidikannya diselenggarakan oleh negara dengan tujuan mendidik manusia menjadi kepala keluarga yang baik dan setia, ilmuwan dan pegawai pemerintah yang jujur, rajin serta rela berbakti (I Djumhur, 1976); bangsa Sparta Kuno, tujuan pendidikannya adalah membentuk manusia yang penuh keberanian, mampu menghadapi berbagai tantangan, hormat dan patuh terhadap pimpinan, berjiwa patriot dan loyal terhadap negara; bangsa Athena punya tujuan pendidikan membentuk manusia paripurna yang mempunyai kemampuan fisik, keutuhan moral, kemampuan intelektual dan kepekaan terhadap aspek sosial; pada awal kebudayaan Romawi tujuan pendidikan adalah menjadikan manusia yang tangguh mental (constantia), berbudi luhur, patuh terhadap tuhan, mampu menguasai diri (modestas), bermartabat (gravitas), bijaksana, dan adil (Soenarya, 2000). Kehadiran agama islam juga telah mempengaruhi pada bidang pendidikan, dimana tujuan utamanya adalah mendidik agar manusia menjadi insan kamil yang dapat berperan sebagai khalifah dimuka bumi, semua itu didasarkan pada nilai-nilai yang dibawakan oleh kitab suci al quran serta tarih nabi yang memberikan contoh bagaimana hidup dan mengisi kehidupan sesuai dengan kehendak kitab suci, sementara itu kelembagaannya sangat fleksibel baik dilakukan di mesjid maupun dirumah sebagaimana kasus Darul Arqam yang menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di rumah Al arqam. Yang jelas bahwa tujuan utama pendidikan adalah bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai agama pada masyarakat, sehingga dapat terwujud masyarakat yang sholeh dan berakhlaqul karimah.

Orientasi pendidikan pada aspek emosional dan moral dalam konteks sosial kemasyarakatan (sikap dan prilaku hidup) merupakan nilai dasar yang menjadi tujuan utama pendidikan, dimana keberagamaan  seseorang (atau nilai-nilai lainnya) merupakan dasar bagi terbentuknya atau terbangunnya manusia  yang tetap menjaga nilai-nilai etika dalam kehidupan masyarakat serta  mampu menerapkannya dalam gerak perkembangan hidup dan kehidupan masyarakat sehingga keberlangsungan serta kesinambungan tradisi dan budaya msyarakat  baik berdasarkan agama ataupun yang lainnya dapat terus terjaga. namun dalam perkembangannya sekarang ini, pendidikan, khususnya persekolahan cenderung lebih berorientasi pragmatis dimana nilai tunai dari sesuatu  kondisi, proses pendidikan, cukup mendominasi dengan kuantifikasi yang menonjol serta ekonomisasi yang juga dominan dalam melihat hasil dari suatu proses pendidikan yang diperankan oleh sekolah, kekaburan pendidikan dan pengajaran, antara pendidikan dan latihan cenderung menjadi bagian yang umum dalam pemahaman masyarakat,  dengan akibat pada makin kurangnya perhatian pada penguatan norma dan nilai prilaku sosial kemasyarakatan yang pada tahap awal perkembangan pendidikan sekolah menjadi orientasi utamanya sebagai bagian penting yang diharapkan masyarakat.

Kondisi tersebut bisa dirunut pada pendidikan di masa penjajahan (bagi negara-negara yang mengalami penjajahan), dimana penjajah mencoba memberikan pendidikan melalui sekolah, meski terbatas dan diskriminatif,  untuk kepentingan penyediaan tenaga kerja murah untuk dimanfaatkan oleh penjajah tersebut, sehingga sekolah menyelenggarakan pendidikan di masyarakat untuk kepentingan di luar masyarakatnya yang berakibat kohesivitas sosial masyarakat menjadi terganggu. T.R. Batten dalam bukunya School And Community (1959) menemukan beberapa fakta terdapatnya keluhan masyarakat akan pendidikan sekolah seperti yang terjadi di Afrika  dimana masyarakat menyampaikan memorandum pada tahun 1935 bahwa sekolah telah mendorong individualisme yang tidak berketentuan yang destruktif bagi elemen-elemen kehidupan komunal, memperlemah ikatan sosial, membongkar tradisi, keakraban, dan penguasaan diri, pengaruhnya (sekolah) adalah merusak dan destruktif. 

Demikian juga laporan Furnivall (dalam Batten, 1959) yang menyebutkan bahwa moral anak-anak sekolah selalu tetap menjadi  bahan pembicaraan, dan  distrik/daerah yang mencapai prestasi/rekord terbaik dalam pendidikan (sekolah) justru mencapai pula rekord dalam kriminal. Kondisi ini jelas menunjukan dinamika interaksi antara sekolah dan masyarakat, ketika peran sekolah sebagai lembaga yang dapat menyuntikan perubahan masyarakat bertemu dengan kondisi masyarakat yang pragmatis, yang diiringi dengan melemahnya penanaman nilai budaya, dan hal seperti itu cenderung terjadi di berbagai negara terutama yang mengalami penjajahan yang penyelenggaraan pendidikan sekolahnya bukan untuk kepentingan masyarakat melainkan untuk kepentingan ekonomis penjajah yang berati juga untuk kepentingan budaya asing.

Kondisi demikian, sayangnya tidak banyak berubah, bahkan cenderung dipertahankan sesudah negara-negara jajahan mengalami kemerdekaan, hal ini diperkuat dengan mitos pembangunan yang harus menjadi bagian integral dari perjuangan bangsa. disamping itu perkembangan iptek yang sangat cepat telah menjadikan negara-negara berkembang mempunyai idola baru masyarakat yakni masyarakat dan negara-negara maju yang notabene penjajahnya, sehingga orientasi dan tujuan pendidikan sekolah juga cenderung mengarah pada terwujudnya masyarakat iptek yang makin mendekati masyarakat maju, kondisi ini mengakibatkan pendidikan sekolah tidak terarah pada masyarakatnya sendiri, melainkan pada masyarakat yang lain, meskipun secara tersurat tetap mengklaim sebagai mengakarkan dirinya pada budaya masyarakat setempat, namun cenderung tidak paralel dengan proses dan kontennya pendidikan di sekolah.

Memang pendidikan tidak dimaksudkan untuk membawa generasi penerus pada kehidupan masa lalu, namun juga jangan sampai dilepaskan begitu saja pada kehidupan masa depan tanpa mengikatkan diri dengan masyarakatnya. Masyarakat terus berubah dengan cepat, masa depan yang akan dijalani oleh generasi muda tidaklah terlalu jelas, sehingga kejutan masa depan menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam pendidikan. Masa depan akan tetap menjadi kejutan, kejutan masa depan, dimana akan ada tekanan yang mengguncangkan dan hilangnya orientasi yang dialami oleh individu-individu jika kita menghadapkan mereka dengan terlalu banyak perubahan dalam waktu yang terlalu singkat (Alvin Toffler, 1972). Banyak perubahan yang terjadi dalam waktu yang bersamaan akan membuat individu dan masyarakat mengalami kegamangan, karena kepastian menjadi sulit dan keterputusan menjadi bagian kehidupan, ini berarti apa yang akan dialami generasi penerus belumlah akan menjadi jelas, dan harus mempersiapkan generasi muda dengan kemampuan prima yang fleksibel, serta adalah bijak, bahkan kewajiban yang bijak bila nilai-nilai dan budaya yang berlaku di masyarakat tetap menjadi perhatian utama pendidikan sebagai dapat menjadi fondasi hidup dan kehidupan generasi penerus Masyarakat dan Bangsa.

C. Penutup

Demikian pengantar yang nampaknya perlu untuk menjadi pemahaman kita bersama dalam menentukan arah, fondasi serta basis bagi Pendidikan, karena pada dasarnya pendidikan itu merupakan bagian dari suatu budaya masyarakat dalam mempertahankan dan melanjutkan hidup dan kehidupan masyarakat dan komunitasnya. Bangsa Indonesia tentu menyelenggarakan pendidikan, dengan biaya besar, untuk menjadikan generasi penerus sebagai generasi bangsa indonesia yang berbudaya dan berkepribadian Indonesia, bila analoginya kebudayaan nasional merupakan puncak-puncak kebudayaan lokal, maka Pendidikan bagi orang sunda tentu bertujuan menjadikan orang sunda dengan kepribadian dan berbudaya sunda, karena tidaklah mungkin meminta bangsa lain mendidik bangsa kita berkepribadian dan berbudaya bangsa kita, orang sunda tak bisa minta orang diluar sunda untuk mendidik orang sunda dengan kepribadin dan berbudaya sunda, jadi kitalah yang memikul tanggung jawab baik secara nasional, maupun regional serta lokal yang dapat memberi efek kuat dalam internalisasi nilai, sikap, serta prilaku yang Logis (benar), Etis (baik), dan Estetis (Indah) yang berorientasi kesundaan sekaligus dalam bingkai keindonesiaan. Sebagai Upaya Pembudayaan, Pendidikan perlu mendasarkan pada fondasi dan nilai2 budaya yang mengikat masyarakatnya, pendidikan menjadi upaya untuk menjadikan budayanya sebagai orientasi dan fondasi nilai dalam berfikir, bersikap dan berprilaku generasi penerus, dimana pendidikan dalam semua jalur dan jenjangnya menjadi arena intensif dalam internalisasi budaya pada peserta didik, dan masyarakat pada umumnya, disini diperlukan suatu GERAKAN,yaitu  GERAKAN PENDIDIKAN BUDAYA DAN PEMBUDAYAAN PENDIDIKAN, sehingga perkembangan global dg berbagai nilai-nilainya dapat tetap diadopsi dan diadaptasi dengan tak menggoyahkan nilai-nilai budaya daerahnya, bahkan dalam nilai budayanya semua perubahan serta budaya global diperlakukan dg tepat….INSYA ALLAH 

D. Daftar Pustaka

Alisjahbana, Sutan Takdir (1988) Kebudayaan sebagai Perjuangan, Jakarta, PT Dian Rakyat

Capra, Fritjof. (1998), Titik Balik Peradaban, Sains, Masyarakat, dan Kebangkitan Budaya, YBB.

Gazalba, Sidi (1975). Antropologi Gaya Baru (Jilid 1 dan 2), Jakarta, Bulan Bintang

——-, (1980). Kebudayaan, (Jilid 1 dan Jilid 2), Jakarta, Bulan Bintang

Koentjaraningrat, (1990) Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta, Rineka Cipta

Naisbitt, John., Aburdene, (1990). Megatrend 2000, William Marrow & Co

Raliby, Osman (1962) Ibnu Khaldun tentang Masyarakat dan Negara, Jakarta Bulan Bintang. 

Suharsaputra, Uhar . (2004).  Filsafat Ilmu, Suatu Pengantar, Rumah Buku Press

——-, (2010) Administrasi Pendidikan, Bandung, Refika Aditama

——-, (2012).  Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan,  Bandung, Refika Aditama  

——-, Uhar (2013) Administrasi Pendidikan, (edisi revisi) Bandung, Refika Aditama

——-, (2013).  Menjadi Guru Berkarakter,  Bandung, Refika Aditama  

——–, (2015). Manajemen Pendidikan Perguruan Tinggi, Refika Aditama, Bandung

——-, (2016). Kepemimpinan Inovasi Pendidikan, Bandung, Refika Aditama

Sumahamijaya, Suparman. et.al (2003). Pendidikan Karakter Mandiri dan Kewiraswastaan, Angkasa, Bandung

Supriadi, Dedi. (1996). Kreatifitas, Kebudayaan, & Perkembangan IPTEK. Bandung : Alfabeta.

Susanto, Astrid, (1984), Komunikasi Masa, Jakarta, Bina Cipta

Toffler, Alvin (1970), The Future Shock, New York, Bantam Books

——, (1980). The Third Wave, New York, Bantam Books

| Meninggalkan komentar

Krisis Pendidikan (6)

Kondisi tersebut menunjukan bahwa Pendidikan tidak bebas, terlepas dari jaring kekuasaan, negara berkembang tak mampu untuk menolak berbagai perjanjian  liberalisasi ( WTO – GATS) termasuk bidang Pendidikan yang dimasukan sebagai industri jasa, yang lalu lintasnya antar negara tak bisa dihalangi (meski boleh diatur), sehingga sekolah dari Negara lain/Luar negeri bisa masuk mendidirikan sekolah di negara lain, dan ini yang untung adalah negara maju dengan kekuatan ekonomi, Politik dan SDM serta persepsi keunggulan budaya dan iptek yang masih jadi mindset pd mayoritas masyarakat di negara berkembang. Kondisi ini juga memberi peluang masyarakat negara berkembang untuk sekolah di luar negeri (negara maju, terutama pend dasar dan menengah), dan itu pasti tak akan belajar apa yang menjadi nilai budaya dan filsafat hidup bangsanya, jadi habislah pendidikan sebagai pembudayaan.  Sekolah tak berdaya dalam merespon berbagai tuntutan, persyaratan, standar2 yang dipropagandakan oleh negara maju dengan membawa bendera neoliberalisme (liberalisme, kapitalisme),    ini tentu berimplikasi pada bagaimana lembaga pendidikan juga menerapkan berbagai kuasa yang dimilikinya dalam proses pendidikan karena pada akhirnya, pendidikan melalui persekolahan juga menjadi subjek (pelaku, pelaksana) kekuasaan dalam masyarakat modern melalui hegemoni kekuasaan dalam proses produksi (transfer) pengetahuan dan ilmu pengetahuan, serta seluruh mekanisme produksi (transfer) pengetahuan akan dikontrol dan dikendalikan institusi pendidikan  (Martono). Adalah ironi jika menurut UU Sisdiknas 20/2003 “PENDIDIKAN SEBAGAI PEMBUDAYAAN DAN PEMBERDAYAAN”, namun yg terjadi adalah “KETIDAKBERDAYAAN” dalam menghadapi presure kuasa/kekuasaan, pengetahuan dan wacana Pendidikan yg dipropagandakan negara maju dlm bendera neoliberal di era global.

Terdapat lima bidang yg jadi fokus globalisasi, yaitu: tujuan pendidikan, strukrur sistem, pendidik, penilaian hasil, dan peran pemerintah (Hallak dlm Martono). Dan semua itu dlm peakteknya secara global berada di bawah kendali World Bank, OECD, WTO,  GATS,  UNESCO, dan organisasi internasional lainnya (Martono, berdasar para pakar). Ini berarti bahwa Lembaga2 tersebut menjadi penentu kebijakan yg mempengaruhi kebijakan pendidikan pd tingkat nasional dan regional, tentu termasuk Indonesia yg menyetujui sektor pendidikan diliberalisasi. Dg menjadikan pendidikan masuk sektor industri jasa, maka hukum2 ekonomi diberlakukan dan karena negara maju dan lembaga2 internasional membawa bendera neoliberal maka komersialisasi, marketisasi serta pasar bebas bidang pendidikan berlaku juga sehingga otomatis negara berkembang terperangkap dlm aturan, kriteria dan standar mereka sehingga menjadikan negara berkembang otomatis berada pada peringkat rendah. Mereka juga menentukan indikator2 termasuk HDI (human development index/IPM) yg menjadikan pendIdikan salah satunya (Indeks Pendidikan menggunakan AMH dan RLS), dan mayoritas negara berkembang adalah jajahan negara maju, maka mana mungkin bisa menyamai mereka, sehingga ini hanya menimbulkan stratifikasi bangsa berdasarkan standar yg mereka buat, ironisnta negara berkembang manggut aja bahkan terus bergerak mengejar ketertinggalan yg tak jelas hubungannta dg kekuatan dan kemajuan bangsa masing2, selain ngejar peringkat internasional dalam IPM, yg bila meningkat, majulah bangsa…

Kebjakan pendidikan global yg neoliberal mau tak mau menjadi suprastruktur bagi sustem pendidikan nasional diseluruh dunia, karena standarisasi internasional pendidikan yg dibuat negara maju melalui berbagai lembaganya telah diadopsi menjadi bagian dari kebijakan pendidikan nasional agar dapat menjadi bagian dunia global internasional dan berimplikasi pada diurutkannya possi pendidikannya dlm konteks globalisasi/internasionalisasi tersebut. Dg masuknya sektor pendidikan ke kancah global internasional telah mengakibatkan ketidak setaraan pendidikan antara negar maju (yg mayoritasnya para penjajah) dg negara berkembang (mayoritasnya yg dijajah). Ini juga cenderung melanggengkan ketimpangan, dulu penjajah dg yg dijajah, sekarang negara maju dg negara berkembang, yg secara esensial sama saja menunjukan hubungan kuasa/kekuasaan yg tetap didominasi negara maju/penjajah. Ini berimplikasi pada terintegrasinya sistem pendidikan, dimana pendidikan nasional dipandang sebagai sub sistem dunia/global, karena pendidikan diseluruh dunia memiliki, menggunakan standar yg sama. Sehingga kekhasan nilai2 dan budaya bangsa dlm pendidikan akan makin pudar bahkan hilang karena tak jadi kriteria srandar dlm sistem pendidikan suatu bangsa yg diakui secara global, bahkan kompetensi hasil pendidikan pun distandarkan dg dalih kompetensi abad 21, pasti tak ada Tuhan di dalamnya, padahal bagi bangsa indonesia iman takwa pada tuhan jadi tujuan pertama pendidikan nasional. Apakah untuk lebih sungguh2 dlm penguatan nilai budaya yg teistik kita harus nunggu sistem neoliberal global  memasukannya dlm indikator, standar2 pendidikan internasional.

Ketika sistem pendidikan mengadopsi, mengadaptasi  atau paling tidak mentransliterasi (menterjemahkan) berbagai arah, tujuan dan kebijakan global neoliberal bidang pendidikan, pada saat itu juga lembaga pendidikan/persekolahan memupuk kekuasaannya dg kerangka neoliberal. Lembaga2 pendidikan terus distandarkan melalui instrumen akreditasi untuk kemudian diperingkat, mutu dipetakan dg standar yg sama tanpa melihat konteks, kapasitas serta kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan karena ambisi mencapai peringkat baik sesuai yg dipersyaratkan, maka hal itu hanya menjadi medan subur manipulasi informasi, apalagi semua itu lebih banyak berputar pd soal teknis, instrumen, kriteria yg sama sekali tak memiliki atau sedikit efek saja pada mutu pendidikan dalam fakta (bukan dlm sertifikat peringkat). Hal ini seperti ingin meningkatkan mutu pendidikan tp tidak terkena langsung pada proses pendidikan/pembelajaeannya. Yg penting pendidik dan tenaga kependidikan sibuk (biarpun sering meninggalkan mengajar), maka pendidikan sedang ditingkatkan, ini tentu akan jadi ironi banget jika kesibukan itu hanya sekedar sedang menjalankan proyek pendidikan (bukan program pendidikan), menghabiskan dana pendidikan. Bimtek terus dilakukan seolah membangun pendidikan itu masalah teknis). Yg diperlukan adalah hal strategis dlm meningkatkan mutu pendidikan persekolahan, dan yg sangat diperlukan  sebenarnya serangan langsung pada proses pendidikan/pembelajaran, dan itu memerlukan fokus pada learning needs, segala sesuatu kebijakan harus yg memudahkan pd terpenuhinya hal tersebut, tanpa itu kita sedang menghabiskan dana pendidikan saja, yg dlm pandangan neoliberal yg penting efisien penggunaannya serta efektif pekerjaannya, tanpa atau kurang perhatikan proses dan hasil pendidikannya. Perlu analisis BC rasio sekalian, jangan2 tak ada hasil apapun pada peningkatan mutu, misalnya untuk diperoleh nilai UN (yg ditengarai juga menyuburkan manipulasi, ketak jujuran) rata2 5 habis berapa uang untuk diperolehnya, jangan sampai untuk nilai segitu gak banyak uang juga bisa tercapai, ibaratnya kalau ujian tidak lulus mah gak perlu sekolah…itu mungkin perspektif ekonomi pedidikan, namun Sekolah juga menjalankan atau pelaku kekuasaan yg cenderung buat vonis ttg mutu manusia dan kesuksesannya dimasa depan melalui berbagai langkah pendisiplinan..

Pendisiplinan merupakan mekanisme bekerjanya kekuasaan dg berbagai instrumennya. Dlm sistem pendidikan, akreditasi, UN,  PKB dan berbagai kebijakan sejenisnya merupakan pelaksanaan kekuasan yg masuk dlm struktus sistem mikro operasional pendidikan yg terhimpun dlm suatu organisasi/kelembagaan pendidikan, dan sekolah merupakan lembaga pendidikan utama yg menjadi objek (sekaligus juga sukjek) kekuasaan. Pengembangan (kadang pemaksaan) wacana yg terus menerus menumbuhkan pengetahuan baru pd seseorang bahwa ia harus begini jika ingin begitu (pendisiplinan diri), struktur sistem sudah menjerat kita, kesadaran diri, idealisme jadi tak bermakna lagi karena kehidupan dunia pendidikan sudah begitu mekanistik dan teknis, inilah kondisi yg disebut “kematian manusia”, dan analisis untuk memahaminya dusebut “Strukturalisme” (Foucault sering dikelompokan pada penganut aliran Ini).  Berbagai aspek lingkungan yg membentuk seseorang (identitas diri, kepribadian) dilebur dlm suatu struktur tunggal (UKG yg hanya 2 kompetensi lalu dipukul rata sebagai Kompetensi Guru. dan jadi dasar menentukan Mutu guru…Dimana personalitas dan sosialitas Guru???), tak peduli sekolah A, Sekolah B dan seterusnya memiliki perbedaan namun mereka harus melakukan hal yg sama, mereka dipetakan, diakreditasi, dan harus ikut UN (dg standar yg diterapkan sama seragam), dlm kondisi ini bukan esensi pendidikan yg beroperasi tapi hal teknis saja yg jd konsern misalnya UNBK, e-learning, dan penggunaan hal teknis lainnya. Ini pun masuk dan berefek pd individu pendidik (merasa, menjadi tak berdaya) karena strukturnya dipaksakan harus terlaksana. Misal Akred jadi tujuan diperolehnya peringkat dg cara apapun dg biaya besar, namun siapa yg peduli fakta prosesnya yg penting peringkatnya baik, efeknya tak signifikan, tak ada dlm perbaikan kontinyu proses pendidikan pembelajaran, sebab bagi sekolah yg penting dokumen (kejadian, kegiatan) nya ada dan cenderung diada adakan. dalam kondisi ini pendidik bergerak saja sesuai aturan dan prosedur, dia berprilaku tapi tidak bertindak (Behaviour not Action – Mechanistic not Professional).

Disamping pendisiplinan pada level kelembagaan (organisasi sekolah) oleh suprastruktur (struktur di atasnya), Sekolah juga merupakan lembaga yg memiliki sistem kerja dalam pendisiplinan peserta didik dan SDM pendidikan yg menjadi anggota organisasi sekolah. FOUCAULT mengemukakan tiga cara  pendisiplinan yaitu: 1) pengamatan, 2) normalisasi/standarisasi, dan 3) pemeriksaan/ujian. Di selolah, pengamatan, pengawasan merupakan fungsi yg melekat dlm proses pendidikan, konstruksi bangunan sekolah sering dirancang untuk dpt dg mudah pengawasan dilakukan baik untuk siswa maupun pendidik/tenaga kependidikan, bentuk “U” dg kantor disatu sisinya merupakan pola pengawasan yg langsung dan mudah dilakukan, sehingga begitu kepala sekolah atau guru keluar ruangan maka seluruh siswa/kelas dapat langsung diamati (masih banyak dijumpai model ini),  namun belakangan Pengamatan dilakukan dg gunakan teknologi CCTV,  karena makin kompleksnya struktur bangunan kelas, serta rancangan yg tidak didasarkan pada kebutuhan pendidikan, dimana bangunan dibuat sesuai ketersediaan tanah kosong, yg mau tak mau membuat pengamatan fisikal langsung sulit dilakukan. Pengamatan merupakan bentuk pendisiplinan yg dilakukan untuk menunjukan suatu kekuasaan dalam mengontrol prilaku objek kekuasaan dlm hal ini pendidik terhadap peserta didik. Pengamatan baik fisikal langsung maupun tak langsung (CCTV) tentu tak dilakukan terus menerus namun sesekali saja dg tak dapat diprediksi waktunya oleh yg diawasi, ini akan menimbulkan pengetahuan pada yg diamati bahwa dirinya selalu ada dalam pengamatan, dan ini akan mampu menunjukan berjalannya kekuasaan secara otomatis dan permanen. Hal ini diharapkan akan membangun pengawasan diri (“self surveillance”). Dlm konteks seperti ini pelanggaran terhadap norma tentu akan dapat hukuman, yg pada masa lalu hukuman fisik sering dilakukan, karena  tujuannya agar tidak mengulang lagi, namun ini hanya bermain di tataran perubahan stimulus negatif (behaviouristik), dan hukuman (fisik) dipandang paling langsung berefek pd prilaku siswa, wacana pengetahuan ttg ini terus berkembang dan meluas jadi wacana umum sehingga tak menimbulkan konflik bahkan orang tua yg anaknya mendapat hukuman sering justru memperkuat hukuman yg dilakukan disekolah., sehingga efeknya sangat kuat, namun ini juga didasarkan pada pengetahuan bahwa siswa itu adalah objek pendidikan/pembelajaran. Namun seiring berkembangnya pengetahuan ttg manusia dan pendidikan serta perkembangan sosial budaya masyarakat pola subjek-objek mengalami perubahan.

Dalam pandangan behaviorusme (menguat pasca perang dunia 2, 1950an), dominasi kekuasaan mutlak dipegang oleh pendidik, dan lingkungan merupakan instrumen yg tersedia dalam mendisiplinkan siswa. Siswa dipandang objek pendidikan dan manipulasi lingkungan melalui berbagai stimulus merupakan cara mengukuhkan kekuasaan sekolah terhadap peserta didik. Dlm konteks ini wacana pengetahuan umum bahwa sekolah mengobservasi, mengamati siswa dan hukuman fisik dipandang cara efektif mendisiplinkan, dan masyarakat juga berpandangan demikian, maka wacana di sekolah dan dimasyarakat nyambung sehingga tak terjadi konflik dalam melihat suatu kejadian dlm  proses pendidikan. Seiring berkembangnya masyarakat dan wacana pengetahuan yg mengkritisi pandangan behavioristik, ditambah dg penghargaan akan hak asasi manusia, maka observasi yg berujung pada hukuman fisik sebagai cara pendisiplinan, cenderung mengokohkan dominasi kuasa/kekuasaan sekolah (Pendidik), maka pendekatan akan pendidikan yg lebih menghargai manusia (peserta didik) makin menguat, ditambah dengan wacana yg makin kuat akan pemahaman anima rational (homo sapien/manusia sebagai makhluk yg berfikir), memperkuat wacana dan pemahaman bahwa manusia mampu mengolah informasi dg pemikirannya dan menafsirkannya, sehingga pemahaman kognitivisme (menguat sekitar thn 1980an) menguat ditambah dukungan otoritas formal kekuasaan (kebijakan pemerintah) maka pendisiplinan dilakukan dg memberi pemahaman akan menyimpangnya sesuatu prilaku tindakan, dan setelah faham diharapkan tidak diulang lagi. Pendekatan fokus pada kesadaran kognitif rasionalistik. Perkembangan selanjutnya adalah konstruktivis (berkembang sekitar 1990an), dimana penafsir informasi dlm pendidikan, pembelajaran perlu dibarengi dg keterlibatan peserta didik dlm mengkonstruksi atau membangun pengetahuan, cara ini jelas sangat empiristik karena keterlibatan langsung dalam memperoleh informasi, mengolahnya dan mengkomunikasikannya hanya terkait dg dunia empiris, yg dalam kategori besarnya masuk ilmu2 kealaman, inilah yg jadi pendekatan saintifik dlm Kurtilas, yg jika tak hati hati akan mendegradasi ilmu2 normatif (agama, etika, moral, budi pekerti) karena ilmu seperti ini dasarnya adalah “verstehen and belieft” (pemahaman, dogmatis, taken for geanted), sementara ilmu2 kealaman lebih pada erklaren (penjelasan, menerangkan), yg fokusnya pd pensiplinan fikiran, sedan ilmu normatif dimaksudkan untuk pendisiplinan prilaku tindakan, melalui pemahaman keyakinan yg membimbing tindakan.

Pendisiplinan dg cara pengamatan serta penyimpangan diperbaiki dg hukuman fisik merupakan teknik pengontrolan prilaku dg tujuan pada efek jera, dan ini dipandang tidak bersifat mendidik karena akan menimbulkan dendam atau imitasi kekerasan dlm menyelesaikan masalah, dlm kondisi ini kuasa didominasi oleh sekolah (pendidik), dan siswa dipandang sebagai objek pendidikan. Seiring dg penghargaan pada HAM serta perlindungan pada manusia yg lebih kuat tanpa lihat usia ataupun gender, status serta posisi hukumnya (seperti UU perlindungan anak, UU tetang KDRT), maka wacana pendidikanpun mengalami perubahan dimana aspek rasional, pemahaman dlm perbaikan prilaku menyimpang menjadi wacana  dominan (Kognitivisme, Konstruktivisme), dan makin kuat setelah kekuasaan legal dominan (kebijakan pendidikan pemerintah/negara) mendukungnya. hal ini memerlukan waktu tentunya, sehingga masih sering terjadi konflik episteme (dlm makna pemahaman), dimana masih ada pendidik yg berpemahaman lama gunakan fisik dlm pendisiplinan, sementara orang tua berpemahaman baru ttg HAM dan UU perlindungan lainnya. Sehingga sekolah, pendidik memandang pendisiplinan fisik merupakan cara koreksi yg masih efektif, sementara orang tua memandangnya sebagai pelanggaran, yg lebih diprihatinkan ketika hal itu langsung jadi masalah hukum, padahal ini bisa diselesaikan melalui dialog, dan itu cara yg lebih manusiawi dlm kondisi transisi dimana kekuasaan negara masuk wilayah pendidikan melalui jalur hukum umum, yg pendidik tidak (cukup) dibekali pengetahuan tentangnya dan juga tak terlalu penting bila pemahaman pendidikan terus dikembangkan di sekolah tuk menggeser dari siswa sebagai objek menjadi sebagai subjek, serta bagaimana menyeimbangkannya (sama sekali bukan saling mengganti) sesuai konteks peserta didik,  dan ilmu pendidikan serta berbagai studinya yg  menyediakan hal tersebut..

Cara pendisiplinan berikutnya adalah Normalisasi/Standarisasi. Merupakan penetapan norma2/standar2 yg menjadi dasar penilaian. Dlm konteks sekolah normalisasi merupakan mekanisme mendistribusikan kemampuan, kompetensi yg kemudian digunakan sebagai pemeringkatan. Standar prestasi seperti KKM merupakan pemisah antara yg berprestasi dan tidak. Demikian juga norma2, tara tertib prilaku disusun untuk melihat perbandingannya dg praktek tindakan siswa di sekolah dan kemudian melakukan pendisiplinan (reward and punishment) jika ada penyimpangan. Dengan begitu norma, standar yg ditetapkan merupakan praktek kekuasaan dalam upaya pengkategorian siswa yg berprestasi dg yg tidak, yg baik dengan yg buruk, dimana ini tentu berefek pada klasifikasi manusia dlm masyarakat. Bahkan sekolah juga telah mengelompokan masyarakat pada manusia terdidik (yg bersekolah) dg manusia yg tak terdidik (tak bersekolah) dan ini dukuatkan dg berbagai hal posisi, kerja yg dikaitkan dg pendudikan, sehingga membentuk wacana umum akan harus nya bersekolah atau “sekolah tak bisa dihindari” untuk berada dlm klas tertentu serta dpt peluang yg sama di masyarakat. Cara berikutnya dlm pendisiplinan adalah pemeriksaan/ujian. Pemeriksaan akan belajar siswa dilakukan dg ujian untuk kemudian dilakukan penilaian, siswa disuruh berjyang, bersaing dg teman2 nya, kompetisi terjadi disini. Foucault menyatakan bahwa ujian merupakan mekanisme evaluasi dan perbandingan secara simultan yg terjalin dalam sekolah melalui ritual kekuasaan yg terulang secara konstan (martono). Sepandai apapun siswa dlm belajar jika tak ujian gak kan pernah jadi kelompok terdidik dimasyarakat karena sekolahlah yg berkuasa menentukannya dg sehelai kertas ijazah, dan tak ujian tak ada ijazah, dan sebaliknya bisa terjadi. Kondisi seperti itu (pendisiplinan) juga terjadi pada Pendidik sebagai Pegawai/pekerja (profesional) tentunya…dlm hubungan kekuasaan yg berbeda..BERSAMBUNG

Pendidik/guru, dan tenaga kependidikan di sekolah juga menglami pendisiplinan melalui pengamatan (bertingkat), dan ini juga pada dasarnya merupakan hubungan kuasa yg mengendalikan prilaku tindakan dalam menjalankan proses pendidikan. Berbagai panduan dalam administrasi pendidikan/pembelajaran,  pakaian seragam, masuk kelas, materi ajar serta kompetensinya, bahkan pengembangan profesi diatur sedemikian rupa untuk mewujudkan keseragaman, kepercayaan pd pengembangan diri sebagai pekerja profesional yg menuntut kepercayaan dan otonomi menjadi kecil, semua harus diatur, seiolah pendidikan itu sekedar masalah teknis birokrasi, padahal itu pekerjaan profesional dimana otonomi keilmuan menjadi ukuran utamanya, namun kekuasaan terus meraksuk kedalamnya (kontradiksi dg desentralisasi pendidikan dan otonomi sekolah dg MBS nya yg masih berlaku, PP 19/2005), ditambah instrumen tunjangan profesi yg jadi instrumen menakuti para guru agar berprilaku dlm keseragaman yg tinggi (terdapat kecenderungan tunjprof jadi instrumen pengendalian  prilaku tindakan pendidik yg berarti mengatur jantungnya proses pendidikan, pembelajaran).  Disamping dg cara pengamatan, pendisiplinan pendidik juga dilakukan dg cara normalisasi/stansarisasi dan pemeriksaan/ujian.

Pendisiplinan dg cara normalisasi, standarisasi pada pendidik adalah melalui berbagai norma, pedoman yg dimaksudkan untuk penyeragaman dlm berbagai aspek tindakan pendidik/guru, dari mulai administrasi sampai dg tindakan dalam organisasi sekolah, bahkan mengajar pun terus didorong untuk distandarkan melalui pelatihan model, metode mengajar serta pemanfaatan berbagai teknologi pembelajaran, yg dijadikan sebagai ukuran pembelajaran yg baik, dg selalu mengacu pada tuntutan global, perkembangan teknologi, serta kompetisi yg dipandang akan makin ketat, tanpa melihat jenjang serta keadaan sesudah selesai sekolah sebenarnya mereka akan hidup dimana?. Semua itu kemudian diperiksa, dievaluasi oleh mereka yg berkewenangan yg menunjukan hubungan kekuasaan yg umumnya bersifat formal serta berorientasi dokumen, soal bagaimana praktek mengajarnya (yg sebenarnya inilah esensi mutu pendidikan/pembelajaran) tidak atau kurang mendapat perhatian. Yg penting administrasi lengkap, hadir ke sekolah optimal, soal bagaimana di kelas tak jadi soal EGP. Inilah masalah yg strategis sebenarnya, semua pendidik bergerak sibuk dg urusan teknis, administratif berbagai penataran (yg sering meninggalkan mengajar) seolah pendidikan sedang dibangun dan makin maju, padahal kondisi itu mengakibatkan pendidik/guru makin berkurang perhatiannya pada siswa (belajar siswa), mereka cenderung lebih memikirkan diri sendiri dan atasannya agar berbagai kewajiban formal mendapat apresiasi dari suprastruktur pendidikan. Ini terjadi karena dominasi wacana pendidikan yg teknis bukan yg strategis…masalah teknis pendidikan mengalahkan masalah straregis yg penting 24 jam ngajar, bukan bagaimana mengajarnya, Padahal inilah yg strategis karena guru itu adalah tenaga profesional yg harus fokus pada siswa sebagai client nya….seorang dokter profesional tak diukur dari banyaknya pasen yg diobati, tapi dari bagaimana melayani pasen dan bagaimana mengobatinya  Itulah profesionalitas (keprofesian), bukan tukang obat, atau tukang ngajar, atau tukang ngawas..dsb kerja pertukangan…BERSAMBUNG.

| Meninggalkan komentar

Krisis Pendidikan (5)

Krangka fikir bukanlah sesuatu yg muncul dari dlm diri individu, namun itu masuk terbentuk melalui faktor luar yakni pengetahuan dan kekuasaan. Foucault menjadikan kekuasaan sebagai perhatian utama, dimana dlm pandangannya, keberadaan individu dan masyarakat, serta komponen lain dlm dunia sosial hanya dapat ditelaah melalui hubungannya dg kekuasaan (Martono, 2014). Kekuasaan mengacu pd hubungan pengaruh mempengaruhi (bukan hanya dlm makna negara/pemerintah), dan tersebar, terdistribusi dalam masyarakat. Oleh karena itu kekuasaan bersifat divergen/menyebar dan tidak hanya ada di satu tempat tertentu. Kekuasaan punya kemampuan menciptakan sistem pemikiran sehingga mampu membentuk pola fikir seseorang, kekuasaan dan pengetahuan saling mempengaruhi, pengetahuan akan membentuk sistem kekuasaan dan kekuasaan selalu muncul dan menjadi sistem kontrol yg membatasi aktivitas manusia, melalui wacana2 yg mampu mempengaruhi praktek sosial sehari hari. Kekuasaan dpt mewujudkan dirinya dg menghasilkan pengetahuan dan wacana tertentu yg dapat diinternalisasikan oleh individu serta membimbing prilaku masyarakat. Kondisi seperti inilah yg terjadi terkait efek neoliberalisme dlm pendidikan kita. Kekuasaan yg tersebar serta pengetahuan dan wacana neolib yg dikondisikan oleh globalisasi serta adaptasi kekuasaan legal formal terhadapnya, menjadikan pengetahuan pendidikan bangsa dan wacananya makin pudar (seperti pemikiran Kartini, Akhmad Dahlan, Ki hajar, M Syafii, Rahmah El Yunusiah, Dewi Sartika dll), sehingga penyelenggaraan pendidikan cenderung sama dg di negara maju, yg membedakannya hanya ketertinggalannya saja…

Suatu pengetahuan berkembang bukan hanya  karena substansinya yg penting, namun  dukungan kekuasaan yg menjadikannya penting karena sejalan dg kepentingan kekuasaan. Kesaling terkaitan antara pengetahuan dg kekuasaan oleh Foucault disebut sebagai genealogi (genealogi kekuasaan). Kekuasaan perlu pengetahuan dan pengetahuan juga memerlukan kekuasaan agar dpt berkembang efektif dg wacana wacana yg memperkuatnya sehingga mampu membangun pola fikir serta berefek pd praktek2 sosial. Ini juga bermakna bahwa kekuasaan dg wacana saling terkait, dan membawa beberapa konsekwensi yaitu: 1) dapat membentuk klaim2 kebenaran, 2) dg klaim tsb memungkinkan lembaga2 sosial memanfaatkan teknologi dominasi untuk ngatur manusia, 3) membentuk subyektifikasi, menundukan subjek (manusia), membentuk identitas diri melalui kesadaran/pengetahuan diri, 4) secara intrinsik potensial akan menumbuhkan perlawanan dan menghasilkan subyektivitas baru melalui kompetisi (wacana, episteme) pd tingkat individu. Kekuasaan dapat mewujudkan dirinya secara positif dg memproduksi pengetahuan dan wacana tertentu yg dapat diinternalisasi oleh individu dan membimbing prilaku masyarakat. Misalnya kasus yg hangat ttg film G30S_PKI, jaman oede baru pertengahan film tersebut tak menimbulkan polemik, bahkan mendekati konflik seperti sekarang, karena pengetahuan ttg PKI yg didukung kekuasaan legal formal seperti itu, ilmuwan juga mayoritas membenarkannya, wacana2 pengetahuan juga mendukungnya, dan kalau pun ada yg tak dukung, itu hanya wacana minor yg tak dapat dukungan  masyarakat karena telah dibentuk pengetahuannya oleh kuasa kebenaran saat itu (interaksi pengetahuan dan kekuasaan). Tapi setelah reformasi film tersebut hilang dari peredaran karena dianggap menyimpang dan hanya menokohkan orang yg dibenci yg jadi alasan adanya gerakan reformasi. Kebebasan dan efek neoliberal dg gerakan HAM menjadikan tumbuh pengetahuan dan wacana ttg perlunya kebebasan dan penghormatan HAM, termasuk korban yg dipandang PKI, ini membawa alasan Hukum tuk dijual pd masyarakat, namun mayoritas masyarakat masih berpandangan bahwa PKI Tetap bahaya yg harus diwaspadai dan Film tersebut dipandang sebagai upaya membangun kesadaran dan kewaspadaan akan bahaya tsb. Hal ini cenderung meruncing karena pemerintah/kekuasaan legal secara tersamar seperti membiarkan kelompok2 yg mengadvokasi PKI dg alasan HAM dan Hukum, ini makin runyam ketika Pemerintah juga mendorong dibuatnta Film baru ttg PKI yg dibaca sebagai pelurusan atas Film yg ada sekarang, padahal upaya apapun tak akan pernah buat sejarah itu benar sebenar benarnya, karena selalu ada aspek deskriptif dan interpretatif, deskriptif bisa dicocokan data2 dan saksi, namun penafsiran pasti sulit, jadi klw ada film baru akan dipandang sebagai versi kekuasaan Jokowi orde reformasi, dan yg ada versi suharto Orde Baru. Jadi gak kan pernah selesai, nanti kekuasaan baru lain lagi, dst..dst. Inilah yg juga pernah dikemukakan Foucault (genealogi kekuasaan/kajian hubungan kekuasaan dan Pengetahuan). Sejarah yang difahami di masa sekarang  sebenarnya bukanlah sejarah yg sebenarnya, ia merupakan sejarah yg telah dipoles sedemikian rupa oleh kekuasaan yg berkembang dimasanya, dan klw jokowi bikin, nanti akan dipandang begitu lagi. Oleh karena itu kita bicara deskripsinya saja bahwa PKI MELAKUKAN PEMBERONTAKAN DI MADIUN 1948, DAN UPAYA KUDETA 1965, dan dari jaman Suharto, Jokowi, serta penguasa selanjutnya berkecenderungan kuat akan sepakat itu. Interpretasinya silahkan kekuasaan mainkan apalagi Film nya yg sebagai karya seni.
Dlm pandangan Foucault dapat dikemukakan bahwa kuasa/kekuasaan selalu berkaitan dengan pengetahuan dan pengetahuan selalu bersinggungan dengan wacana atau diskursus, sehingga antara pengetahuan, wacana dan kekuasaan selalu bersifat relasional. Dalam konteks ini Kekuasaan tidak difahami dlm pengertian umum yg bersifat hirarki, namun terkait dg  sistem-sistem regulasi, aturan, menormalisas/ standarisasi serta bentuk pendisiplinan kehidupan individu dan sosial masyarakat.  Sementara itu Pengetahuan (dalam bahasa Inggrisnya Knowledge) memiliki cakupan yg luas tidak sekedar terbukanya objek terhadap subjek, namun mencakup banyak definisi tentangnya (Kamus Filsafat) : 1. Pengakuan tentang sesuatu, 2. Keakraban atau pengenalan sesuatu dari pengalaman aktual, 3. Persepsi yang jelas tentang apa yang dipandang sebagai fakta, kebenaran atau kewajiban, 4. Informasi dan/atau pelajaran yang disimpan, 5. Hal-hal yang disimpan dalam kesadaran seperti kepercayaan, ide-ide, bangunan konsep, pernyataan yg dianggap benar. Adapun Wacana menurut pengertian Foucault, adalah sebagai bidang dari semua pernyataan (statement), kadangkala sebagai sebuah individualisasi kelompok pernyataan, dan kadangkala sebagai praktek regulatif yang dilihat dari sejumlah pernyataan, wacana berarti sesuatu yang ditulis atau dikatakan atau dikomunikasikan dengan menggunakan tanda-tanda, dan menandai hubungan/relasi. Paparan dan contoh terdahulu merupakan sebuah bukti bagaimana wacana kebenaran dibentuk dan diproduksi melalui sebuah proses-proses dan mekanisme-mekanisme kuasa. Bahwa wacana tidaklah bisa berdiri secara otonom dalam kerangka kebenaran objektif. Namun lebih dari itu wacana merupakan bagian yang inheren (tidak bisa dipisahkan) dari proses dan mekanisme kekuasaan.
Sementara kekuasaan dalam konteks ini bukanlah hal yang bersifat hierarkis. Semisal kekuasaan negara, kekuasaan aparat dan sebagainya. Namun kekuasaan ini diartikan sebagai ‘yang menormalisasi’, dan ‘yang mendisiplinkan”. Dan kekuasaan yang sedemikian itu menyebar dan beroperasi dalam mekanisme-mekanisme sosial yang ada. Dengan demikian tidak ada yang disebut sebagai subjek kuasa. Analisis kekuasaan, pengetahuan dan wacana merupakan cara yg ampuh untuk membedah praktek2 pendidikan modern, gagasan untuk menggunakan pendidikan sebagai sarana mengubah struktur dan hubungan sosial menunjukan sebuah transformasi besar dlm hubungan kekuasaan (Martono). Pendidikan/persekolahan cenderung  telah menjadi tempat memaksakan wacana pada siswa dg menggunakan guru dan kurikulum untuk mewujudkan kepentingan penguasa supra nasional yg berefek pd kebijakan nasional. Ketika pendidikan sejak awal kemerdekaan adalah dominan membangun manusia berakhlak, berkarakter, tiba2 penguasa membikin slogan lagi penguatan, tp pada saat yg sama hasrat bersaing secara individu, juga institusi terus didorong dg alasan kompetisi global, ini suatu yg ahistoris, kenapa bukan persaingan berbasis komunitas, bangsa yg dikuatkan dulu, dan ini memerlukan soliditas komunitas, bangsa, yg untuk itu penguatan akhlak dan atau karakter gotong royong harus jadi prioritas dalam pendidikan tuk membangun bangsa. Disinilah neoliberalisme yg mendorong kuatnya kapitalisme merasuk pada pengetahuan dan wacana yg kemudian diterima bahkan didukung oleh negara2 berkembang termasuk indonesia…dg kondisi ini kita tinggal menunggu pudarnya nilai budaya bangsa, kita cenderung ingin masuk budaya global dg budaya global dan kita makin kurang pede masuk budaya global dg budaya nasional…itulah makna berbeda, dan itu perlu keberanian pemimpin bangsa.
Hal tersebut tentu saja sulit, tapi bukan tidak bisa, karena berbagai faktor yang berinteraksi serta berefek menekan secara sukarela. Emile Durkheim dan Karl Marx telah menunjukan bahwa Pendidikan sudah masuk dalam jaring Kuasa liberalisne, Kapitalisme, neoliberalisme, dimana posisinya lebih sebagai penyedia pekerja bagi kaum kapitalis, implikasi lebih jauhnya, mereka makin cenderung mendesakkan apa apa yang perlu diajarkan, dilatihkan pada peserta didik di sekolah melalui kurikulum, pelatihan guru yang relevan dg kepentingan industri, sehingga lulusan lembaga pendidikan tidak lagi berfikir keras untuk merancang character building, tapi lebih pada skill building yang dibutuhkan dunia industri (kapitalis). Sementara untuk pendidikan dasar/umum, kompetensi, literacy dan soft skill mereka juga mendiktenya, dan kita dg riang dan sadar memasyarakatkannya dalam bidang pendidikan,  tentu kita tak bisa berharap pada mereka (negara maju) untuk adanya soft skill iman dan takwa. Negara2 maju menjadi kiblat pendidikan negara berkembang, mereka mendikte standar yg perlu dipenuhi, yg otomatis pada saat itu juga pendidikan negara berkembang langsung ketinggalan, disini pendidikan sebagai pembudayaan (penanaman nilai, keimanan, ketakwaan, karakter) makin menjadi isu pinggiran, karena yg utama mengejar ketertinggalan dari negara maju, yg mereka gak ada sama sekali bicara iman takwa sebagai tujuan pendidikan. Disinilah jaring kekuasaan supra nasional (neoliberalisme)l makin membelit pendidikan negara berkembang. Kita harus lari mengejar mereka pada jalan yg mereka buat sendiri, bukan pada jalan yg  kita buat. Tak mungkin dahului mereka karena mereka juga berlari pd jalan yg mereka buat yg  tentu sudah faham dan terbiasa sekali dg kondisinya…BERSAMBUNG

| Meninggalkan komentar

Krisis Pendidikan (4)

Secara permukaan memang nampak seperti tak terjadi perubahan, Pancasila masih tetap jadi dasar negara dan ideoligi bangsa serta jadi rujukan nilai dlm bidang yg legal dan formal  dg agama sebagai penguatnya, namun hal ini tak selamanya sinkron dg kehidupan real masyarakat, sehingga secara substantif dlm kehidupan praktis seolah terjadi gap anrara apa yg seharusnya (normatif) dg apa yg terjadi dalam kenyataan kehidupan masyarakat. Pergulatan bidang politik penuh dengan permusuhan, intrik, pengkhiatan, dsb, dlm bidang ekonomi, korupsi, monopoli, kesenjangan serta berebut pekerjaan dg cara yg tak benar dan tak baik seolah suatu hal yg diterima masyarakat demikian adanya (Taken for granted), dlm bidang pendidikan upaya berkompetisi terkadang dicampuri dg langkah yg menabrak nilai2, target sering dicapai dg semu tanpa substansi, formalitas dokumen sering mengalahkan esensi, cara dan instrumen mengabaikan substansi dsb. Semua itu tentu memerlukan “install ulang nilai” dg nilai dasar, nilai terminal bangsa, dan semua bertanggung jawab terhadapnya. Kita tak cukup bertanya apa yg dilakukan dan bagaimana melakukannya dlm  menyelenggarakan pendidikan, namun kita justru perlu mempertanyakan “kenapa, mengapa kita melakukan itu??”, ini akan memandu kita untuk melihat esensi pendidikan serta rel nilai yg tepat dalam Menyelenggarakan pendidikan, baik sebagai pendidik , tenaga kependidikan, birokrat pendidikan, serta masyarakat.

Apakah hal tersebut menunjukan bahwa sebagai negara, bangsa indonesia lemah dlm menanamkan nilai2 yg jadi fondasi hidup berbangsa dan bernegara..?, bisa ya bisa tidak, karena kompleksitas interaksi era global memperumit tindakan2 dan kebijakan2 publik nasional. menurut Jurgen Hubermas, dg konteks global dewasa ini demokrasi tak berarti kekuasaan yg dilimpahkan rakyat pd pemimpinnya merupakan satu satunya kekuasaan (demokrasi sekarang adalah demokrasi deliberatif yg tuk memahaminya perlu melihat negara, pasar, dan masyarakat sebagai tritunggal kekuasaan) dalam suatu masyarakat bangsa, namun hanya salah satunya saja karena kekuasaan makin terdistribusi, bahkan ada kekuatan kekuasaan yg besar sebagai supra-nasional yg pengaruhnya sangat kuat pada kebijakan suatu negara bangsa, misalnya IMF (sebagai instrumen neolib), yg sering ikut mengatur ekonomi suatu bangsa. Hal itu pun berlanjut pd bidang lain kehidupan termasuk Pendidikan juga menjadi bagian yg terkena oleh efek neolib dg penguatan kompetisi, serta standar2 yg mereka tentukan sebagai ukuran mutu pendidikan yg diterima oleh negara serta diperkuat oleh wacana2 keilmuan yg mengokohkan bahwa hal itu penting bagi bangsa kita. Disini pengetahuan dan kekuasan bergabung menggempur wacana berfikir masyarakat, disini melahirkan “episteme” yg menurut Focault menjadi penentu suatu kebenaran dlm tindakan sosial, karena episteme itu menentukan bagaimana manusia mengalami kenyataan, memerintah, melarang, mengontrol pengetahuan manusia, sehingga berbagai kebijakan pemerintah cenderung berjalan di atasnya dan masyarakat menerima tanpa refleksi ttg kesesuaian dengan konteks nilai dan budaya bangsa.
Dalam masyarakat Islam Awal, Pendidikan merupakan kepanjangan dari dawah islam yg ditata secara sistem, setelah agama agama masuk ke Indonesia pendidikan ada dibawah kendali padepokan (tuk non islam) dan pesantren2 (sesudah masuk islam), ini juga yg terjadi pd masyarakat tradisional eropa, dimana pendidikan merupakan kepanjangan dari gereja (marshal,1996), pd saat ini pendidikan, sekolah menjadi tempat interaksi dalam penanaman nilai moral agama. Dlm perkembangannya, abad perintisan iptek tlah mendorong pemisahan agama dg ilmu (sekularisme), exploitasi, eksplorasi alam semesta melahirkan expansi bangsa yg kuat  (basis Iptek) untuk menjajah, menguasai berbagai daerah, negara, bangsa yg masih tertinggal, disamping terus berkembangnya teknologi dan industri, yg mendesak peran pendidikan, sekolah menjadi penopang industrialisasi dlm kehidupan masyarakat, yg oleh Emile Durkheim (1956) dikatakan bahwa pendidikan berperan tuk bekali masyarakat dg berbagai ketrampilan yg dibutuhkan dlm kegiatan industri, artinya pendidikan berposisi sebagai penyedia tenaga kerja, yg berimplikasi pd pendiktean apa yg perlu diajarkan di sekolah agar sesuai kebutuhan industri. Kondisi ini bagi negara sekuler lebih sederhana masalahnya namun bg negara yg berfilosofi teistik tentu ada upaya mengkombinasikannya meski tetap dominannya pd kebutuhan praktis peagmatis yakni bekerja dan mendukung industri. Dlm kondisi seperti inilah neolib mendapat tempat yg terbuka untuk berperan merasuk pd seluruh aspek kehidupan masyarakat.
Apa yg terjadi dalam suatu masyarakat, apalagi masyarakat modern selalu terhubung dg kekuasaan yg dominan, yg mampu mengatur dan mempengaruhi prilaku, sikap, keyakinan, bahkan pengetahuan umum masyarakat, sehingga mampu memberi efek kuat pada pilihan hidup masyarakat terkait mana yg boleh dan yg tidak, mana yg baik dan mana yg buruk, mana yg bermanfaat dan mana yg tidak. Semua itu berkembang dlm wacana2 (wacana atau discourse adalah cara/pendekatan yg digunakan seseorang untuk memahami dunia dan sosial) yg merupakan kombinasi yg diperankan oleh kekuasaan yg dibenarkan oleh pengetahuan dan pengetahuan yg dibenarkan dan didukung oleh kekuasaan, sehingga wacana juga dapat dimaknai sebagai otoritas/kekuasaan untuk nenggambarkan sesuatu yg dipropagandakan oleh suatu institusi. Hal itu mungkin hanya perlu analisis permukaan/sederhana saja untuk memahami dinamika masyarakat bila terdapat monopoli kuat dari kekuasaan negara (pemerintah, mungkin di indonesia cukup relevan mencontohkan jaman soekarno dan soeharto). Namun keduanya tentu punya episteme yg berbeda meski mengaku demokrasi namun dalam wacana yg berbeda yg pada saat itu dibenarkan oleh pengetahuan dan dibenarkan pula oleh kekuasaan, sementara kekuasaan diluar negara/pemerintah relatif tak bisa muncul digempur rezim wacana kebenaran saat itu. Ketika reformasi, dimana rakyat menunjukan taringnya dalam hubungan kekuasaan tentu wacana demokrasi juga berubah, juga kekuasaan nampak makin terdistribusi pada berbagai kelompok masyarakat terutama yg merasa ikut melahirkan reformasi. disinilah makna demokrasi deliberatif jadi kerangka pendekaran penting dalam memahami dinamika masyarakat dan bangsa.
Demokrasi deliberatif (Jurgen Habermas) adalah demokrasi dimana kekuasaan negara, pemerintah dalam menentukan kebijakannya perlu dikonsultasikan pada publik, masyarakat, demokrasi ini (akan) meningkatkan intensitas partisipasi masyarakat dlm pembentukan opini dan penjaringan aspirasi. Semua ini terjadi bukan karena negara, pemerintah berbaik baik dg rakyat, namun karena kondisi, dimana kekusaan tersebar, yg buat negara, pemerintah tak mungkin lagi memonopoli kekuasaan, dan kebenaran tanpa memperhatikan perspektif kekuasaan lain yg tersebar di masyarakat. Bahkan kekuatan/kekuasaan pasar bebasnya sebagai instrumen neolib mempengaruhi masyarakat dunia sering dipandang sebagai kekuasaan supra-nasional yg meski tak ada dasar konstitusinya namun negara nasional, pemerintah tak bisa melakukan pengaturan atau mendikte pasar sesuai keinginan pemerintah dan tuntutan masyarakatnya.
Semua itu bermakna bahwa dlm era global, globalisasi ekonomi pasar bebas dan informasi telah menerjang batas2 nation state, juga globalisasi dan liberalisasi bidang politik mendorong lahir dan berkembangnya berbagai gaya hidup serta orientasi nilai2 yg makin pluralis. Kondisi ini menjadikan kehidupan sosial masyarakat makin kompleks (Habermas menyarankan agar memahami masyarakat seperti itu sebagai jaringan tindakan2 sosial) yg berefek pada makin  lemahnya otiritas/kekuasan negara, pemerintah karena wacana2 tentang sesuatu kebijakan publik akan mendapat tantangan wacana lain yg dipertahankan oleh neolib (mis. Negara ingin mengatur harga atau tata niaga komoditi, itu jelas akan sulit dan banyak tantangan, karena pasar dalam suatu negara punya sambungannya atau terkait dg pasar global yg liberal/neoliberal), serta masyarakat melalui berbagai organisasi kemasyarakatan, keagamaan yg memiliki wacana berbeda bahkan kontradiksi dengan pemerintah (mis. Wacana bhineka tunggal ika dan pancasila, nampak wacana pemerintah ttg nya berbeda dg wacana umat beragama/ormas keagamaan, pemerintah gunakan otoritas legal, mungkin penggunaan hukum yg tidak fair tuk membendungnya, dan umat mendesakkan wacananya melalui hak berdemontrasi). Dalam kondisi seperti itu akan terjadi ketegangan, dan untuk mengatasinya hanya tindakan dialog terbuka, tentu dg kesadaran bahwa pemerintah di era sekarang bukan lagi kekuasaan tunggal objek loyalitas mutlak masyarakat, dan masyarakat pun perlu menyadari bahwa otoritas yg terbatas tak bisa merangkul atau menundukan otoritas lain yg makin kompleks. Itulah yg terjadi pasca reformasi sampai sekarang, dan keharmonisan hanya bisa bila pemimpin negara, pemerintahan mau berdialog terbuka dg berbagai fihak yg dipandang memiliki wacana yg berbeda, sehingga saling pemahaman terjadi, tapi harus dihindari penyamaan karena itulah esensi Bhineka Tunggal Ika. Kondisi ini juga tebawa dlm sistem pendidikan (yg cenderung disamakan mengabaikan variasi daerah yg dg tepat dilakukan dg MBS, namun telah pudar kembali proyeknya..!!!), terutama dlm tatanan operasional, dg UU susdiknas yg sama sejak 2003, namun kebijakan pendidikan tiap rezim berubah bahkan berganti, yg secara permukaan makin berkiblat pd neoliberasme dan makin manjauh dari akar budaya dan nilai bangsa.
Itu menunjukan bahwa kekuasaan selalu berinteraksi dg pengetahuan  demikian juga pengetahuan memiliki efek kekuasaan dalam melihat sesuatu sebagai kebenaran atau ketidak benaran. Dg dasar negara dan way of life bangsa yg sama sejak kemerdekaan, namun praktek kuasa ternyata berbeda bahkan bertentangan dan saling menyalahkan itulah yg terjadi pd bangsa kita dari orde lama, baru dan reformasi. Wacana2 muncul di masyarakat global dan nasional dg perspektif kepentingan masing2, neolib dipandang sebagai pemenang dalam pertarungan ideologi pasca runtuhnya komunisme dan berakhirnya perang dingin, sampai2 Fukuyama menyatakan bahwa kemenangan liberalisme sebagai “THE END OF HISTORY”,  meskipun dlm sejarah tak pernah suatu ideologi benar2 mati, namun hanya pendukungnya saja yg melemah sehingga muncul kembali tetap merupakan great possibility, tergantung upaya wacana2 yg dilempar menguat atau tidak serta adanya  keberpihakan kekuasaan2 yg dominan di masyarakat. Semua itu tentu akan berefek pada nilai2 yg ditanamkan dlm pendidikan, serta instrumen apa yg dipakainya dalam menanamkan nilai tsb di bidang pendidikan

| Meninggalkan komentar

Krisis Pendidikan (3)

Secara normatif, sistem pendidikan nasiol cukup konsisten dlm menentukan tujuan pendidikan dg nilai terminal yg sejalan dg ideologi bangsa pancasila. Kita simak makna dan tujuan pendidikan nasional berikut: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU 20/2003). Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3 UU 20/2003).

Untuk melihat bagaima nilai2 dlm pendidikan nasional, diperlukan analisis bertingkat dari tataran normatif filosofis kemudian tataran praktisnya, dari tataran nilai terminal/nilai akhir kemudian pada nilai instrumental, nilai operasional. Dari fungsi dan tujuan pendidikan nasional nampak benang merah yg kuat dg ideologi bangsa Pancasila yakni iman dan ketakwaan pd Tuhan YME, keimanan ini akan termanifestasikan dlm akhlak mulya secara mental spiritual, serta fisik yg sehat, yang dengannya ditingkatkan keilmuannya, kecakapan, kreativitas, kemandirian, hingga menjadi warga yg demokratis dan bertanggung jawab. Dari urutan tsb maka nilai terminalnya adalah keimanan dan kerakwaan sementara yg lainnya menjadi instrumen untuk menjadikan manusia yg secara individu memiliki kemampuan dan secara sosial mampu berdemokrasi, yg dlm nilai sekuler demokrasi jd nilai inti, terminal. Dg melihat konteks ini dlm masyarakat indonesia, demokrasi bukan nilai terminal, namun ketuhanan menjadi yg mendasar sebagai rujukan nilai bagi perwujudan diri manusia, sekaligus perwujudan diri sosial kemasyarakatan.

Dengan  Tujuan pendidikan nasional tsb, makna pendidikan nampak menunjukan konsistensi dalam menjadikan nilai terminal sebagai bagian utama definisinya, meski tidak secara tegas disusun dlm urutan yg terpadu dlm melihat nilai spiritual keagamaan. Memang Hal ini akan bermasalah dlm aspek pendasarannya. Kekuatan spiritual keagamaan adalah penginspirasi akhlak mulia, kemudian kepribadian, baru pengendalian diri, kecerdasan, dan kemudian ketrampilan bagi masyarakat, sehingga secara gradasi nilai dimulai dari spiritual, emosional, intelektual, dan terakhir sosial ( diagregasi jadi “Ke-Tuhanan, Ke-Dirian, Ke-Masyarakatan”). Bentuk integrasinya seperti piramid dimana klw dari atas menginspirasi atau menjiwai kalau dari bawah mendukung dan  memperkuat. Dengan Pemahaman makna seperti itulah maka dalam kehidupan masyarakat bangsa, pendidikan dapat menjalankan fungsinya dalam suatu interaksi sosial kehidupan masyarakat yg terarah jelas dan lurus menuju pencapaian tujuannya melalui tangga pendidikan yg merefleksikan tujuan masyarakat bangsa.

Dalam konteks perwujudan atau aktualusasi diri dalam proses dan hasil pendidikan, masalahnya jadi cukup rumit terkait dg: 1) apakah perwujudan diri pendidikan harus langsung mencerminkan nilai terminal pendidikan (keimanan dan ketakwaan pd Tuhan YME), artinya tingkat iman dan takwa yg jadi ukuran keberhasilan Pendidikan, ataukah cukup pd nilai instrumental, nilai operational yg lebih jelas dan terukur?, dan 2) apakah diri yg diwujudkan itu, personal, sosial, kooperatif, atau teistik?. Kerumitan itu bukan karna kekurangan norma, tp norma nilai yg cukup banyak yg harus dicapai pendidikan, pada saat gelombang global dg nilai nilai pragmatis yg menarik dan tentu saja lebih terukur begitu kuat dampaknya pd kehidupan masyarakat. Masalahnya adalah bagaimana  jika hal ini tak mengarah dan atau tak sejalan dg nilai terminal, apakah masih bisa disebut pendidikan bangsa kita bertujuan melayani budaya dan nilai bangsa lain.

Kondisi ini memang menjadi fenomena global dimana pasar bebas “nilai” terjadi tanpa proteksi,  sehingga setiap orang memilih, memilah berdasarkan kepentingan dan pengalaman masing2, upaya negara pasca reformasi cenderung longgar dan lemah dalam menanamkan nilai2 bangsa (yg tentu bersifat Teistik sesuai Pancasila), kritik akan tak tepatnya indoktrinasi, serta pendidikan yg makin cenderung liberal (menjadi diri sendiri itu liberalistik jika basisnya individu), kebebasan di kembangkan tapi perkuatan nilai sendiri kurang dilakukan sehingga dlm pasar ide dan nilai sering kalah dlm tararan individu, baik umum ataupun peserta didik, sehingga proses pendidikanpun mau tak mau ikut liberal, mendudukan individu srcara spesifik yg kurang menguatkan konteks sosial, menjadi praktek umum di lembaga pendidikan (Sekolah), meski bukan karena nilainya yg didukung, namun intervensi hukum, HAM sering buat pendidik makin lama makin apatis, dan kurang dlm menyelami aspek personal, karakter peserta didik, disamping terputusnya informasi karakter dari jenjang pendidikan sebelumnya. Ketika sekarang ada penguatan penddikan karakter dg beberapa nilai2 nya (mayoritas nilai2 instrumental), nampaknta hanya sesuatu yg politis saja tuk membuat rasa aman masyarakat, namun bagaimana melakukannya dg efektif..?. Itulah masalahnya, dan Ini tentu merisaukan kita sebagai bangsa, terlebih lagi sebagai pendidik.

Dalam sistem pendidikan nasional secara normatif cukup jelas perspektif nilai yang teistik dan juga sosial dlm aspek kemasyarakatan. Ini mengindikasikan bahwa keimanan dan ketakwaan peserta didik dan hasil pendidikan harusnya mampu mewujudkan nilai2 tersebut dalam perwujudan diri individu sebagai Tujuan pertama (paling tidak salah satu tujuan) pendidikan. Ini bermakna bahwa perspektif teistik dlm perwujudan diri menjadi filosofi dasar pendidikan yg kemudian terjabar dlm tujuan nilai2 instrumental seperti: “berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Bila dilihat dlm model hirarki piramidal, nilai2 tersebut dapat dilihat sebagai kesatuan jika perspektif Teistik menjadi fondasi sekaligus arah urama yg ingin dicapai dg nilai2 lainnya. Disamping itu bila dilakukan sintesis nilai2 bisa juga nilai2 tsb merupakan pesrpektif lain dari perwujudan diri yakni perspektif indivjdu, sosial dan kooperatif, namun karena ideologi bangsa puncaknta ada dlm Ketuhanan maka nilai selain iman takwa tak dapat jadi perwujudan diri dlm pendidikan melainkan jadi nilai instrumental dln kerangka perwujudan diri Teistik dimana nilai mutlak iman dan takwa jadi yg utama “the ultimate goal” dari pendidikan nasional…apakah prakteknya demikian?…nah disiinilah masalahnya.

Dasar Negara sebagai fondasi nilai tujuan pendidikan Nasional (Pembukaan UUD 45, Alinea ke 4 “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Tentang Pendidikan dan Kebudayaan: “(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia (UUD Pasal 31). “(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budayanasional. Norma di atas dapat menjadi kerangka fikir dalam menimbang sistem dan praktek pendidikan nasional.

Pancasila merupkan norma dasar, fundamental dlm hidup dan kehidupan sosial masyarakat bangsa. Ketika norma, filosofi, atau nilai itu berada dalam tataran ide, maka dia tak akan mampu penetrasi secara kuat pada praktek kehidupan masyarakat. Masalah krusial dlm setiap ideologi, norma, nilai, adalah bagaimana bisa berefek pd kehidupan sosial masyarakat dan bisa jadi way of life (membudaya), sehingga tak ada gap atau paling tidak gap-nya kecil, antara nilai dg prilaku, antara ideologi dg gerakan, antara yg seharusnya dg kenyataannya….   Misal: dlm ajaran Islam, orang sering merujuk pada surat Al Alaq ayat 1 “Iqra bismi robbika alladi kholaq” bacalah dg nama tuhannu yg telah mencipta, semua umat islam dewasa pasti sudah tahu, sudah membaca, dan faham maknanya, tapi apa yg terjadi, jika umat islam rendah dlm membaca pastilah masyarakat Indonesia juga kebawa rendah dlm membaca (kalkulasi mayoritas, demikian pula sebaliknya). Itu mafhumnya adalah bahwa bangsa indonesia tidak kekurangan nilai yg jadi fondasi untuk budaya literasi, kita kekurangan Gerakan berbasis nilai yg sistemis tuk mendekatkan nilai dengan praktek kehidupan sosial masyarakat. Jadi kalau presiden menghimbau, menteri menghimbau, gubernur menghimbau, bupati menghimbau, maka itu akan jadi pemborosan dana saja jika begitu, sebab himbauan, bahkan perintah membaca, Tuhan telah melakukannya seperti ada dlm Al Quran, dan Tuhan itu Pencipta para penghimbau (Kata ungkapan Sunda: ku Gusti Allah geus dititah oge teu jalan, komo ngan saukur dihimbau ku makhlukna), Nah kalau begitu bagaimana mungkin dan apa masih mungkin mengembangkan budaya literacy dlm msyarakat kita?..sangat mungkin dan sangat bisa, syarat pertama adalah berhentilah pejabat jadi penghimbau (yg untuk lakukan itu ada perayaan dan banyak dana keluar), jadilah mereka “Pe”merintah” yg menggerakan budaya literacy, jadilah “penggerak literacy”, ambil kebijakan yg pro literacy (sangat banyak variasi yg bisa diambil)..buat gerakan literacy masyarakat secara bertahap, sistematis dan sistemik…dan banyak langkah lain yg bisa diambil. Dalam kondisi seperti ini pemimpin/pemerintah hanya perlu dua hal “KAHAYANG” (kemauan) dan “KAWANI” (keberanian) Bergerak… dan langkah ini sekaligus akan  memperbaiki, meningkatkan mutu pendidikan.

Secara konstitusional, dalam aspek normatif Pancasila sudah menyatu dan menjadi koridor wajib dlm mengembangkan sistem2 kehidupan sosial kemasyarakatan, termasuk dalam sistem pendidikan nasional nampak jelas ideologi pancasila terjabar dalam tujuan dan makna pendidikan, sehingga perwujudan diri dari perspektif Teistik tentu akan memperkuat ideologi pancasila. Namun dalam tataran praktek pendidikan berbagai tantangan yg dihadapi cukup menyulitkan untuk tetap sinkron dg nilai terminal pancasila, karena pengaruh yg kuat dari ideologi leberalisme, neo liberalisme, yg tak hanya bawa nilai tapi juga dana dan kriteria yg sering memaksa negara lain mengikutinya, padahal mereka sama sekali tak libatkan Tuhan di dalamnya. Dg kondisi ini kesinambungan sejarah menjadi kabur, bangsa yg berketuhanan, namun terus bergelut dengan ideologi sekuler tentu akan mengalami kegamangan, benturan, keterputusan, yg membuat sistem sulit tuk mapan, stabil. Perubahan, perusakan sistem dpt sering terjadi karena penerapan yg tidak matcing dg akar budaya dan nilai utama di masyarakat. Kalau normanya pendidikan itu pertama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, namun prakteknya pendidikan lebih pada penyediaan tenaga kerja (kuli) dimana pengembangan tenaga blue collar dari lulusan pendidikan menengah seperti digenjot, dan mereka sebenarnya hanya akan melayani sistem industri kapitalis, neo liberalis. Hal ini tentu akan memperlemah bangsa karena akan banyak masyarakat, rakyat kita menjadi kuli di negara sendiri (inilah salah satu yg dikhawatirkan Soekarno, makanya pendidikan rakyat indonesia harus tinggi agar tak jadi kuli di negeri sendiri). Namun sekarang jadi kuli bukan karna terpaksa, namun bangsa kita lewat penguasanya justru memproduksinya melalui praktek pendidikan..

Berkembang dan menguatnya faham neolib kapitalistik telah berdampak pd berbagai kehidupan sosial masyarakat, yg tak bisa memilih dan memilah nilai2 apalagi kalau terkait dengan kehidupan praktis, pragmatisme cenderung jadi pilihan. Dalam kondisi dimana kekuasaan tersebar, maka lemahnya kekuasaan pemerintah dlm bentengi ideologi menimbulkan wacana baru yg justru dilegitimasi oleh pemerintah, melalui penguatan dan pembiaran wacana yg tak sinkron dg ideologi negara merayap muncul.

Di era “borderless world”, alias era global, kekuasaan nasional merupakan salah satu saja yg bisa berperan dlm pembentukan dan atau penjagaan nilai budaya bangsa, apalagi jika mengingat kekuasaan dlm suatu masyarakat terdistribusi dengan berbagai kelompok, tentu konsolidasi kekuasaan bangsa lebih diperlukan agar penguatan nilai2 bangsa dapat mengakar dan mampu menangkal efek negatif dari nilai budaya global yg meraksuk sampai ke dalam kamar melalui panji ideoligi neoliberalisme. — (Neoliberalisme adalah paham Ekonomi, ideologi yang mengutamakan Perdagangan Bebas, Ekspansi Pasar, Privatisasi, Deregulasi dlm rangka Penghilangan, pengurangan campur tangan pemerintah, dan pengurangan peran negara dalam layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya) — dan instrumen teknologinya, yg bertumpu pd kebebasan individu dalam memilih memilah dan berprilaku sesai keputusan masing2 dlm menjalani hidupnya. Kondisi ini tenttu berdampak pd peserta didik, jargon “jadilah dirimu sendiri”, “menjadi diri sendiri”, sangat individualistik (bahkan kalangan pendidik juga sering memperlakukan prinsip, jargon ini tanpa melihat relevansi dan atau menimbang dg ideologi bangsa, dan nilai sosial budaya bangsa sendiri, bahkan mungkin tanpa pemahaman yg tepat tentangnya) dan mengabaikan lingkungan sosial serta harapan masyarakat sesuai nilai2 bangsa akan potret lulusan dan karakter yg diharapkan dari hasil Pendidikan.

Kondisi seperti itu nampak sulit dilihat dalam perspektif kontinyuitas sejarah bangsa, analisis diakroni (sejarah kronologis) akan menimbulkan berbagai pertanyaan yg sulit dipecahkan jawabannya, seperti kenapa dengan dasar negara, dg filosofi yang masih tetap Pancasila sebagai rujukan nilai kehidupan bermasyarakat, tapi prilaku masyarakatnya makin materialistik, hedonistik, pragmatis..?, kenapa sikap dan prilaku bangsa kita makin mendekat (mungkin juga dlm banyak hal sama) dg sikap, dan prilaku bangsa lain (barat), padahal nilai rujukan kehidupannya sangat berbeda, bangsa kita teistik, sosial, sedang mereka pragmatis sekuler individual??. Pertanyaan lebih fokus, kenapa pendidikan kita yg syarat nilai teistik (Iman dan Takwa) selalu ditimbang banding dengan pendidikan mereka yg sekuler dan menggunakan ukuran mereka seperti ukuran TIMMS, PISA, OECD,  padahal kalau timbangannya nilai Teistik bukankah kita lebih maju..????. 

Jika seperti ini, refleksi ulang perlu, faham neoliberal dg kompetisi bebasnya memasukan pendidikan sebagai komoditas yg dipersaingkan bebas sehingga masuk dlm perjanjian WTO, dan bangsa kita menerimanya juga (bisa karna setuju atau karna tak berdaya), sehingga mau tak mau seluruh ukuran internasional (negara maju) cenderung diikuti tanpa pilah pilih, ini berarti melihat mutu pendidikan di kita dan di negara maju menggunakan kacamata yg sama, padahal di kita Tuhan masih selalu dusebut dan nilainya diwariskan di dalam kelas, tp itu gak dipandang sebagai keunggulan, pun oleh bangsa kita sendiri, karena kriteria global tak menghendakinya…pembawa panji neolib nampaknya malu bersaing bebas tanpa gunakan lapang dan kriteria yg sama, maka mereka propagandakan, paksakan kriteria standar yg sama, sehingga jika dlm bersaing kita kalah, maka itu salah kita tak ikut kriteria global, sehingga mereka sembunyi dari keserakahan materialistik yg sebenarnya merupakan transformasi dari penjajahan. PENJAJAHAN GAYA BARU.

| Meninggalkan komentar

Krisis Pendidikan (2)

Pendidikan dlm efeknya yg sosial merupakan bangun bersama individu2 yg menjalani pendidikannya, namun kumpulan induvidu tak dapat serta merta jadi bangun sosial efek pendidikan, oleh karena itu pencermatan keduanya (individu dan sosial) perlu keseimbangan dalam suatu pertemuan nilai yg sejalan dlm substansinya bukan sekedar permukaan (bukan dise-suai2-kan). Perwujudan diri individu yg selalu bermuatan nilai dlm menyempurnakan potensi konstruktifnya, akan membentuk perwujudan sosial masyarakatnya jika terdapat kohesivitas sistem yg merangkumnya, disini prilaku dan kebijakan sosial masyarakat harus menjadi bagian utama dalam membangun kebaikan masyarakat. Para pemikir pendidikan, filosof moral umumnya melihat potensi manusia secara normatif positif, sementara lawannya dipandang sebagai ketiadaan perwujudan potensi. Kondisi ini tentu membingungkan manakala terdapat kejahatan, ketidak baikan yg terjadi, apakah itu potensi manusia atau ketiadaan potensi yg terwujud. Hal ini tentu akan terus membingungkan manakala nilai2 diserahkan pada pengalaman empiris tanpa mempertimbangkan nilai adikodrati yg dlm bentangan sejarah manusia telah menunjukan peran reformatif dan atau peran revolutif tatanan sosial yg dipicu oleh gerakan bangun individu yg meng-aktualisasi-kan dirinya dlm konteks perbaikan mutu hidup masyarakat.

Perwujudan diri, atau aktualisasi diri dlm jalan pendidikan seseorang merupakan sesuatu yg berdasarkan keyakinan dan nilai yg ada dalam kedewasaan itu sendiri. Masalahnya makna apa yg berikan kepadanya sebagai sesuatu yg bernilai  ditentukan oleh perspektif atau sudut pandang orang tsb. Paling tidak terdapat beberapa perspektif tentang perwujudan diri (atau menjadi diri sendiri) yg membantu memahami kondisi sesuatu yg dipandang bernilai, yaitu: 1) pandangangan/pendekatan psikologistik-individualistik; 2) pandangan/pendekatan sosiologis; 3) pandangan/pendekaran kooperatif; dan 4) pandangan/pendekatan Teistik. Basis pandangan pemikiran tsb merupakan pendekaran dalam melihat perwujudan diri yg dlm pilar pendidikan UNESCO dusebut “Learning to be” yg dimaknai sebagai belajar menjadi diri sendiri, atau belajar tuk mengaktualusasikan diri dalam hidup dan kehidupan masyarakat. Ketika seorang mengatakan “aktualusasikan diri sendiri,  jadilah diri sendiri”,  jelas ini tak memberi makna nilai apapun, diri sendiri yg gimana? “Yang individu; Yang sosial; Yang kooperatif, atau Yang Teistik/ketuhanan”, bila sudah jelas pilihannya, apakah sesuai dan relevan dengan nilai budaya masyarakat, komunitas?. Ternyata tidak sesederhana seperti yg sering kita katakan dan kita dengar…menyederjanakannya bisa saja, tapi tak kan bisa buat itu sederhana, karena implikasi praktisnya dalam berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan akan berdampak pd masyarakat yg ingin dibangun ke depan.

Pendekatan psikologik individualistik, memandang bahwa perwujudan diri merupakan penyempurnaan diri pada sesuatu nilai yg diyakini ada dalam diri individu itu sendiri. Pendekatan ini sering dihubungkan dg psikolog humanistik seperti Maslow, Carl Rogers yg memandang “diri” sebagai unit psikologis dg karakteristik khas sebagai sifat2 hakiki manusia yg tertanam dalam dirinya yg terus membuka diri, berinteraksi dg lingkungan yg terus berubah dlm dialektika antara “ada-tiada-menjadi”, antara “mengada dan menjadi (being and becoming, dlm O’neil, 1981). Apabila pendekatan seperti ini maka nilai menjadi sangat subjektif, jika orang meyakini manusia itu homo ekonomikus sebagai nilai utama maka perwujudan dirinya tentu akan dilihat dari aspek ekonomi tersebut, jika diri yakin berhakekat binatang maka perwujudan dirinya adalah kebinatangannya, jika yakin kebebasan individu, maka perwujudan dirinya adalah individualistik egoistik. Disini tentu akan memuculkan masalah etika baik-buruk, apakah nilai  hidup dan kehidupan diserahkan atau dibiarkan pada pengalaman masing2 individu atau bagaimana?, jika manusia tsb berupaya merubah lungkungannya sesuai nilai pengaktualisasian dirinya, apakah tidak akan chaos/kacau, sehingga sulitlah masyarakat dapat stabil dalam melanjutkan kehidupannya. disinilah perspektif lainnya jadi penting tuk menimbang hal tersebut.

2). Pendekatan Sosiologis. Pendekatan ini melihat Diri lebih ke masyarakat (bukan individu), sehingga perwujudan diri adalah perwujudan “diri sosial”. Diri tidak lagi dipandang sebagai unit psikologis/individu yg terpisah dari kekuatan, kondisi sosial budaya dimana seseorang dilahirkan dan hidup di dalamnya. O’neil (1981) mengemukakan bahwa dlm pendekatan ini perwujudan Diri dibatasi/didefinisikan dan dirumuskan oleh hakekat serta derajat konsep tertentu tentang “Diri” yg disebarluaskan dlm masyarakat tertentu dalam titik2 tahapan sejarah. Individu tunduk pada suatu sistem sosial masyarakat yg kuat, diri menjadi diri sosial yg selaras dg sistim sosial yg berlaku di masyarakat. Jika masyarakat menganut sistim sosialis marxis yang atheis, maka tak mungkin ada individu memiliki komitmen moral, nilai yg bermakna dln perwujudan diri dlm arti psikologis individualis, karena tak sejalan dg sistem sosial masyarakat. Oleh karena itu perwujudan diri sosial tidak melihat nilai subjektif individu jadi penting dalam pengaktualisasian diri, namun tentu saja mengingkari karakteristik khas manusia akan mendegradasi keunikannya sebagai hayawanu nathiq/homo sapien.

3). Pendekatan kooperatif. Individu yg menentukan menujukkan pada kurang diperhatikannya lingkungan sosial budaya masyarakat, sementara diri sosial kurang memperhatikan individu dg kemampuan berfikir, merasa dan bertindak, oleh karena itu pendekatan ini boleh dipandang untuk mendialogkan kedua pemikiran yg bisa saja ada distorsi dalam tataran implemenrasinya. Ke-diri-an pd dasarnya adalah fenomena suprapersonal (duluar,diatas individu) yg ada pd kesadaran historis segenap budaya atau bangsa. Perwujudan diri merupakan akibat yg wajar dari partisipasi jati diri individu yg membentuk jati diri kooperatif, atau jatidiri kolektif. Dengan pola ini diri individu kerjasama saling berefek meski menurut pemikiran ini “DIRI SEJATI” adalah kolektiviras sosial yg mampu lebih besar dari jumlah, dan individu dipandang dlm keseluruhan sistem sosial, meski ada kontribusi dlm pembentukannya. Sementara itu pendekatan yang ke 4). Pendekatan Teistik, dg pandangan bahwa manusia adalah terutama dan pertama2 sebagai entitas/makhluk rohaniah, yg perwujudan dirinya dusubordinasikan pada ajaran wahyu, dan secara sukarela berada dlm kekuasaan Tuhan, serta puncaknya ada dalam persekutuannya dg diri  Tuhan yg maha agung.

Empat pendekatan dalam melihat diri individu (perwujudan diri/aktualisasi diri) merupakan kerangka berfikir dlm melihat apa bagaima dan untuk apa pendidikan bagi manusia, bagi masyarakat. Walaupun tidak secara eksplisit dijelaskan — misal : Negara ini perspektifnya begini — namun tentu saja dari praktek, arah dan tujuan pendidikannya dpt diketahui, meski tak selalu koheren dlm satu perspektif. Di negara berkembang seperti Indonesia, keterombang-ambingan kebijakan pendidikan cenderung seperti bandul yg bergerak kekiri kekanan dan sulit berada pada posisi ajeg seimbang, karena dominasi negara maju dg program dan dananya masuk ranpa melihat ketepatan dg ideologi negara Pancasila yg belakangan mulai lagi jadi isu nasional akan pentingnya dijadikan dasar dlm kehidupan bermasyarakat (terlepas dari jargon politik, masa orde baru hampir semua sistem dlm bidang kehidupan masyarakat selalu durujukan pd pancasila seperti: sistem politik pancasila, sistem ekonomi pancasila, sistem pendidikan Pancasila, dsb, pasca reformasi terjadi pelemahan mengaitkan sistem dg ideologi negara). Klw Dasar Negara Pancasila merupakan hasil penggalian dari nilai2 yg tumbuh berkembang pd bangsa Indonesia, tentu sangat tepat  jika semua mengacu ke sana termasuk Pendidikan, namun fakta menunjukan berat sekali, karena kekuatan ideologi liberalisme, neo liberal serta dalih globalisasi, berderless world, menjadikan posisi ideologis cenderung inferior berhadapan dg nya, apalagi upaya membentengi oleh pemerintah belakangan ini lebih sebagai isu politis kekuasan yg tak mengakar dalam cara berfikir dan jadi paradigma ilmu dlm mengkaji  kondisi yg ada serta mencari solusi ideologis yg berdasar Pancasila….(sedikit refleksi sutuasi, sebelum lanjut bahasan selanjutnya).

Perwujudan diri dan atau aktualisasi diri dlm konteks pendidikan pada dasarnya merupakan sebuah totalitas kedirian manusia sebagai makhluk hidup yg memiliki fungsi, peran dan tugas dlm kesinambungan hidup dan kehidupan manusia, masyarakat. Namun kedirian yg bagaimana yg layak menjadi arah dan tujuan pedidikan menjadi hal yg rumit mengingat banyak konteks yg berpengaruh pd penentuan pilihan serta banyak tingkat yg perlu ditegaskan untuk memperterang bangun manusia, masyarakat yg diharapkan dari suatu proses pendidikan.  Dalam kehidupan sosial yg dinamis dimana perubahan menjadi realitas faktual, bagaimana perwujudan diri yg tepat dan dapat dipandang sebagai hidup yg baik, ketika pandangan sosial budaya masyarakat bervariasi tentang nya. O’neil mengemukakan 6 sudut pandang ttg bagaimana caranya hidup yg baik: 1. Ketaatan pd ketentuan  yg terungkap pd keyakinan dan.prilaku. 2. Pencerahan filosofis dan atau keagamaan. 3. Taat pd konvensi ttg keyakinan dan prilaku. 4. Kecerdasan praktis dlm pemecahan masalah. 5. Pengembangan lembaga2 sosial yg baru. 6. Penghapusan pembatasan2 kelembagaan tuk kebebasan individual.

Perwujudan diri yg ingin dibangun dan dikembangkan dlm sistem pendidikan suatu masyarakat selalu menunjukan atau merefleksikan tujuan2 hidup dan kehidupan masyarakatnya, sehingga esensinya adalah membuat manusia hidup dg kebaikan tertinggi yg membahagiakan. Perspektif, pendekatan perwujudan diri bila disederhanakan dpt dibagi dua yaitu yg “Teistik” dan yang “sekular”, berdasar kemutlakan nilai yg menjadi kriterianya. Bg masyarakat yg menjadikan Agama  Wahyu Tuhan sebagai pedoman hidup, maka, ideal normatif nya, perwujudan diri adalah menjadikannya sebagai manusia yg yakin dan mengabdi pada Tuhan, ini tentu dilihat dlm konteks holistik yg mencakup berbagai kegiatan manusia dlm mengisi kehidupannya sebagai Makhluk Tuhan (Beriman dan bertakwa). Semenrara itu perwujudan diri dlm perspektif sekuler (non-Teistik) kebaikan merujuk pd hal material dan sosial meskipun ada yg mengacu pd nilai yg muncul dari budaya, pemikiran filsafat. Namun perkembangan sosial yg pesat dewasa ini telah mendorong perwujudan diri pada nilai praktis serta nilai2 sosial kontemporer, seperti demokrasi, HAM (sebagai tolok ukur yg dipandang mapan, serta lembaga2 yg dipandang humanis serta hilangnya pembatasan2 kelembagaan). Sementara itu kebaikan hidup yg meletakannya pd kecerdasan praktis lebih menggambarkan pergulatan sosial ekonomi dimana ketercapaian situasi ekonomi yg layak menjadi fokus dari perwujudan diri. Disini pragmatisme sangat kuat efeknya dlm melihat pendidikan sebagai perwujudan diri yg bersifat materialistik. Semua itu tentu tak bisa serta merta jadi ukuran penghakiman seseorang dlm perwujudan dirinya, karena tetap harus dilihat gradasi nilainnya apakah nilai akhir (terminal value) atau nilai antara (instrumental value).

Perwujudan diri manusia sebagai kebaikan hidup haruslah sesuatu pencapaian  kondisi yg melekat di dalamnya nilai utama/puncak, bersifat intrinsik tanpa perlu nilai lainnya yg lebih tinggi, karena klw masih memerlukan lagi maka itu nilai intrumental, nilai ekstrinsik, yg dituju tapi untuk mendapat yg lainnya. Disini perspektif diri yg Teistik dan sekuler berbeda dlm memberi bobot nilai pd perwujudan diri. Misalnya dlm faham sekuler kebahagiaan, kesenangan (titik berat ke materi fisikal) bisa menjadi nilai yg dituju dlm perwujudan diri dg kondisi kepuasan terpenuhi tanpa kekurangan. Nah apakah ini bisa jadi tujuan kebaikan akhir atau hanya tujuan antara untuk mendapat kondisi lebih tinggi dg nilai lain yg juga lebih tinggi. Klw siswa Sma apa perwujudan dirinya? Misal melanjutkan studi, klw smk misal dapat bekerja, lalu mana yg lebih tinggi dan mana yg lebih merupakan nilai tujuan akhir  dalam dirinya (intrinsik) sebagai kebaikan hidup. Simaklah kisah berikut ….. Seorang pengusaha berjalan di pantai dan menemukan seorang nelayan yg sedang tidur,  kemudian pengusaha itu mendekatinya dan nelayan tersebut terbangun,  lalu terjadilah dialog : pengusaha bertanya kenapa saat seperti ini tidur? Nelayan menjawab: emang harus lakukan apa? Pengusaha: ya pergilah ke laut, cari ikan yg banyak. Nelayan:  kalau dah banyak ikan bagaimana. Pengusaha:  ya nanti dijual, dapat uang banyak dan dapat memenuhi apa yg kau inginkan. Nelayan: kalau sudah banyak uang dan memenuhi apa yg saya inginkan bagaimana. Pengusaha: maka hidupmu akan senang. Nelayan: maaf pa, sy sekarang gak banyak duit juga  hidup sudah senang.

Dari dialog tsb dapat diketahui beberapa hal terkait dg nilai tujuan. Pertama tujuan yg ingin dicapai oleh keduanya (pengusaha dan nelayan) adalah kesenangan (dlm perspektif material) namun pengusaha melihatnya sebagai suatu hasil yg menyenangkan, sedang nelayan melihat dari pengalaman hidup yg menyenangkan. Bagi pengusaha nilai kesenangan merupakan nilai dari hasil suatu kegiatan, cari ikan, jual ikan, penuhi kebutuhan yg semua itu merupakan nilai antara atau nilai instrumental untuk mencapai nilai utama/akhir/nilai dasar (terminal value, basic value). Jadi bagi pengusaha pencapaian nilai utama memerlukan tahapan nilai antara yg perlu dilalui, sehingga nilai akhir merupakan efek atau penciptaan nila-nilai instrumental dan bagi pengusaha nilai kesenangan merupakan nilai kreatif (creative values. Semenrara bagi si nelayan nilai kesenangan lebih kepada sikap pd pengalaman hidupnya, dan ini yg dusebut experiential value, nilai mengalami, atau kalau nelayan tersebut senang dg menyikapi kondisi hidupnya bisa juga masuk dalam attitudinal value, nilai bersikap (kategori nilai dari victor frankle dlm logotheraphy)…pengusaha untuk sampai pd nilai kesenangan berbelit dan berliku, sementara si nelayan langsung menuju sasaran…nah bagi dunia pendudikan yg mana cara yg tepat untuk dicapai…perlu difikirkan dan didialogkan dg mempertimbangkan banyak dimensi dan aspek sosial budaya masyarakat.

Manusia hidup tentu bukan sekedar hidup, tp selalu sadar dan membangun kesadaran untuk hidup bernilai, bermakna bagi hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena pendidikan merupakan bagian utama dari kehidupan manusia, maka apa yg menjadi kebaikan hidup dg hidup yg baik tentunya mesti sejalan dg hidup yg baik secara esensial sebagai ciri dasar manusia. Disini kita perlu berbicara ttg axiologi pendidikan, dimana timbangan etika (baik-buruk) juga estetika (indah-jelek) jadi timbangan nilai yg perlu dituju oleh suatu proses atau kejadian pendidikan yg dialami manusia dalam hirizon waktu hidup dan kehidupannya. Aksiologi itu sendiri bermakna pemahaman atau filsafat ttg nilai, apa yg bernilai bagi manusia dlm jalani hidupnya, dan karena pendidikan itu adalah baik hidup itu sendiri (pragmatisme), atau persiapan tuk hidup (idealisme, esensialisme),  semua itu tetap konsern utamanya adalah kehidupan manusia dlm konteks masyarakat. 

| Meninggalkan komentar